Foker LSM Minta Polri Berikan Rasa Aman kepada Rakyat Papua
pada tanggal
Thursday, 2 July 2015
"Saya menyampaikan selamat atas peringatan HUT ke-69 Bhayangkara. Semoga Polri semakin memberikan rasa aman kepada rakyat Indonesia, dan khususnya rakyat Papua," kata Lien Maloali, Sekretaris Eksekutif Foker LSM Papua, di Kota Jayapura, Rabu (1/7).
Pernyataan itu disampaikan Lien Maloali menyusul masih banyaknya tindak pidana kekerasan bersenjata di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
"Mengingat beberapa persoalan HAM yang masih menjadi perhatian berbagai pihak para aktivis HAM di Papua, seperti kasus Paniai," katanya.
Maloali berharap Polri di wilayah Papua itu dapat membantu dan memberikan dukungan penuh bagi kerja Komnas HAM dalam menyelidiki dan mengungkap kasus-kasus kekerasan HAM seperti Kasus Paniai hingga tuntas.
Berbagai permasalahan kriminal yang terjadi hendaknya Polri bertindak dan jangan terkesan terjadi pembiaran, sehingga bisa berujung pada kasus pembantaiaan, seperti di pemukiman BTN Organda, Kota Jayapura.
Keamanan di Papua harus dijamin dengan baik dan benar agar tidak memicu berbagai soal.
"Saya melihat contoh yang paling kecil dan sederhana, bahwa waktu saya masih bersekolah dulu, polisi sangat tegas terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas, namun sekarang, saya setiap hari menyaksikan banyak sekali anak-anak Papua yang menggunakan kendaraan beroda dua mengabaikan persyaratan kelengkapan berlalulintas, namun tidak ditindak," katanya.
Bahasa himbauan bukan cara yang tepat, dengan berbagai himbauan melalui tulisan, dianggap kurang, tidak mempan dan terkesan ada pembiaran.
"Hal ini harus ditertibkan demi kehidupan orang Papua. Juga terkait kriminalitas yang bermula dari mengkonsumsi minuman keras, Polri perlu bertindak tegas," katanya.
Jika diberlakukan Perda pengendalian atau pemberhentian peredaran minuman keras, maka penangannya harus sesuai hukum dan tidak berkesan pada penghancuran orang Papua, tetapi aturannya dilaksanakan dengan baik.
"Inilah yang diharapkan dari Polri bersikap tepat, bijak dan tegas. Harapannya Polri segera mendirikan tahanan atau sel perempuan yang sesuai prosedur dan aturan pada setiap Polres yang ada di tiap kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat," katanya.
Juga perlindungan kekayaan alam Papua, khususnya hutan perlu sekali perhatian dari Polri bekerja sama dengan Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan perhatian yang serius terhadap kegiatan "ilegal logging" yang terus menerus terjadi di Tanah Papua.
"Saya yakin bahwa sebagian besar kayu-kayu yang setiap kali keluar dengan dengan berbagai kontainer yang dibawa ke kepelabuhan tidak dapat terlacak, dimana sebenarnya tunggulnya," katanya.
Maloali juga mengharapkan perhatian Polri pada pengungkapan berbagai kasus-kasus korupsi yang ada di Papua dan Papua Barat, yang harus dimulai dari lembaga Polri itu sendiri, agar dalam menegakkan `good governance` pada semua pejabat dan institusi dapat dengan sadar menjauhlan diri dari tindak korupsi.
"Tindak tegas dan tidak tebang pilih dalam penyidikan agar yang dihukum adalah yang harus dihukum dan bukan dihukum karena kepentingan para pihak," katanya.
Maloali juga meminta khusus kepada Kapolda Papua Barat agar membantu Tim Advokat Pembela HAM untuk bisa berkomunikasi dengan tahanan empat tersangka demo damai 20 Mei 2015 di Manokwari, sebab banyak kasus demo damai di luar Papua berbeda penanganannya seperti di Papua, sehingga berkesan adanya perbedaan perlakukan.
"Kembalikan harga nyawa orang menjadi berharga maka harus ada upaya perubahan penanganan berbagai kasus hukum di Tanah Papua," ujar Lien Maloali. [Antara]