Polres Teluk Wondama Laksakanan Operasi Mantap Praja Kuri Wamesa
pada tanggal
Wednesday, 5 August 2015
Demikian disampaikan Kapolres Teluk Wondama, AKBP Djunaedi Mayau SE ketika ditemui wartawan Media Papua, Senin (27/7). Menurut Kapolres, untuk Operasi Mantap Praja Kuri Wamesa, dibagi dalam 3 sesi, yaitu pengamanan pada saat tahapan Pemilukada, Proses pemilihan hingga pasca Pemilihan. “Pasca pemilihan, itu pasti para kandidat yang menang akan bereuforia, sementara pendukung kandidat yang kalah akan terpuruk. Disitulah kami Polres melakukan pengamanan,” ujar Kapolres.
Selain operasi Mantap Praja yang dilakukan, pihak Polres juga telah membentuk tim Gakumndu untuk penanganan masalah Pemilukada. “Polres Teluk Wondama sudah bentuk tim Gakumdu, jadi tim Gakumndu yang kami bentuk, akan bekerjasama dengan Panwaslu bersama pengawas internal yang lain. Sehingga sekecil apapun tindak pidana pilkada terjadi, tetap akan kita respon. Apabila itu pidana, maka kita punya kewajiban untuk melakukan penyelidikan, sehingga tidak menjadikan suatu hutang bagi kami bahwa ketika nanti Pilkada selesai, masih ada pekerjaan yang tersisa,” kata Kapolres.
Lanjut Kapolres, dalam pelaksanaan Pemilukada ini, pihak Polres juga telah menetapkan tim khusus yang diambil dari satuan yang ada di Polres Teluk Wondama.
“Ada juga tim khusus rutin di satuan yang ada di Polres yang bekerja memantau segala bentuk gangguan Kamtibmas dan juga melakukan kegiatan-kegiatan pengamanan. Jadi begitu ada suatu perbuatan pidana yang tertangkap tangan, maka tim ini langsung amankan. Anggota tim khusus ini terdiri dari fungsi-fungsi dan anggota yang kita anggap memiliki kemampuan lebih dan pemahaman hukumnya baik. Itu sudah kami bentuk dan tim ini akan bekerja ganda, disaat Pilkada pun mata dan telinga mereka tertuju pada kegiatan itu dan pidana umum yang terjadi diluar tahapan Pilkada,” ujar Kapolres.
Sangat disayangkan oleh Kapolres, dalam melaksanakan semua program yang sudah ditetapkan tersebut, sampai saat ini pihaknya belum juga melakukan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
“Yang mungkin saja menjadi beban adalah kita harus mencari solusi untuk menyelesaikan itu. Namun pada saat ini, kita lakukan dengan kondisi Polres Teluk Wondama yang semua terbatas, apakah selamanya kita tetap seperti itu?,” tanya Kapolres.
Menurut Kapolres, pihaknya berkeinginan agar semua yang terlibat dalam kegiatan pengamanan dan sebagainya, harus merasa nyaman.
“Kami ingin semua yang terlibat dalam kegiatan ini harus nyaman. Jadi semua harus kita kelola secara baik, diantaranya termasuk pemerintah daerah dan kami yang terlibat langsung dalam pengamanan. Kami ingin adalah semua kordinasi sudah berjalan dan kemudian lancar dan aman, itu akan nyaman,” tandas Kapores sambil merincikan anggaran yang sudah dianggarkan oleh pihak Polres untuk keseluruhan biaya rencana kebutuhan sebesar Rp 6.7 milyar.
“Awal-awalnya kami menunggu suatu kegiatan untuk mempresentasikan secara jelas seluruh kegiatan. Sehingga jangan timbul prediksi yang keliru dan pada gilirannya kita saling menyalahkan. Itu yang sampai saat ini tidak dilaksanakan oleh Pemda Teluk Wondama,” ujarnya. [MediaPapua]