Pemulangan PSK dari Tanjung Elmo Dinilai Tidak Adil
pada tanggal
Monday, 27 July 2015
Pemerintah Daerah telah melakukan sosialisai dengan berbagai komponen masyarakat d daerah ini selama rencana ini mulai dibicarakan, lalu dilanjutkan dengan pendataan terhadap para pramuri di lokasi tanjung elmo yang menenpati duapuluhlima wisma yang akan di tutup aktifitas prostitusinya.
Data lapangan yang diperolah untuk jumlah PSK yang akan dipulangkan sebanyak 288, ini data awal yang diterima oleh Tim Terpadu, lalu jumlah tersebut mulai berkurang sampai dengan 195 orang.
Ketua Tim Tetpadu I Nyoman Sucipta menjelaskan tugas Pemerintah adalah memulangkankan mereka kedaerah asal masing – masing, yang sebelumnya dilakukan pendataan dan koordinasi langsung dengan Pemerintah Daerah asal mereka.
“Pendataan yang dilkukan oleh tim dengan memberikan formulir isian yang wajib diisi oleh para PSK, melalui data tersebut akan diberikan kepada kementerian sosial di jakarta lalu akan diberikan kepada pemerintah daerah asal terkait pesangao dan biaya hidup mereka setelah kembali kedaerah masing – masing. Jadi bukan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura yang menyiapkan pesangon mereka,” jelasnya di Sentani, Jumat (24/7).
Dia tetap dengan berkomitmen Pemerintah yang telah megeluarkan Surat Keputusan Bupati, hal ini memang tidak dapat ditolerir lagi. Bahwa dari jumlah PSK yang ada pada duapuluhlima wisma ini harus ditutup aktifitas prostitusinya dan dipulangkan kederah asalnya.
“Kita berharap agar para PSK ini juga dapat membantu pemerinta untuk memulangkan mereka, dari jumlah yang ada memang semakin hari semakin berkurang. Kami tidak tau kemana mereka pergi, tetpi hal ini sudah kami koordinasikan dengan RT/RW setempat untuk bertanggung jawab terhadap warganya,” ungkap Sucipta yang juga sebagai Assisten I Setda Kabupaten Jayapura.
Hal ini lalu dinilai kurang baik oleh sebagian warga yang ada disekitar lokasi tanjung elmo. Hernius Pallo salah satu warga masyarakat yang mengaku juga sangat peduli terhadap pemulangan para PSK ke daerah mereka masing – masing.
“Seharusnya Pemerintah bertindak adil dalam memulangkan mereka (PSK). Kalau memang pesangon atau biaya hidup yang akan diterima setelah kepulangan dari jayapura, hal ini juga disampaikan, bukan hanya pemerintah daerah saja tetapi juga kementerian sosial yang punya program ini. Sehingga benar – benar ada keadilan dan prosesnya tidak seperti paksa – paksa kaya begini,” kesalnya.
Hal senada juga di sampaikan oleh Fifi salah satu Koordinator PSK di Tanjung Elmo. “ Yang memberikan jaminan bahwa kemensos akan meberikan pesangon kepada kita setelah sampai didaerah asal itu siapa?, jangan- jangan setelah sampai disana janji yang disampaikan hari ini tidak terlaksana,” tukasnya. [Jubi]