Warga Masyarakat Masih Menetap di Lahan Konservasi Sorong
pada tanggal
Monday, 13 July 2015
AIMAS (SORONG) - Bupati Sorong, melalui Kepala Dinas Kehutanan Ir. Benyamin A. Hallatu, MM, mengemukakan bahwa saat ini masih ada warga masyarakat kita yang tinggal di kawasan konservasi. Tidak mungkin mereka enggan memanfaatkan untuk penguatan ekonomi kerakyatannya.
“Tapi sejauh ini kami tetap koordinasi dengan pusat melihat kawasan-kawasan yang eksisting ini untuk penyelesaiannya. Mungkin dangan adanya Perdasi dan Perdasus ini akan menjawab hal-hal seperti yang telah saya beberakan terdahulu,” katanya, Jumat (10/7).
Selain itu, hal pendidikan bukannya pendidikan formal saja dalam pemanfaatan dana Otsus. Contohnya, kita memberikan perizinan kepada masyarakat mereka menebang dan mengola sendiri. Ternyata kemampuannya belum ada, kata Hallatu.
“Seharusnya dia mendapatkan Rp100.000 misalnya, dia harus membayar upah orang yang menggunakan sensor, dan biaya perbaikan alat dan lainnya, akhirnya dengan angka Rp100.000 itu dia hanya terima Rp20.000 saja,” tuturnya.
Perumusan masalah pendidikan dalam pemanfaatan dana Otsus saat ini tidak hanya orientasi ke pendidikan formal. Tapi dalam peningkatan ekonomi rakyat perlu pendidikan ketrampilan.
“Makanya kami dari Dinas Kehutanan dalam pemanfaatan dasna otsus 2014 lalu, setelah kita melihat dengan permasalahan di lapangan, kami dari dinas melakukan kegiatan Bimtek langsung kepada masyarakat,” katanya.
Selanjutnya, dikatakan pihaknya telah memberikan peralatan kepada peserta lewat penyulingan minyak lawang, memang secara tradisional mereka sudah lakukan, tapi dari drum saja. Justru kita harus berikan peralatan yang lebih baik untuk penyulingan minyak tersebut.
Dan kita berikan ini kepada kelompok tani hutan yang sudah terbentuk program rehabilitasi dan bina hutan, kata Hallatu. [InfoPublik]
“Tapi sejauh ini kami tetap koordinasi dengan pusat melihat kawasan-kawasan yang eksisting ini untuk penyelesaiannya. Mungkin dangan adanya Perdasi dan Perdasus ini akan menjawab hal-hal seperti yang telah saya beberakan terdahulu,” katanya, Jumat (10/7).
Selain itu, hal pendidikan bukannya pendidikan formal saja dalam pemanfaatan dana Otsus. Contohnya, kita memberikan perizinan kepada masyarakat mereka menebang dan mengola sendiri. Ternyata kemampuannya belum ada, kata Hallatu.
“Seharusnya dia mendapatkan Rp100.000 misalnya, dia harus membayar upah orang yang menggunakan sensor, dan biaya perbaikan alat dan lainnya, akhirnya dengan angka Rp100.000 itu dia hanya terima Rp20.000 saja,” tuturnya.
Perumusan masalah pendidikan dalam pemanfaatan dana Otsus saat ini tidak hanya orientasi ke pendidikan formal. Tapi dalam peningkatan ekonomi rakyat perlu pendidikan ketrampilan.
“Makanya kami dari Dinas Kehutanan dalam pemanfaatan dasna otsus 2014 lalu, setelah kita melihat dengan permasalahan di lapangan, kami dari dinas melakukan kegiatan Bimtek langsung kepada masyarakat,” katanya.
Selanjutnya, dikatakan pihaknya telah memberikan peralatan kepada peserta lewat penyulingan minyak lawang, memang secara tradisional mereka sudah lakukan, tapi dari drum saja. Justru kita harus berikan peralatan yang lebih baik untuk penyulingan minyak tersebut.
Dan kita berikan ini kepada kelompok tani hutan yang sudah terbentuk program rehabilitasi dan bina hutan, kata Hallatu. [InfoPublik]