Pasca Kericuhan di Tolikara, Fadli Zon Ungkit Isu Janji Jokowi untuk Referendum Papua
pada tanggal
Sunday, 26 July 2015
Menurut Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Fadli Zon, meski tidak jelas kebenaran dari isu itu dan siapa yang menggulirkan lagi. Karena isu itu sebenarnya pernah mencuat saat pemilihan presiden 2014 lalu. Tapi agar tidak menjadi isu liar, sebaikinya hal ini diklarifikasi.
"Ini soal sensitif sehingga perlu penjelasan. Apalagi sudah banyak beredar termasuk di media sosial," ujar Fadli, Jumat (24/7).
Fadli sebenarnya juga tidak percaya adanya janji referendum tersebut. Namun dirinya tetap mengharapkan Jokowi atau pihak terkait menjelaskan hal itu.
"Jawaban presiden ini saya kira diperlukan untuk menutup polemik masalah ini," tegasnya.
Politisi Partai Gerindra ini juga mengingatakan bahwa masalah referendum Papua tidak pernah jadi agenda. Jadi menurutnya kalau ada isu Jokowi pernah menjanjikan referendum adalah hal yang sangat aneh.
"Kita tentu melihat Papua sebagai bagian yang bulat dari NKRI. Dan tdak ada satu orang pejabat pun yg bsa menjanjikan referendum, termasuk presiden kepada siapapun . Karna itu keputusan dari rakyat Indonesia dan bukan Jokowi," tandas .
Isu ini awalnya muncul pada September 2014 lalu dan dibeberkan oleh Sri Bintang Pamungkas saat menyampaikan petisi rakyat kepada Wakil Ketua DPR bersama Rachmawati Soekarnoputri dan Progress 98.
Sri Bintang mengatakan pada tanggal 18-19 September 2014 lalu ada rapat atau konferensi di Melbourne, Australia sebagaimana halnya menjelang Timor Timur merdeka dari Indonesia. Rapat dan seminar yang bertema "Timor Crisis" itu dihadiri oleh Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Kiki Syahnarki yang diundang Interfet Australia.
Hadir pula 21 pembicara dari berbagai penjuru negara. Pembicara terakhirnya adalah Prof Damien Kingsbury yang ditunjuk sebagai 'the last speaker by design' pada kesempatan itu Prof Damien Kingsbury mengatakan dirinya memiliki 'Proposal Joko Widodo' tentang Referendum Kemerdekaan Papua.
“Sebagai pembicara dalam konferensi itu ada Kiki Syahnarki, seorang mayor jenderal, King Siburi dari King University Melbourne. Bahwa Jokowi telah mengirim proposal referendum Papua, dan kalau terjadi krisis seperti di Timtim, Australia siap masuk,” ungkapnya.
“Jika Indonesia mengalami krisis di Papua sebegemana di Timor Timur dulu, maka Interfet harus masuk ke Papua!” ungkap Sri mengutip ucapan Kingsbury.
Dikatakan Jika Interfet masuk ke Papua, maka hasil akhirnya pasti sama dengan Timor Timur dulu. Lepas dari NKRI. Sebab menurut mereka Australia telah diback up Amerika Serikat dengan Kota Darwin yang berjarak 840 Km dari Papua sebagai titik persiapannya, sebab sudah amerika, klaimnya,telah siagakan pasukan marinir AS (US Marine) sebanyak 11.000 personil dan akan jadi 67.000
Kehadiran Marinir Amerika di Darwin sudah dimulai sejak tahun 2011, awalnya hny 250 personil. Namun Presiden Amerika, Barack Obama memutuskan menambahnya hingga bertotal 67.000 personil.
Prof Kingsbury adalah mantan The Australia East Timor International Volunteer Program (TAETIVP). Ia juga merupakan Director of School of International and Political Studies at Deakin University, Australia. [TeropongSenayan/Papuanesia]