Karena RPJM, Provinsi Papua Terancam TIdak Terima Dana Desa
pada tanggal
Sunday, 5 July 2015
KOTA JAYAPURA - Ribuan kampung di Provinsi Papua terancam tak menerima dana desa, karena aparat kampungnya belum membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Sebab nantinya RPJM dan RKP desa harus disesuaikan dengan RPJM kabupaten/kota.
Kepala Badan Pemberdeyaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga (BPMKK) Provinsi Papua, Donatus Mote mengatakan sampai saat ini baru 14 desa yang terletak di Kota Jayapura yang siap untuk RPJM dan RPK desa, dari sebanyak 4.766 desa yang terdaftar di BPMKK Papua.
“Tenaga pendamping terus bekerja di sejumlah distrik untuk melakukan penguatan dan melatih aparat kampung untuk membuat persyaratan dana desa supaya cair. Para pendamping ada yang diberikan honor dari dana APBD, ada juga dari lembaga donor,” ujarnya, Selasa (30/6).
Dari BPMKK Papua, tahun ini menerjunkan 1000-an lebih pendamping aparat desa. Jumlah ini berkurang dari jumlah tahun sebelumnya yang menerjunkan hingga 1600-an pendamping. Tahun ini ada 450-an tenaga pendamping yang dirumahkan.
Sebab persyaratan tahun ini, setiap distrik hanya didampingi oleh dua tenaga pendamping, berbeda dengan tahun sebelumnya pada setiap distrik didampingi 3 pendamping. Hal lain yang membuat keterlambatan pencairan dana desa di Papua karena masih banyaknya kepala desa yang tidak bisa membaca dan menulis, sehingga untuk pembuatan RPJM dan RKP mengalami kendala.
Namun, Mote menyebutkan syarat lainnya jika kepala desa tak bisa membaca menulis, paling tidak sekretaris dan bendahara bisa membaca dan menulis, bahkan diharuskan bisa mengoperasiakan komputer. Anggota komisi I DPR Papua yang membidangi pemerintahan, hukum dan HAM, Tan Wei Long Karnan mengusulkan pemilihan aparat kampung minimal harus berpendidikan SMP atau SMA, supaya kepala desa dan aparatnya bisa mengenal baca dan tulis.
Apalagi saat ini setiap kampung di Papua dapat mengelola dana hingga Rp 2-3 miliar setiap tahunnya, paling sedikit Rp 500 juta. “Siapa yang tak mau terima uang? Tapi kami sangat khawatir aparat desa tak bisa mempertanggung jawabkan dana tersebut. Jelas aparat desa kita tak siap mengelola dana ini,” jelasnya. [Gatra]
Kepala Badan Pemberdeyaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga (BPMKK) Provinsi Papua, Donatus Mote mengatakan sampai saat ini baru 14 desa yang terletak di Kota Jayapura yang siap untuk RPJM dan RPK desa, dari sebanyak 4.766 desa yang terdaftar di BPMKK Papua.
“Tenaga pendamping terus bekerja di sejumlah distrik untuk melakukan penguatan dan melatih aparat kampung untuk membuat persyaratan dana desa supaya cair. Para pendamping ada yang diberikan honor dari dana APBD, ada juga dari lembaga donor,” ujarnya, Selasa (30/6).
Dari BPMKK Papua, tahun ini menerjunkan 1000-an lebih pendamping aparat desa. Jumlah ini berkurang dari jumlah tahun sebelumnya yang menerjunkan hingga 1600-an pendamping. Tahun ini ada 450-an tenaga pendamping yang dirumahkan.
Sebab persyaratan tahun ini, setiap distrik hanya didampingi oleh dua tenaga pendamping, berbeda dengan tahun sebelumnya pada setiap distrik didampingi 3 pendamping. Hal lain yang membuat keterlambatan pencairan dana desa di Papua karena masih banyaknya kepala desa yang tidak bisa membaca dan menulis, sehingga untuk pembuatan RPJM dan RKP mengalami kendala.
Namun, Mote menyebutkan syarat lainnya jika kepala desa tak bisa membaca menulis, paling tidak sekretaris dan bendahara bisa membaca dan menulis, bahkan diharuskan bisa mengoperasiakan komputer. Anggota komisi I DPR Papua yang membidangi pemerintahan, hukum dan HAM, Tan Wei Long Karnan mengusulkan pemilihan aparat kampung minimal harus berpendidikan SMP atau SMA, supaya kepala desa dan aparatnya bisa mengenal baca dan tulis.
Apalagi saat ini setiap kampung di Papua dapat mengelola dana hingga Rp 2-3 miliar setiap tahunnya, paling sedikit Rp 500 juta. “Siapa yang tak mau terima uang? Tapi kami sangat khawatir aparat desa tak bisa mempertanggung jawabkan dana tersebut. Jelas aparat desa kita tak siap mengelola dana ini,” jelasnya. [Gatra]