Lenis Kogoya Temui Tokoh Masyarakat Pemilih Ulayat Areal PT Freeport Indonesia
pada tanggal
Tuesday, 28 July 2015
KUALA KENCANA (MIMIKA) – Setelah mendengar aspirasi dari masyarakat pemilik hak ulayat di Kabupaten Mimika, Presiden Jokowi akhirnya mengurus staf khususnya, Lenis Kogoya untuk turun langsung ke Kabupaten Mimika untuk melihat apa yang telah diberikan PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada masyarakat asli di wilayah tersebut.
“Presiden utus saya untuk turun ke lapangan, saya laksanakan dan akan saya laporkan ke pak presiden,” ujar Lenis pada Senin (27/7) saat menggelar pertemuan dengan tokoh dan masyarakat pemilik hak ulayat dan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng di halaman Gereja Kingmi Papua Kuala Kencana, Jalan Agimuga , Mile 32 Distrik Kuala Kencana.
Dikatakan Lenis, tujuan pertemuan antara perwakilan masyarakat Suku Amungme dan Suku Kamoro ini adalah guna mendengar secara langsung tuntutan pemilih ulayat atas perusahaan tambang tembaga dan mineral yang telah beroperasi selama 48 tahun ini.
Sejumlah penyampaian diungkapkan oleh perwakilan tokoh masyarakat, termasuk juga dari perwakilan Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) dan perwakilan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko).
Salah satu aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan pemilik ulayat itu diantaranya adalah pemberian kompensasi atau kewajiban PTFI atas penggunaan hak ulayat selama melangsungkan operasional pertambangan.
Terkait hal itu Lenis mengatakan akan meminta kompensasi tersebut kepada PTFI dengan menghitung jangka waktunya mulai dari tahun 1967 hingga 2015. Ia berjanji akan menyelesaikan hal itu sehingga tidak ada lagi permasalahan antara PTFI dengan pemilik hak ulayat.
“Saya sebagai anak koteka, saya selalu pakai noken di Istana pun saya pakai noken, itu berarti ada sesuatu yang saya belum bereskan di Papua. Sekarang ini saya belum penuhi itu, jadi noken ini belum bisa lepas, maka isi noken ini saya bawa dan nanti saya akan datang lagi,” janji Lenis setelah menampung aspirasi masyarakat.
“Tadi pagi saya sudah keliling ke beberapa wilayah dan itu saya tidak sampaikan di sini, saya akan sampaikan itu ke presiden langsung. Saya usahakan dalam tahun ini saya mau selesaikan Freeport,” tandasnya. [SalamPapua]
“Presiden utus saya untuk turun ke lapangan, saya laksanakan dan akan saya laporkan ke pak presiden,” ujar Lenis pada Senin (27/7) saat menggelar pertemuan dengan tokoh dan masyarakat pemilik hak ulayat dan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng di halaman Gereja Kingmi Papua Kuala Kencana, Jalan Agimuga , Mile 32 Distrik Kuala Kencana.
Dikatakan Lenis, tujuan pertemuan antara perwakilan masyarakat Suku Amungme dan Suku Kamoro ini adalah guna mendengar secara langsung tuntutan pemilih ulayat atas perusahaan tambang tembaga dan mineral yang telah beroperasi selama 48 tahun ini.
Sejumlah penyampaian diungkapkan oleh perwakilan tokoh masyarakat, termasuk juga dari perwakilan Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) dan perwakilan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko).
Salah satu aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan pemilik ulayat itu diantaranya adalah pemberian kompensasi atau kewajiban PTFI atas penggunaan hak ulayat selama melangsungkan operasional pertambangan.
Terkait hal itu Lenis mengatakan akan meminta kompensasi tersebut kepada PTFI dengan menghitung jangka waktunya mulai dari tahun 1967 hingga 2015. Ia berjanji akan menyelesaikan hal itu sehingga tidak ada lagi permasalahan antara PTFI dengan pemilik hak ulayat.
“Saya sebagai anak koteka, saya selalu pakai noken di Istana pun saya pakai noken, itu berarti ada sesuatu yang saya belum bereskan di Papua. Sekarang ini saya belum penuhi itu, jadi noken ini belum bisa lepas, maka isi noken ini saya bawa dan nanti saya akan datang lagi,” janji Lenis setelah menampung aspirasi masyarakat.
“Tadi pagi saya sudah keliling ke beberapa wilayah dan itu saya tidak sampaikan di sini, saya akan sampaikan itu ke presiden langsung. Saya usahakan dalam tahun ini saya mau selesaikan Freeport,” tandasnya. [SalamPapua]