Pemerintah Indonesia Dinilai Berpihak pada Agama Tertentu

KOTA JAYAPURA - Tiga pemimpin gereja di Tanah Papua menyayangkan sikap Pemerintah Indonesia yang sangat berpihak pada kelompok agama tertentu sementara menindas yang lain.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Pdt. Alberth Yoku, Ketua Sinode Gereja Kemah Injili (Kingmi) Papua, Pdt. Benny Giay, dan Ketua Badan Pelayan Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (BP-PGBP), Pdt. Socratez Sofyan Yoman menanggapi kericuhan yang terjadi di Karubaga, Kabupaten Tolikara pada Jumat (17/7) lalu.

Mereka menyatakan bahwa ada kesan bahwa pemerintah pusat serta lembaga-lembaga agama di Jakarta menuding masyarakat Papua telah rapuh dalam menjaga toleransi beragama. Sehingga terlihat tergesa-gesa dalam memberikan informasi termasuk mengutuk secara sepihak, pihak-pihak yang terlibat di Karubaga tanpa pernah menanyakan rincian permasalahannya.

“Pernyataan dikeluarkan tanpa menggali lebih dalam fakta sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Karena itu, kami meminta semua pihak di Papua dan di luar Papua, termasuk di dalamnya PGI dan Dirjen Bimas Kristen Protestan Kementerian Agama Rl, agar menahan diri sampai adanya hasil investigasi dan monitoring dari tim independen guna menemukan apa yang menjadi penyebab utama peristiwa Tolikara ini,” ungkap Pendeta Yoku pada Senin (20/7) menyoroti tingginya ketidakadilan dalam kebijakan keagamaan di Indonesia. 

Seperti diberitakan suarapapua.com, ketiga pemimpin denominasi Kristen besar di Tanah Papua ini mengatakan, negara terlihat sangat tidak adil ketika menjadikan terbakarnya mushola tidak berijin di Karubaga sebagai patokan adanya intoleransi agama di Papua, sedangkan di beberapa wilayah mayoritas muslim di Pulau Jawa dan Sumatera, banyak sekali tempat ibadah agama lain yang dibakar secara terbuka, jemaatnya diusir dan dilarang beribadah berdasarkan perda dan peraturan negara yang diskriminatif, tetapi tidak ada satupun tindakan tegas dari negara.

“Papua seolah-olah menjadi tempat di mana negara memaksakan toleransi beragama berlaku, sedangkan di beberapa tempat di luar Papua, negara justru seolah-olah memihak satu kelompok agama tertentu untuk menindas agama yang lain,” ungkap Pdt Yoku

Sementara itu, Pdt Benny Giay menyampaikan apresiasi para pimpinan gereja di Tanah Papua atas reaksi yang begitu cepat dari berbagai pihak, termasuk pimpinan negara atas insiden Tolikara ini.

Namun ia mendesak agar perhatian ini juga jadi titik awal menghentikan kekerasan oleh pihak keamanan terhadap orang asli Papua serta penyelesaian kasus-kasus HAM yang selama ini ditutupi dan diabaikan.

“Kami mendesak aparat TNI-POLRI tidak menggunakan senjata dan cara-cara kekerasan lainnya dalam menangani konflik di Papua, dan tidak memihak salah satu kelompok dalam setiap pertikaian antar warga yang terjadi di Tanah Papua,” tegasnya.

Sembari menyebut beberapa kasus penembakan yang baru-baru ini dilakukan oknum aparat keamanan di wilayah Pegunungan Tengah, seperti di Paniai, Dogiyai dan Yahukimo yang hingga kini belum ada titik jelas.

“Sikap yang sama kami harapkan diperlihatkan juga dalam kasus penembakan empat siswa di Paniai Desember 2014 yang belum juga tuntas, kasus Yahukimo dan kasus-kasus kekerasan lainnya yang terjadi di Tanah Papua maupun di seluruh lndonesia,” tegasnya.

Sementara itu Pdt Socratez Sofyan Yoman mengatakan pihak gereja turut mendoakan keluarga para korban yang meninggal dunia, luka-luka dan mereka yang kehilangan harta benda akibat kekerasan Tolikara, agar dikuatkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

“Kami menyediakan pelayanan diakonia, pastoral, pendampingan dan advokasi supaya dapat pulih dan menjalankan hidupnya secara normal kembali,” tegas Pdt Yoman. [SuaraPapua]