Pemprov Akan Rancang Peraturan Daerah Tentang Pasar Budaya Papua
pada tanggal
Saturday, 29 August 2015
KOTA JAYAPURA – Sekertaris Daerah Provinsi Papua, TEA. Hery Dosinaen, S.IP mengatakan, Pemprov akan menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan akan di dorong menjadi Perda tentang pasar budaya Papua yang diperuntukan bagi pengrajin orang asli Papua.
Lebih lanjut, Hery Dosinaen meminta kepada Kepala Biro Kesra dan Kemasyaratan, Biro Hukum dan SKPD teknis terkait agar segera merancang Perda tentang pasar budaya Papua.
“Rancangan ini harus diserahkan kepada DPR Papua tahun ini untuk ditetapkan menjadi satu Perda,” kata Hery Dosinaen saat rapat koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan tentang pasar budaya bagi pengrajin perempuan asli Papua di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Kamis (27/8).
Dikatakannya, Perda ini akan mewajibkan semua hasil bumi, hasil karya seni budaya Papua harus dijual dan diproduksi oleh dan untuk orang asli Papua. “Jadi, hak-hak orang asli Papua terutama bagi kaum perempuan pada sektor budaya harus dilestarikan dan diangkat serta dilindungi,” ujarnya.
“Kenapa baru hari ini (kemarin-red) membahas hal ini, tetapi saya yakin hari ini mama atau kaum perempuan mempunyai satu semangat yang sama yakni Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera,” tutur sekda.
Selanjutnya, kata Hery, akan dirancang Peraturan Gubernur untuk diterapkan ke kabupaten/kota, wajib mengkonsumsi makanan lokal dalam hari tertentu.
“Kita semua tidak menyadari bahwa budaya kita sampai di dunia internasional sudah terkenal, tetapi kita sendiri seolah-olah tutup mata, seolah-olah tidak mengatahui noken sudah menjadi warisan dunia. Beberapa minggu lalu, saya menerima menteri kemaritiman dan Menteri Pariwisata. Salah satu topik mendapat penghargaan dari dunia bahwa noken sudah menjadi warisan dunia,” jelasnya.
Hal ini menjadi pekerjaan bagi semua pihak, agar dapat menggemas bawa semua hasil karya yang ada di atas tanah ini, untuk benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan tanah ini.
“Kita mulai melangkah untuk menginstropeksi dan membenahi semua bagaimana hak-haka dasar dan bagaimana semua kepentingan diatas tanah ini benar-benar menjadi afirmasi bagi seluruh anak negeri ditas tanah tercinta ini,” tambahnya.
Untuk itu, Hery Dosinaen berharap dalam pertemuan ini dapat menghasilkan suatu rancangan yang akan menjadi satu rekomendasi dan akan menjadi refrensi Pemerintah Provinsi Papua dalam mengambil suatu kebijakan yang akan menjadi output Perda akan dilaksanakan. [Wiyainews]
Lebih lanjut, Hery Dosinaen meminta kepada Kepala Biro Kesra dan Kemasyaratan, Biro Hukum dan SKPD teknis terkait agar segera merancang Perda tentang pasar budaya Papua.
“Rancangan ini harus diserahkan kepada DPR Papua tahun ini untuk ditetapkan menjadi satu Perda,” kata Hery Dosinaen saat rapat koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan tentang pasar budaya bagi pengrajin perempuan asli Papua di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Kamis (27/8).
Dikatakannya, Perda ini akan mewajibkan semua hasil bumi, hasil karya seni budaya Papua harus dijual dan diproduksi oleh dan untuk orang asli Papua. “Jadi, hak-hak orang asli Papua terutama bagi kaum perempuan pada sektor budaya harus dilestarikan dan diangkat serta dilindungi,” ujarnya.
“Kenapa baru hari ini (kemarin-red) membahas hal ini, tetapi saya yakin hari ini mama atau kaum perempuan mempunyai satu semangat yang sama yakni Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera,” tutur sekda.
Selanjutnya, kata Hery, akan dirancang Peraturan Gubernur untuk diterapkan ke kabupaten/kota, wajib mengkonsumsi makanan lokal dalam hari tertentu.
“Kita semua tidak menyadari bahwa budaya kita sampai di dunia internasional sudah terkenal, tetapi kita sendiri seolah-olah tutup mata, seolah-olah tidak mengatahui noken sudah menjadi warisan dunia. Beberapa minggu lalu, saya menerima menteri kemaritiman dan Menteri Pariwisata. Salah satu topik mendapat penghargaan dari dunia bahwa noken sudah menjadi warisan dunia,” jelasnya.
Hal ini menjadi pekerjaan bagi semua pihak, agar dapat menggemas bawa semua hasil karya yang ada di atas tanah ini, untuk benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan tanah ini.
“Kita mulai melangkah untuk menginstropeksi dan membenahi semua bagaimana hak-haka dasar dan bagaimana semua kepentingan diatas tanah ini benar-benar menjadi afirmasi bagi seluruh anak negeri ditas tanah tercinta ini,” tambahnya.
Untuk itu, Hery Dosinaen berharap dalam pertemuan ini dapat menghasilkan suatu rancangan yang akan menjadi satu rekomendasi dan akan menjadi refrensi Pemerintah Provinsi Papua dalam mengambil suatu kebijakan yang akan menjadi output Perda akan dilaksanakan. [Wiyainews]