Fraksi Golkar dan PDIP Sarankan Pemprov Papua Perbaiki Pengelolaan Keuangan

KOTA JAYAPURA – Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRD) menyampaikan pandangan umum terkait adanya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua, Lukas Enembe tahun anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2014 yang berlangsung, Kamis (2/7).

Padangan Umum Fraksi Golkar yang dibacakan ketua Fraksi, Ignasius W Mimin menyatakan, meski hasil audit BPK-RI terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua telah mencapai wajar tanpa pengecualian (WTP).

Namun disarankan agar kedepan Pemerintah Provinsi Papua terus memperbaiki tata kelola keuangan yang baik dengan mempersiapkan infrastruktur dan supratruktur yang mendukung penyajian laporan keuangan daerah secara Akrual.

Tak hanya itu, kata Mimim, Fraksi Golkar meminta kepada Pemerintah Gubernur Papua agar menindaklanjuti saran BPK-RI terhadap hasil audit sehingga di waktu-waktu mendatang pemerintah Provinsi Papua dapat mencapai hasil audit BPK-RI dengan Opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) tanpa paragrag penjelasan.

“Fraksi Golkar memberikan apreasiasi kepada Gubernur Papua atas realisasi pendapatan terjadi over target :101,91 %. Bahkan, hasil yang dicapai pada tahun 2014 kenaikannya sangat siginfikan jika dibandingkan dengan realisasi target pendapatan daerah pada tahun 2013 lalu,” kata Mimin.

Meski demikian, aku Mimin, Fraksi Golkar meminta penjelasan Gubernur terhadap komponen pendapat asli daerah yang tidak mencapai target atau hanya mencapai 95,49 persen adalah pendapat pajak daerah itu.

“Fraksi Golkar juga meminta penjelasan tentang komponen yang tidak mencapai target pendapatan pada pendapatan transfer dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak,” ucapnya.

Untuk kualitas pelayanan kesehatan, Fraksi Golkar mengharapkan kepada pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap pelaksanaan Kartu Papua Sehat (KPS) kepada masyarakat Papua, terutama dalam peningkatan fasilitas termasuk obat dan alat pada unit-unit kesehatan terdepan serta jumlah tenaga medis dan para medis yang spesifik harus sesuai kebutuhan di rumah sakit dan puskesmas.

“Secara umum Fraksi Golkar berpendapat bahwa materi LKPJ yang diserahkan melalui persidangan dapat diterima untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan persidangan selanjutnya, dengan harapan dapat merealisasi apa yang menjadi Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tentang “Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera”. Salah satunya pembangunan pasar mama Papua untuk harus diselesaikan,” tutupnya.

Sementara itu, pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan sekretaris Fraksi, Mathe Mameyau menyatakan, bahwa secara umum Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada Gubernur dan jajarannya terhadap LKPJ APBD pemerintah Provinsi Papua Tahun anggaran 2014 yang telah di audit dengan predikat WTP.

Meski mendapat pujian, namun Fraksi PDI Perjuangan berharap agar LPKJ APBD T/A 2014 ini benar-benar berbasis pada lima prinsip yakni, perlindungan, Keberpihakkan, pemberdayaan, keterpaduan, dan tata pemerintahan/pengelolahaan yang baik.

“Fraksi PDI Perjuangan berharap agar LKPJ APBD T/A 2014 ini benar-benar mengandung tiga nilai dasar pembangunan di Papua yaitu, kecukupan, jati diri, dan kebebasan,” kata Mathea.

Masalah PAD, Mathea menyatakan, bahwa di tahun 2014 PAD naik 50 persen dari tahun 2013 akan tetapi masih didominasi dari sector pertambangan dan penggalian yang berkisar mencapai 47 persen pada tahun 2015. Untuk itu diminta agar Gubernur dan SKPD di pemerintaha Provinsi Papua untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan sektor lain yang berpotensi besar, seperti sektor kelautan dan perikanan. [BintangPapua]