Filep Wamafma Nilai Pilkada Serentak di Papua Barat Harus Ditunda

MANOKWARI – Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Filep Wamafma, mengatakan, idealnya Pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember pada sembilan kabupaten di Provinsi Papua Barat, ditunda. Pasalnya, jika dipaksakan, akan ada celah untuk membuka konflik.

“Jika dipaksakan, pilkada ini berpotensi berakhir dengan konflik. Kita mau pilkada berjalan baik, bukan berjalan dan terjadi konflik. Jadi, sebaiknya ditunda,” jelasnya, Jumat (24/7).

Mantan komisioner KPU Provinsi Papua Barat ini, mengemukakan alasan penundaan itu karena adanya aspirasi yang menghendaki calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota juga dari orang asli Papua.

Ia mengimbau penyelenggara dan publik di Provinsi Papua Barat, bercermin dari pengalaman Pemilukada Gubernur Tahun 2011 lalu, dimana sarat dengan konflik karena aspirasi yang sama, yakni soal orang asli Papua.

“Persoalan orang asli papua menjadi salah satu faktor sehingga dipandang perlu untuk menunda pilkada hingga penetapan Perdasus. Namun, kondisi yang ada saat ini, apakah bisa menjamin bisa seperti yang diharapkan,” ujarnya.

Ditambahkan, rancangan regulasi Pilkada tersebut, berkaitan dengan kepentingan politik di daerah. Karena, Raperdasus yang didesain dan didorong banyak pihak khususnya orang asli Papua. “Jika tidak disahkan, ini bisa menjadi bomerang ketika proses pilkada berjalan. Potensi-potensi konflik itu sesungguhnya sudah nampak. Apalagi, pilkada ini digelar pada bulan Desember,” tandasnya.

Sementara, Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Amus Atakana, menyatakan, penyelenggaraan Pilkada teresebut tidak bisa ditunda, apalagi sampai dibatalkan. Kenapa, karena NPHD sudah ditandatangani dan anggarannya sudah digunakan. Selain itu, tahapan pun sudah berjalan.

“Jangan hanya satu daerah saja menciderai 9 daerah yang lain. Dan, jangan satu daerah berdampak pada 269 daerah lain,” pungkasnya. [MediaPapua]