Tim Pencari Fakta Komite Umat (Komat) Klaim Kericuhan Karubaga Bukan Kriminal Biasa
pada tanggal
Monday, 3 August 2015
Menurut Ustaz Fadlan Garamatan, Ketua Tim TPF Komat, analisa mereka terhadap insiden Tolikara bukanlah kasus kriminal biasa.
"Insiden Tolikara sama sekali bukan kasus kriminal biasa dan bukan kasus spontanitas," kata Ustaz Fadlan di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (31/7).
Tim Pencari Fakta, kata Fadlan, menyimpulkan bahwa insiden Tolikara ditenggarai ada upaya untuk menciptakan dan mengusik kehidupan beragama secara sistematis. Hal tersebut dapat dilihat dari surat GIDI yang ditemukan oleh anggota intel Polres, Bripka Kasrim, yang berada di Pos Moleo
Faktanya massa yang mengepung jamaah salat Ied berasal dari tiga titik, dan ada suara-suara yang mengomando penyerangan.
"Insiden Tolikara termasuk pelanggaran HAM berat, karena Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) menghalangi umat beragama lain untuk melakukan ibadah dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya," tuturnya.
Fadlan menuturkan, Presiden GIDI, Dorman Wandikbo patut dijadikan tersangka, karena tidak mengindahkan dan abai terhadap peringatan yang dilakukan oleh Kapolres, sehingga insiden itu terjadi.
Fadlan menuding, massa GIDI yang berkumpul telah melakukan teror dengan melakukan pelemparan baik secara langsung kepada jamaah salat Ied ataupun dengan melemparkan batu ke atap seng kios yang membuah suara gaduh untuk membubarkan salat Ied.
"Faktanya, pembakaran dimulai dari rumah Ketua DKM, Sarno, yang jaraknya terhitung sangat dekat dengan masjid, yang hanya 20 meter," tuturnya.
Tim Pencari Fakta juga mengklaim bahwa lahan Masjid Baitul Muttaqin memiliki sertifikat resmi dan menolak pernyataan bahwa tanah tersebut dibangun diatas tanah adat.
Bertentangan
Hal ini bertentangan dengan pernyataan tokoh muslim Tolikara, Ustad Ali Mukhtar menyampaikan bahwa insiden yang terjadi di Tolikara adalah bukan masalah SARA atau agama.
“Karena kami sendiri siap menyelesaikan insiden Tolikara secara damai dan secara adat,” tegas Ustad Ali saat membaca kesepakatan perdamaian bersama di Kota Jayapura, Rabu (29/7)
Selain itu, lanjut Mochtar, pihaknya juga menghimbau kepada kaum muslim di luar Papua untuk bisa menahan diri, tidak menyampaikan statement atau pernyataan dan juga isu yang dapat memicu emosional masyarakat Papua.
“Nanti yang selanjutnya kami yang akan jadi korban lagi,” himbau Ali Mochtar.
Hal senada disampaikan Ketua Nahdatul Ulama (NU) Provinsi Papua, Tonny Wanggai menegaskan bahwa insiden Tolikara bukanlah konflik agama, akan tetapi hanya karena miss komunikasi didalam penyelenggaraan ibadah. NU Papua juga menegaskan tidak ada pembakaran tempat ibadah, yang terjadi adalah dampak dari kebakaran.
“Kami minta agar proses hukum yang sedang dijalankan di Polda Papua untuk dihentikan. Karena itu tidak menyelesaikan akar persoalan, bahkan akan memperpanjang akar persoalan. Oleh karena itu kami sepakat dari umat Islam di Tanah Papua agar kita selesaikan dengan penyelesaian adat dan budaya,” pinta Wanggai.
Seperti diketahui bersama, korban kericuhan di Karubaga yang mengakibatkan puluhan kios dibakar oleh warga di Karubaga yang mayoritas adalah umat GIDI karena penembakan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap sekelompok umat GIDI yang ingin bernegosiasi dengan umat muslim yang sedang menjalankan ibadah Sholat Ied.
Terbakarnya kios-kios ini merambat hingga sebuah kios yang menjual bahan bakar minyak (BBM) hingga menjalar ke Musholla yang biasa digunakan oleh umat muslim untuk beribadah.
Insiden yang tidak diharapkan oleh kedua belah pihak ini kemudian diberitakan sepihak oleh beberapa media nasional tanpa melalui proses konfirmasi dan verifikasi kepada narasumber di daerah tersebut sehingga menyulut kemarahan sebagian umat muslim di Indonesia. [Tribun/Papuanesia]