Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Serukan Penolakan PT Freeport Indonesia
pada tanggal
Saturday, 4 July 2015
Melalui release yang dipublikasikan Majalah Selangkah, Jumat (3/7), ketua KNPB menegaskan, PT. Freeport Indonesia (PTFI) merupakan agen ekonomi politik kolonial dan kapitalis yang melanjutkan cengkeraman dan eksploitasinya di teritori West Papua.
Indonesia dan Amerika Serikat, jelas Yeimo, dengan nafsu eksploitasi akan menggeruk isi perut bumi Amungsa dan tanah Mimika yang menyimpan cadangan emas terbesar di dunia.
"Mereka mengulangi pola kompromi lama, tanpa melibatkan orang Papua, Freeport akan menjarah dan merampok hak kedaulatan ekonomi rakyat West Papua," tulis Yeimo.
"Tidak. Rakyat West Papua tidak boleh diam untuk kali ini. Membiarkan PTFI beroperasi itu sama dengan membiarkan dan memelihara induk kejahatan yang telah menyangkal dan menghancurkan hak politik bangsa Pribumi Papua, dan melahirkan penidasan diatas teritori West Papua selama hampir setengah abad," tegas Yeimo.
Menurut Victor, membiarkan PT. Freeport beroperasi itu sama dengan membiarkan kolonial Indonesia terus mencengkeram teritori West Papua.
"Kami tegaskan bahwa 11 poin keberpihakan bagi Papua yang hendak dilaksanakan dalam negosiasi adalah suatu bentuk hegemoni kapitalis global, yang tidak lain dan tidak bukan untuk memantapkan ketergantungan terhadap kapitalisme global," tegas ketua umum KNPB ini.
Trik hegemoni ini, lanjut KNPB, sudah dan terus dialami bangsa-bangsa yang dijarah gurita kapitalisme global. "Ini musibah dan ancaman penghancuran rakkyat Papua oleh kokohnya sistem kolonialisme dan kapitalisme global. Ini harus dilawan!," tegas KNPB.
KNPB memperingatkan, bahwa konspirasi Freeport dan Jakarta adalah lonceng kematian bagi bangsa Papua.
"Oleh sebab itu, seluruh orang Papua yang sementara berada dalam sistem kolonial dan kapitalis, mulai dari Gubernur, MRP, DPRP, Bupati, Walikota, dan para penguasa adat Papua, bahwa perang kita terhadap penguasa ekonomi global dan kolonialisme adalah mutlak hari ini, demi hari esok pasti," tulis Yeimo lagi.
Ketua KNPB menegaskan, Freeport-McMoRan harus angkat kaki dari teritori West Papua.
"Rakyat West Papua segera bersatu membentuk kekuasaan politik dari rakyat, dengan mempererat simpul-simpul perlawanan. Kita tidak bisa lepas tangan, dalam kerapuhan, membiarkan kekayaan kita disedot dan dirampok. Kita tidak bisa membiarkan anak-anak negeri yang sementara berada di dalam sistem kolonial diperbudak dan dijadikan patron ekonomi politik kolonial dan kapitalis. Ini musibah," lanjutnya.
KNPB berjanji akan berdiri digaris yang paling depan untuk mengibarkan bendera perlawanan terhadap kolonialisme dan kapitalisme global.
"Bahwa hak penentuan nasib sendiri yang diperjuangkan oleh KNPB, adalah juga merupakan hak untuk menentukan dan mewujudkan kedaulatan ekonominya sendiri, bukan di Amerika Serikat dan bukan di Indonesia, tapi diatas tanah leluhurnya, yakni West Papua."
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, saat ini negosiasi kontrak antara pemerintah dan Freeport memang masih berlangsung. Namun, pembicaraan serius mengenai rencana investasi menjadi tanda bahwa pemerintah akan memperpanjang kontrak Freeport (baca: Freeport Akan Realisasikan Tambang Bawah Tanah Terbesar Sedunia).
"Secara keseluruhan, pesannya (presiden), kalau kita diskusi mengenai investasi, tidak mungkin ada pikiran untuk memutus (kontrak)," ujarnya setelah mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan James Robert (Jim Bob) Moffett, chairman Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc yang merupakan induk perusahaan Freeport, di Istana Negara, Kamis (2/75).
PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. PT Freeport Indonesia menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di kabupaten Mimika, provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia.
Pada awal periode pemerintahan Soeharto, pemerintah mengambil kebijakan strategis dalam bidang ekonomi dengan mengeluarkan Undang-undang Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967).
Pimpinan tertinggi Freeport di masa itu, Langbourne Williams melihat peluang untuk meneruskan proyek Ertsberg. Freeport mendapatkan izin dari pemerintah untuk meneruskan proyek tersebut pada tahun 1967. Tahun 1970, secara resmi, operasi atas PT Freeport dibuka.
Kini, sudah 45 tahun lamanya Freeport beroperasi dan mengeksploitasi, menghasilkan jutaan ton emas, tembaga, dan berbagai barang tambang lainnya, yang menurut KNPB, tidak membawa kesejahteraan pada rakyat asli Papua hingga hari ini.[MajalahSelangkah]