Lukas Enembe : Papua Mengenal Prinsip Kasih Menembus Perbedaan
pada tanggal
Monday, 3 August 2015
Menurut Gubernur Papua, Lukas Enembe, pemerintah daerah setempat telah menyatakan serius menjaga perdamaian di Papua, terlebih menyoal kehidupan beragama di masyarakat.
"Di Papua, kami mengenal prinsip kasih menembus perbedaaan, kejadian karena kesalahanpahaman seperti kemarin tak mengganggu perdamaian di sana," ujar Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sebuah diskusi lingkungan hidup di Jakarta, Rabu (29/7).
Politikus Partai Demokrat tersebut mengatakan, semangat toleransi masyarakat Papua sudah terbukti mampu terus berjalan hingga mendamaikan umat. Adapun insiden Tolikara, pihaknya telah menginstruksikan pemerintah kabupaten setempat untuk mampu merangkul seluruh lapisan lintas keyakinan.
"Kristen dan Muslim selalu bisa hidup berdampingan di Papua, saya sudah perintahkan pemkab setempat untuk selalu menjaga itu," ujar Enembe penuh senyum.
Sebelumnya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua memfasilitasi kesepakatan perdamaian antara pihak Gereja GIDI dengan umat muslim Kabupaten Tolikara untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan adat Tolikara.
Kesepakatan perdamaian ini disampaikan langsung Presiden GIDI Pdt Dorman Wandikbo dan Ustad Tolikara Ali Muhtar dihadapan pimpinan FKUB Papua, Lipyus Biniluk serta tokoh agama muslim dan kristen saat jumpa pers di Kantor Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua di APO – Jayapura, Rabu (29/7) malam.
“Kami mau sampaikan ada tiga hal yang sangat penting dengan tragedi yang terjadi di Kota Karubaga – Kab. Tolikara – Papua yaitu saya dengan teman saya Ustad Ali Mochtar. Kami sepakati bahwa yang pertama adalah masalah Tolikara kita akan selesaikan secara adat dengan aman dan damai untuk sekarang dan seterusnya,” kata Wandikbo.
Kedua untuk semua tahanan yang terkait dengan masalah Tolikara, kedua tokoh agama ini meminta untuk segera dibebaskan.
“Kami tidak mau ada tahanan dan kami tidak mau lagi dilakukan proses secara hukum atau hukum positif,” ujarnya.
Ketiga, dengan pertemuan hari Rabu malam (29/7) bersama – sama kedua belah pihak yang difasilitasi FKUB Provinsi Papua, maka selaku Presiden GIDI dirinya mengharapkan agar umat GIDI yang ada seluruh Indonesia baik yang di Papua dan di luar Papua agar dibiarkan bebas beribadah. Jangan lagi ada sesuatu dibalik tantangan dan persoalan yang terjadi sebagai imbas dari masalah di Tolikara.
“Mohon untuk mengikhlaskan kami agar bisa beribadah lagi, terutama umat GIDI yang berada di luar Papua. Karena selain mereka tidak boleh beribadah. Jiwa mereka juga terancam. Masalah di Tolikara sudah selesai dengan pertemuan di hari ini (semalam-red),” tegasnya.
Dari tokoh muslim Tolikara, Ustad Ali Mochtar menyampaikan bahwa insiden yang terjadi di Tolikara diselesaikan secara damai dan dari umat muslim Tolikara menyetujui bahwa insiden yang terjadi Tolikara adalah bukan masalah SARA atau agama.
Dirinya juga memohon kepada seluruh umat Islam di seluruh nusantara, jangan sampai ada terjadi aksi balas dendam.
“Karena kami sendiri siap menyelesaikan insiden Tolikara secara damai dan secara adat,” tegas Ustad Ali saat membaca kesepakatan perdamaian.
Selain itu, lanjut Mochtar, pihaknya juga menghimbau kepada kaum muslim untuk bisa menahan diri, tidak menyampaikan statement atau pernyataan dan juga isu yang dapat memicu emosional masyarakat Papua.
“Nanti yang selanjutnya kami yang akan jadi korban lagi,” himbau Ali Mochtar.
Kemudian dirinya juga meminta kepada tokoh – tokoh gereja, adat, agama, pemuda maupun pemerintah daerah meminta jaminan keselamatan, ketenangan dan kedamaian dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diyakini.
“Kami setuju dengan apa yang disampaikan saudara kami Bapak Presiden GIDI bahwa tahanan yang saat ini diproses di Polda segera dilepaskan, agar permasalahan ini tidak berkepanjangan dan kami sepakat dengan apa yang telah disampaikan saudara kami,”tutur Ustad Ali.
Pada kesempatan itu juga mewakili umat muslim yang ada di Tolikara, apabila ada kesalahan – kesalahan dan perbuatan serta sikap dalam bergaul, yang mana pihaknya dalam posisi minoritas ditengah posisi mayoritas. Jika ada kesalahan – kesalahan, dirinya memohon maaf yang sebesar – besarnya.
Ketua FKUB Papua Pdt Lipyus Biniluk, menjelaskan bahwa pada intinya, umat GIDI diluar Papua tidak boleh di provokasi. Karena beberapa anggota jemaat GIDI di beberapa Kota di Indonesia merasa terancam dan tidak bisa melakukan ibadah.
Senada dengan itu Ketua Nahdatul Ulama (NU) Provinsi Papua, Tonny Wanggai menegaskan bahwa insiden Tolikara bukanlah konflik agama, akan tetapi hanya karena miss komunikasi didalam penyelenggaraan ibadah.
NU Papua juga menegaskan tidak ada pembakaran tempat ibadah, yang terjadi adalah dampak dari kebakaran.
“Kami minta agar proses hokum yang sedang dijalankan di Polda Papua untuk dihentikan. Karena itu tidak menyelesaikan akar persoalan, bahkan akan memperpanjang akar persoalan. Oleh karena itu kami sepakat dari umat Islam di Tanah Papua agar kita selesaikan dengan penyelesaian adat dan budaya,”pinta Wanggai.
Setelah kesepakatan ini, kedua pihak akan membuat langkah – langkah kedepan dengan di fasilitasi FKUB Papua untuk selanjutnya akan menyampaikannya kepada Presiden Jokowi di Jakarta. [Republika/Papuanesia]