Jhon Dimara Duga Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Mark-up Anggaran APBD 2015
pada tanggal
Thursday, 9 July 2015
MANOKWARI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPRPB) periode 2014-2019, Jhon Dimara menduga adanya mata anggaran dalam APBD 2015 di Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat yang tidak jelas dan digelembungkan.
Pasalnya, beberapa kegiatan yang menggunakan anggaran APBD 2015 senilai milyaran rupiah tidak diketahui program tersebut, sasarannya untuk apa dan menggunakan dua rekening untuk mencairkan dana tersebut.
Kepada WiyaiNews.con pada Rabu (8/7), anggota komisi B DPR Papua Barat ini mengatakan contoh kasus seperti, pengiriman anak asli papua ke luar negeri dengan biaya bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat tahun 2015 senilai 13 milyar rupiah.
Dimara mempertanyakan tujuan pengiriman anak asli papua keluar negeri ini dalam rangka apa, sebab tidak terperinci secara detail.
"Karena anggota DPR-PB belum menerima DPA tahun 2015, hanya mengontongi perda APBD 2015," ungkap dia.
Kemudian program beasiswa anak asli Papua di perguruan tinggi negeri sebesar 4 milyar rupiah tapi cuma untuk angkatan I, II dan III. Politisi Hanura itu mempertanyakan kenapa dana teraebut hanya untuk perguruan tinggi negeri saja, sedangkan swasta tidak, serta PTN ini berlokasi dimana.
Selain itu, ada juga program pembiayaan pengembangan sekolah keberbakatan Provinsi Papua Barat menggunakan dana Rp 2 milyar dan beasiswa program S1 dan S2 bagi pendidikan pada sekolah keberbakatan menelan dana senilai Rp 1,7 milyar.
“Saya sendiri sampai saat ini belum terima DPA, bagaimana kalau kita mengawasi program pemerintah untuk masyarakat, 4 program yang menggunakan 2 mata rekening ini saja sudah menelan dana sebesar Rp 20,7 milyar, karena saya ini wakil rakyat mau melakukan tupoksi sebagai DPR-PB tapi DPA tidak ada,” keluh anggota Komisi keuangan DPR-PB ini.
Mantan anggota DPRD Kabupaten Manokwari periode 2009-2014 ini menduga program tersebut dimanipulasi atau fiktif karena tidak ada kejelasan arah dan sasarannya. [WiyaiNews]
Pasalnya, beberapa kegiatan yang menggunakan anggaran APBD 2015 senilai milyaran rupiah tidak diketahui program tersebut, sasarannya untuk apa dan menggunakan dua rekening untuk mencairkan dana tersebut.
Kepada WiyaiNews.con pada Rabu (8/7), anggota komisi B DPR Papua Barat ini mengatakan contoh kasus seperti, pengiriman anak asli papua ke luar negeri dengan biaya bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat tahun 2015 senilai 13 milyar rupiah.
Dimara mempertanyakan tujuan pengiriman anak asli papua keluar negeri ini dalam rangka apa, sebab tidak terperinci secara detail.
"Karena anggota DPR-PB belum menerima DPA tahun 2015, hanya mengontongi perda APBD 2015," ungkap dia.
Kemudian program beasiswa anak asli Papua di perguruan tinggi negeri sebesar 4 milyar rupiah tapi cuma untuk angkatan I, II dan III. Politisi Hanura itu mempertanyakan kenapa dana teraebut hanya untuk perguruan tinggi negeri saja, sedangkan swasta tidak, serta PTN ini berlokasi dimana.
Selain itu, ada juga program pembiayaan pengembangan sekolah keberbakatan Provinsi Papua Barat menggunakan dana Rp 2 milyar dan beasiswa program S1 dan S2 bagi pendidikan pada sekolah keberbakatan menelan dana senilai Rp 1,7 milyar.
“Saya sendiri sampai saat ini belum terima DPA, bagaimana kalau kita mengawasi program pemerintah untuk masyarakat, 4 program yang menggunakan 2 mata rekening ini saja sudah menelan dana sebesar Rp 20,7 milyar, karena saya ini wakil rakyat mau melakukan tupoksi sebagai DPR-PB tapi DPA tidak ada,” keluh anggota Komisi keuangan DPR-PB ini.
Mantan anggota DPRD Kabupaten Manokwari periode 2009-2014 ini menduga program tersebut dimanipulasi atau fiktif karena tidak ada kejelasan arah dan sasarannya. [WiyaiNews]