Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2014 di Papua Barat Capai Rp 1,6 Triliun

MANOKWARI - Selisih lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2014 mencapai Rp1,6 Triliun lebih, dinilai cukup besar. Akibatnya, daya serap anggaran pun masih minim.

“SiLPA Tahun Anggaran sangat besar, pengelolaan keuangan harus bisa dimaksimalkan tahun-tahun mendatang,” kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) Rudi Timisela, Senin (3/8).

Ia juga mengkritisi penyampaian pidato pengantar gubernur tentang Raperdasi pertanggungan pelaksanaan APBD provinsi Papua Barat Tahun 2014. Pasalnya, seharusnya LPH Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diserahkan ke DPR Papua Barat, diperbanyak dan diserahkan kepada semua anggota dewan.
Termasuk materi pidato pengantar gubernur Abrahan O Atoruri yang dimaksud. “Ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014, tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungg Keuangan Negara. LHP itu dinyatakan terbuka untuk umum,” jelasnya.

Berdasarkan pidato gubernur, diketahui total realisasi pendapatan sampai dengan akhir Tahun 2014 sebesar Rp5,762 Triliun lebih, atau naik 115,09 persen dari target pendapatan yang semula ditetapkan Rp5,6 Triliun lebih. Disamping itu, total realisasi pendapatan hingga akhir Tahun 2014 mencapai Rp5.762 triliun lebih. Atau naik 115,09 persen. Realisasi ini melebihi pendapatan yang semula ditargetkan senilai Rp5,6 Triliun lebih.

Pendapatan tersebut itu diperoleh dari PAD hingga 31 Desember 2014 Rp306,674 Miliar lebih, atau naik 112,83 persen dari Rp34,867 Miliar lebih yang ditargetkan. PAD ini diperoleh dari Pajak Daerah Rp225, 255 Miliar lebih, retribusi daerah sebesar Rp1,206 Miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan senilai Rp14,364 Miliar lebih, dan pedapatan transfer hingga akhir Tahun 2014 direalisasikan sebesar Rp5,455 Triliun lebih, dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4,735 Triliun lebih.

Pendapatan ini diperoleh dari dana bagi hasil bukan sumber daya alam sebesar Rp1,425 Triliun lebih, Dana Alokasi Umum Rp1,122 Triliun lebih, Dana Alokasi Khusus Rp61,215 Miliar lebih dan Dana Otonomi Khusus sebesar Rp2,047 Triliun lebih serta dana penyesuaian sebesar Rp624 Miliar lebih.

Untuk realisasi belanja sampai berakhir Tahun 2014 sebesar Rp5,428 Triliun lebih, dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6,254 Triliun lebih. Ini terdiri dari belanja operasi Rp3,52 Trilin lebih, yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp314.797 Miliar lebih, belanja barang sebesar Rp853, 300 Miliar lebih, hibah Rp787.117 Miliar lebih serta bantuan sosial Rp82,642 Miliar lebih. Dan, belanja bantuan keuangan ke kabuapten/kota sebesar Rp1,485 Triliun lebih.

Disamping itu, belanja modal direalisasikan sebesar Rp1.191 Triliun lebih, belanja ini terdiri dari, belanja tanah Rp57, 812 Miliar lebih. Sedangkan belanja peralatan dan mesin Rp175,769 Miliar lebih, belanja bangunan dan gedung Rp407.515 Miliar lebih, belanja jalan, irigasi dan jaringan Rp539.190 Miliar lebih, belanja aset tetap Rp11,499 Miliar lebih, transfer bagi hasil ke kabupaten/kota Rp713,746 Miliar lebih. Dan,pembiayaan Rp.1,333 Triliun lebih. [MediaPapua]