Orgenes Kawai Minta DPRD dan Pemkab Jayapura Tidak Berselisih
pada tanggal
Saturday, 4 July 2015
KOTA JAYAPURA - Anggota DPR Papua dari Daerah Pemilihan (Dapil) I yakni Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, dan Kota Jayapura, Orgenes Kawai mengingatkan DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura tak menunjukkan perselisihan kedua pihak ke publik.
Katanya, beberapa waktu lalu, pihak eksekutif menyatakan, ada oknum DPRD Kabupaten Jayapura tak setuju Perda Miras diberlakukan. Pernyataan itu ditanggapi pihak legislatif. Ketua DPRD meminta pihak eksekutif menyebut siapa oknum itu.
“Kedua pihak ini lembaga tertinggi di Kabupaten Jayapura. Tak boleh menunjukkan sikap seperti itu ke publik, karena yang bisa menentukan ditutup atau tidaknya peredaran Miras, itu kedua lembaga ini,” kata Kawai, Jumat (3/7).
Menurutnya, jangan sampai masyarakat akan menilai, eksekutif dan legislatif selalu berbeda pendapat. Kalau hal seperti itu saja diperbebatkan lanjut Kawai, bagaimana mau membangun Kabupaten Jayapura sesuai visi misi bupati dan wakilnya, serta mengembangkan program Gubernur Papua.
“Dalam aturan, eksekutif dan legislatif mitra bekerjasama menciptakan hal menguntungkan kepada rakyat. Jadi saya harap, hal seperti itu tak ditunjukkan ke publik. Saya pikir pejabat tak harus begitu. Harusnya duduk bersama mencari solusi,” ucapnya.
Kata Kawai, masyarakat kini sudah tahu dan lebih pintar mengkritisi. Ini demi kepentingan masyarakat. Jika kebijakan pemerintah manfaatnya baik untuk masyarakat, legislatif harus mendukung, agar prosesnya jalan.
“Apalagi aturan itu sudah disahkan di DPRD. Jadi saya pikir kedua pihak harus bijak melihat setiap hal yang ada,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Jayapura, Roberth Djoenso dalam sambutanya ketika pemusnahan barang bukti Miras di Polres Jayapura mengatakan, ada oknum anggota DPRD sengaja memperlambat pengesahan Raperda pelarangan peredaran Miras di wilayah itu, yang diusulkan oleh Pemkab setempat. [Jubi]
Katanya, beberapa waktu lalu, pihak eksekutif menyatakan, ada oknum DPRD Kabupaten Jayapura tak setuju Perda Miras diberlakukan. Pernyataan itu ditanggapi pihak legislatif. Ketua DPRD meminta pihak eksekutif menyebut siapa oknum itu.
“Kedua pihak ini lembaga tertinggi di Kabupaten Jayapura. Tak boleh menunjukkan sikap seperti itu ke publik, karena yang bisa menentukan ditutup atau tidaknya peredaran Miras, itu kedua lembaga ini,” kata Kawai, Jumat (3/7).
Menurutnya, jangan sampai masyarakat akan menilai, eksekutif dan legislatif selalu berbeda pendapat. Kalau hal seperti itu saja diperbebatkan lanjut Kawai, bagaimana mau membangun Kabupaten Jayapura sesuai visi misi bupati dan wakilnya, serta mengembangkan program Gubernur Papua.
“Dalam aturan, eksekutif dan legislatif mitra bekerjasama menciptakan hal menguntungkan kepada rakyat. Jadi saya harap, hal seperti itu tak ditunjukkan ke publik. Saya pikir pejabat tak harus begitu. Harusnya duduk bersama mencari solusi,” ucapnya.
Kata Kawai, masyarakat kini sudah tahu dan lebih pintar mengkritisi. Ini demi kepentingan masyarakat. Jika kebijakan pemerintah manfaatnya baik untuk masyarakat, legislatif harus mendukung, agar prosesnya jalan.
“Apalagi aturan itu sudah disahkan di DPRD. Jadi saya pikir kedua pihak harus bijak melihat setiap hal yang ada,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Jayapura, Roberth Djoenso dalam sambutanya ketika pemusnahan barang bukti Miras di Polres Jayapura mengatakan, ada oknum anggota DPRD sengaja memperlambat pengesahan Raperda pelarangan peredaran Miras di wilayah itu, yang diusulkan oleh Pemkab setempat. [Jubi]