Saat 1 Juli, TNI dan Polri Diminta Tidak Kedepankan Pendekatan Kekerasan

KOTA JAYAPURA - Koordinator Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Papua, Frits Ramandey meminta kepada aparat keamanan baik TNI maupun Polri untuk tidak bersikap menekan dan lakukan pendekatan kekerasan dalam menghadapi aksi damai masyarakat Papua pada 1 Juli 2015.

Terutama ketika peringatan 44 tahun pembacaan teks proklamasi kemerdekaan bangsa Papua Barat di desa Waris, Kabupaten Keerom, yang terjadi pada 1 Juli 1971.

Ramandey juga mengatakan, untuk tahun ini, tak ada agenda negosiasi. Pada tahun-tahun sebelumnya, Ramandey mengaku, selalu melakukan negosiasi dengan beberapa petinggi TPN/OPM yang sering menjadi kontak person Komnas HAM Papua yang kini, jelas Ramandey, telah memilih jalur diplomasi politik.

"Kami biasa melakukan negosiasi di empat wilayah, di wilayah perbatasan, wilayah kepulauan Yapen, wilayah pegunungan dan wilayah Papua Barat," kata Frits kepada wartawan, di Jayapura, Senin (29/6).

Ramandey meminta aparat keamanan untuk tidak represif seperti yang diperlihatkan selama ini di Papua dalam menghentikan paksa dan menangkap para aktivis yang menggerakkan rakyat hingga berakhir di tahanan.

"Kami berharap bahwa aparat jangan sampai berpendekatan represif, melainkan harus dengan  pendekatan persuasif kepada kelompok TPN/OPM untuk menghindari jatuhnya korban," ujar Frits.

Di tempat yang berbeda, salah seorang aktivis Garda Papua, Yohanes, menjelaskan, perayaan 1 Juli merupakan satu hari dimana proklamasi kemerdekaan dibacakan.

"Saya harap tidak ada kekacauan dan bila perlu semua orang yang ada di Tanah Papua turut merayakan, masing masing denan caranya. Karena siapa pun orang yang tinggal di Papua adalah bagian dari OPM," ujarnya. [MajalahSelangkah]