Kerusuhan di Madang akibat Dominasi Pendatang Asia
pada tanggal
Thursday, 2 July 2015
Sekitar 500 warga di Kota Madang melakukan perusakan dan menjarah barang-barang dari toko-toko tersebut.
Kerusuhan itu terjadi saat unjuk rasa massal yang dilaksanakan oleh komunitas warga Madang pada Selasa pagi, yang memprotes perampasan tanah ulayat dan kapitalisme dari warga Asia di provinsi itu. Beberapa warga yang ditemui menyatakan bahwa mereka kecewa dengan tingginya dominasi warga Asia terutama warga China di Madang.
Selama kerusuhan berlangsung, warga yang menjarah barang dihadang oleh polisi yang melakukan tindakan represif.
Sejumlah orang mengalami luka-luka serius, termasuk salah satu siswa usia laki-laki yang meninggal di rumah sakit setelah terkena timah panas.
Hal ini dikonfirmasi Komandan Polisi Provinsi Madang, Sylvester Kalaut dengan menyatakan setidaknya satu orang tewas akibat terkena peluru yang ditembakan selama kerusuhan. Ia juga mengatakan pihaknya mendapat informasi terkait adanya korban tewas tambahan.
Selain dari warga asli, seorang warga China dikabarkan terluka parah akibat kerusuhan itu.
Pasca kerusuhan Sylvester mengakui mengalami kesulitan dalam meningkat pengamanan, sebab ketika oknum warga memanfaatkan situasi ini disela-sela para demonstran, provokasi berujung kerusuhan akan semakin merajalela.
Kerusuhan dan penjarahan itu membuat berbagai aktivitas pemerintahan, bisnis dan pendidikan di kota itu terhenti.
Guna mencegah meluasnya kerusuhan polisi melakukan pengamanan dan jam malam di kota itu terutama di lokasi pertokoan warga Asia yang mendominasi tiga perempat sektor komersial.
Hal ini merupakan peningkatan tanda-tanda kebencian atas kehadiran pendatang dari negara-negara Asia yang kian meningkat di kota itu.
Sylvester mengatakan kerusuhan berasal dari beberapa oknum warga yang memanfaatkan protes publik terhadap tindakan kapitalisme di wilayah tersebut serta menuntut pemerintah PNG agar menghentikan terbukanya jalur imigrasi dari negara-negara Asia, terutama Filipina, Indonesia, Kamboja, Thailand dan China.
Ia juga mengatakan bahwa telah menolak ijin diadakannya aksi unjuk rasa tersebut. Namun warga tetap melanjutkan acara mereka tanpa ada ijin dari keamanan.
"Melihat massa yang banyak, saya kemudian mengirim anggota untuk menghentikan mereka. Tapi karena mereka telah berkumpul dan berita pawai yang sudah menyebar ke pemukiman dan pinggiran kota lainnya di dalam kota. Ketika para provokator datang dan ikut bergabung di sana, merekalah yang mulai menjarah toko-toko di kota,” tegasnya.
Antropolog PNG, Dr Nancy Sullivan mengatakan protes itu bukan terkait rencana kontroversial pemerintah PNG dan Pemerintah Provinsi Madang yang akan membangun kawasan industrial dengan nama Pacific Marine Industrial Zone (PMIZ), tetapi terkait sikap pemerintah yang dinilai pilih kasih.
"Ini ada hubungannya dengan penanganan kemasyarakatan dari enam distrik di Provinsi Madang. Masyarakat berkumpul untuk menyatakan bahwa mereka ingin menentang aksi warga China yang mengambil tanah mereka dengan semena-mena, sedangkan masyarakat tidak mendapatkan apa-apa,” ujar Nancy dengan menekankan, hal ini ini yang tertanam pada mereka dan membuat mereka bertindak seperti saat ini,"
Nancy juga mengatakan bawah prasyarat perjanjian pembiayaan PMIZ dengan bank EXIM Cina yang menjadi penyebab kekisruhan ini. Sebab pemerintah dan kontraktor diwajibkan mengutamakan pekerja China dan Asia daripada mempekerjakan penduduk setempat.
Sementara mantan Gubernur Madang, Arnold Amet menyatakan dirinya tidak terkejut dengan kerusuhan ini.
“Hal ini seharusnya dapat dihindari, sebab jika anda melihat kumpulan seperti ini dan tidak terkontrol, pasti akan menjadi letupan yang tidak dapat terhindari. Sayangnya masalah ini nampaknya akan terus berkembang kecuali pemerintah dan para pebisnis membahas masalah ini secara tuntas,” terangnya pada Rabu (1/7).
Ia mengakui selama menjabat sebaga gubernur, banyak sekali tawaran untuk mengembangkan sumber daya alam di daerah tersebut, tanpa memberdayakan masyarakat aslinya. Sehingga ia memilih untuk menolaknya. [RNZI/TheNational]