Partai Gerindra Sarankan Lukas Enembe Percepat Pembangunan
pada tanggal
Tuesday, 7 July 2015
"Fraksi Gerindra telah menyampaikan pemandangan umum atas LKPJ Gubernur Lukas Enembe beberapa hari lalu dengan beberapa catatan, masukan dan solusi atas sejumlah permasalahan yang dihadapi," kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRP Radius Simbolon, terkait pendapat akhir atas LKPJ dan Raperdasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014 di gedung DPRP, di Kota Jayapura, Senin.
Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan respon dari Gubernur Lukas Enembe, diantaranya pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua pada hakekatnya bertumpu pada dua instrumen regulasi, yaitu regulasi umum dan regulasi bersifat khusus.
"Kedua regulasi ini tentu memiliki konsukuensi hukum dan politik yang berbeda satu dengan lainnya," katanya.
Regulasi bersifat itu adalah UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaiman terakhir diubah dengan UU nomor 9 tahun 2015 tentang perubaha kedua atas UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
"Pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua juga bersandar pada kehendak UU nomor 21 tahun 2001 sebagaiman diubah dengan UU nomor 35 tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah penggantu undang nomor 1 tahun 2008 tentang perubahan UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi UU," katanya.
Fraksi Gerindra tidak memiliki maksud apapun terhadap pemikiran itu, kecuali semata-mata untuk meletakkan dan mengekkan harkat dan martabat UU Otonomis Khusus (Otsus) yang lahir dari proses sosial politik yang panjang dan melelahkan bahkan menjadi taruhan atas NKRI dan integritas nasional.
"Hal ini juga menegaskan bahwa penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban 80 persen dana Otsus oleh kabupaten/kota tidak boleh dipandang sebelah mata, karena keberadaan dana Otsus adalah hasil dari perjuangan dan pengorbanan anak-anak Papua," katanya.
Pemanfaatan dana Otsus harus benar-benar menunjukkan indikator keberhasilan yang terukur sehingga tidak menimbulkan penilaian, ada tidaknya Otsus kondisi masyarakat asli Papua sama seperti sebelumnya.
"Hal lainnya, Fraksi Gerindra kembali menegaskan bahwa pemberian target produksi dan investasi untuk bidang perikanan, pertanian dan perkebunan harus menjadi perhatian Gubernur Lukas Enembe, mengingat sektor-sektor yang meyakinan untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat," katanya.
Kemudian komitmen dalam pembangunan infrastruktur fisik cukup menjanjikan, namun mengingat kesulitan geografis yang begitu tinggi, maka perlu dilakukan terobosan dan strategi yang lebih efektif, caranya dengan mendorong pembangunan infrastruktur terpadu berbasis kawasan.
"Fraksi Gerindra juga sepakat dengan fraksi lainnya tentang belum produktifnya beberapa BUMD padahal dana yang dikucurkan sangat besar, kehadiran BUMD hakikatnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Juga agar Gubernur Lukas Enembe pada APBD 2016 memprioritaskan pembangunan asrama mahasiswa di kota-kota studi, salah satunya di Denpasar, Bali," katanya.
Lebih lanjut Simbolon mengemukakan, selain hal-hal tersebut diatas pada momentum itu juga Fraksi Gerindra meminta agar kesejahteraan PNS, guru dan tenaga medis tetap diperhatikan.
"LKPJ Gubernur Lukas Enembe, Fraksi Gerindra menilai telah menunjukkan adanya potret harapan baru terhadap masa depan Papua menuju, Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahterah sebagaimana visi misi yang diusung selama ini. Dalam setahun terakhir ini juga banyak terobosan dan langkah-langkah besar yang dilakukan, kami yakin hal itu bisa ditingkatkan dan dipertahankan," tutupnya. [Antara]