Perusahaan Sawit dan Industri Pengolahan CPO Tidak Berikan Pendapatan bagi Papua
pada tanggal
Friday, 3 July 2015
KOTA JAYAPURA - Dinas Perkebunan Provinsi Papua menilai keberadaan Perusahaan Sawit dan Industri Pengolahan CPO tak cukup memberi pendapatan bagi Papua, pasalnya perkebunan sawit hanya merugikan daerah. Pemerintah Provinsi Papua ingin agar investor kelapa sawit harus bangun pabrik pengolahan produk turunan di Papua.
Perkebunan kelapa sawit dinilai menghabiskan hutan, yang menyebabkan kehancuran keragaman hayati, meningkatkan emisi karbon, menyebabkan konflik lahan.
“Pemerintah Provinsi Papua menginginkan semua perusahaan kelapa sawit miliki pabrik kelapa sawit di Papua, sebab baik BUMN maupun swasta, sudah banyak membuka investasi di Papua,” kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua Jhon D. Nahumury, di Jayapura, Kamis (2/7).
Ia tegaskan, sesuai dengan kebijakan gubernur mengenai tanam, petik, olah dan jual di Papua, pemerintah berharap investor perkebunan tidak hanya mengeluarkan kelapa sawit dalam bentuk CPO saja, tetapi harus bangun industri.
“Kami akan melakukan intervensi terhadap semua investasi yang ada di Papua agar memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat Papua,” ucapnya.
Untuk itu lanjutnya, investor harus bangun produk turunan dari minyak kelapa sawit seperti, minyak goreng, mentega, sabun dan produk olahan lainnya. “Kalau kami memberikan izin perkebunan kepada investor, kami harapkan bukan hanya CPO saja yang dihasilkan, tapi juga ada produk turunannya,” tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan kebijakan investasi di Bumi Cenderawasih diarahkan pada keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga kegiatan investasi harus melibatkan dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat daerah.
“Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah pada bidang ekonomi adalah dengan mendorong percepatan peran aktif pihak swasta untuk memanfaatkan potensi investasi di berbagai sektor sub sektor, sekaligus melakukan pembangunan baik secara umum maupun pembangunan di sekitar lokasi perusahaan,” kata Lukas Enembe. [Jubi]
Perkebunan kelapa sawit dinilai menghabiskan hutan, yang menyebabkan kehancuran keragaman hayati, meningkatkan emisi karbon, menyebabkan konflik lahan.
“Pemerintah Provinsi Papua menginginkan semua perusahaan kelapa sawit miliki pabrik kelapa sawit di Papua, sebab baik BUMN maupun swasta, sudah banyak membuka investasi di Papua,” kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua Jhon D. Nahumury, di Jayapura, Kamis (2/7).
Ia tegaskan, sesuai dengan kebijakan gubernur mengenai tanam, petik, olah dan jual di Papua, pemerintah berharap investor perkebunan tidak hanya mengeluarkan kelapa sawit dalam bentuk CPO saja, tetapi harus bangun industri.
“Kami akan melakukan intervensi terhadap semua investasi yang ada di Papua agar memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat Papua,” ucapnya.
Untuk itu lanjutnya, investor harus bangun produk turunan dari minyak kelapa sawit seperti, minyak goreng, mentega, sabun dan produk olahan lainnya. “Kalau kami memberikan izin perkebunan kepada investor, kami harapkan bukan hanya CPO saja yang dihasilkan, tapi juga ada produk turunannya,” tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan kebijakan investasi di Bumi Cenderawasih diarahkan pada keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga kegiatan investasi harus melibatkan dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat daerah.
“Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah pada bidang ekonomi adalah dengan mendorong percepatan peran aktif pihak swasta untuk memanfaatkan potensi investasi di berbagai sektor sub sektor, sekaligus melakukan pembangunan baik secara umum maupun pembangunan di sekitar lokasi perusahaan,” kata Lukas Enembe. [Jubi]