Pemerintah Provinsi Papua Agendakan Penambahan Beras Sebanyak 45 Ton
pada tanggal
Thursday, 2 July 2015
KOTA JAYAPURA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengagendakan penambahan cadangan pangan pemerintah dalam bentuk beras sebanyak 45 ton.
"Di tahun ini kami merencanakan pembelian beras sebanyak 45 ton lagi tapi akan direalisasikan pada Agustus," ujar Kepala Bidang Distrbusi dan Cadangan Paangan Badan Ketahanan Pangan dan Kordinasi Penyuluhan Provinsi Papua Sri Utami, di Jayapura, Rabu (1/7).
Bila rencana tersebut direalisasikan, sambungnya, maka caadangan pangan pemerintah di Papua akan menjadi 90 ton.
"Cadangan pemerintah adalah cadangan pangan yang di kelola pemerintah, kini cadangan kami di 2014 sejumlah 45 ton beras," ucapnya.
Dengan jumlah tersebut, kata Sri Utami, Pemprov Papua belum memenuhi standar cadangan pangan pemerintah yang ditetapkan oleh Kementrian Pertanian.
"Seharusnya standar cadangan pangan pemerintah provinsi berdasarkan Permentan Nomor 5 tahun 2010 mengenai standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan provinsi dan kabupaten adalah 200 ton beras, namun kami baru merealisasikan 45 ton dan ditambah tahun ini 45 ton jadi baru 90 ton," katanya.
Untuk kabupaten/kota, tambahnya, standar ketahanan pangan pemerintaah adalah 100 ton, dan dari 29 kabupaten/kota di Papua belum ada yang memiliki cadangan pangan pemerintah, sementara yang baru berupa gudang adalah Merauke dan Kabupaten Jayapuraa, lalu Sarmi baru dibangun menggunakan APBN.
Cadangan pangan pemerintah, dijelaskan Sri Utami, salah satu manfaatnya adalah untuk membantu kondisi-kondisi kerawanan pangan dimana salah satunya dikarenakan bencana alam.
"Tetapi kami memberikan bantuan pasca terjadinya bencana, sebab pada saat bencanaa itu tugasnya Dinas Sosial dan BNPB, kami akan berperan setelah bencana. Pemberian bantuan berdasarkan permintaan dari Ketua RT/RW yang suratnya dikirim ke kabupaten/kota dan dikirim kepada gubernur dan kami yang akan merealisasikan," ujarnya.
Cadangan pangan pemerintah, ungkap Sri Utami, disimpan oleh Bulog yang dianggap lebih berpengalaman dalam menyimpan beras dan secara rutin mendistribusikannya ke daerah-daerah sehingga ketika dibutuhkan, beras yang disalurkan masih dalam keadaan baik untuk di konsumsi. [Antara]
"Di tahun ini kami merencanakan pembelian beras sebanyak 45 ton lagi tapi akan direalisasikan pada Agustus," ujar Kepala Bidang Distrbusi dan Cadangan Paangan Badan Ketahanan Pangan dan Kordinasi Penyuluhan Provinsi Papua Sri Utami, di Jayapura, Rabu (1/7).
Bila rencana tersebut direalisasikan, sambungnya, maka caadangan pangan pemerintah di Papua akan menjadi 90 ton.
"Cadangan pemerintah adalah cadangan pangan yang di kelola pemerintah, kini cadangan kami di 2014 sejumlah 45 ton beras," ucapnya.
Dengan jumlah tersebut, kata Sri Utami, Pemprov Papua belum memenuhi standar cadangan pangan pemerintah yang ditetapkan oleh Kementrian Pertanian.
"Seharusnya standar cadangan pangan pemerintah provinsi berdasarkan Permentan Nomor 5 tahun 2010 mengenai standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan provinsi dan kabupaten adalah 200 ton beras, namun kami baru merealisasikan 45 ton dan ditambah tahun ini 45 ton jadi baru 90 ton," katanya.
Untuk kabupaten/kota, tambahnya, standar ketahanan pangan pemerintaah adalah 100 ton, dan dari 29 kabupaten/kota di Papua belum ada yang memiliki cadangan pangan pemerintah, sementara yang baru berupa gudang adalah Merauke dan Kabupaten Jayapuraa, lalu Sarmi baru dibangun menggunakan APBN.
Cadangan pangan pemerintah, dijelaskan Sri Utami, salah satu manfaatnya adalah untuk membantu kondisi-kondisi kerawanan pangan dimana salah satunya dikarenakan bencana alam.
"Tetapi kami memberikan bantuan pasca terjadinya bencana, sebab pada saat bencanaa itu tugasnya Dinas Sosial dan BNPB, kami akan berperan setelah bencana. Pemberian bantuan berdasarkan permintaan dari Ketua RT/RW yang suratnya dikirim ke kabupaten/kota dan dikirim kepada gubernur dan kami yang akan merealisasikan," ujarnya.
Cadangan pangan pemerintah, ungkap Sri Utami, disimpan oleh Bulog yang dianggap lebih berpengalaman dalam menyimpan beras dan secara rutin mendistribusikannya ke daerah-daerah sehingga ketika dibutuhkan, beras yang disalurkan masih dalam keadaan baik untuk di konsumsi. [Antara]