Elisa Sroyer Minta Kepala Daerah Perkuat Pranata Pemerintahan di Garis Depan
pada tanggal
Sunday, 26 July 2015
MANOKWARI – Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat, Elisa Sroyer, S.Sos,. M.Si mengharapkan kepada kepala daerah di tingkat Kabupaten/kota agar memperkuat lembaga pemerintahan yang ada di garis depan seperti RT/RW.
Karena menurut mantan Lurah Prafi ini, RT/RW lembaga pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat akar rumput, mereka bisa mengetahui situasi lingkungan yang terjadi,
“Namun jika tidak tidak ditunjang dengan sumber daya manusia, kewenangan serta finansial yang memadai maka fungsinya juga tidak akan berjalan, hal ini semuanya ada pada kepala daerah setempat,” ujar Sroyer kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (15/7).
Ia memberikan salah satu contoh seperti, kasus pembunuhan Enggeline bocah 8 tahun di Kota Denpasar, Bali dimana kurang adanya fungsi pengawasan pemerintah di tingkat lurah hingga lingkungan sehingga sudah terjadi barulah mulai mencari apa akar permasalahan.
“Kelembagaannya, SDMnya, kewenangannya diberikan, begitu juga finansialnya ditunjang sesuai dengan kemampuan wilayah masing-masing, kalau hal ini sudah dilaksanakan maka pekerjaan seorang kepala daerah sudah ringan, tinggal dibuat regulasi untuk pengawasan, jika oknum aparat tingkat bawa kerjanya tidak bisa dan terjadi permasalahan maka konsewensinya diganti saja”katanya.
Lanjut Sroyer, masih ada banyak PNS lulusan IPDN yang berkaitan dengan pelayanan publik, jika pegawai ditempatkan di tugas tersebut tapi kewenangan terbatas sehingga mereka mau kerja apa, sedangkan kemampuan dan ilmu pengetahuan dimiliknya.
“Saya sebagai pemerhati terhadap masalah pemerintahan karena saya pernah merayap dari bawa jadi saya merasa bahwa kalau kita tidak memperkuat garis depan ini maka jangan harap masalah-masalah sosial yang ada di depan mata kita, nanti kalau ada masalah baru mereka ini kita jadikan pemadam kebakaran” sahut mantan kadistrik Manokwari Barat itu sembari berharap di Papua Barat harus memperkuat garis depan agar tidak terjadi masalah lingkungan seperti di Bali.
Sroyer juga mengharapkan kepada beberapa daerah yang akan melaksanakan pilkada pada bulan desember nanti, di masa pemerintahan baru dapat memperhatikan lembaga tingkat Lurah hingga RT/RW karena mereka yang mengetahui mati, hidup, susah dan senangnya masyarakat di lingkungan akar rumput, imbuhnya. [Wiyainews]
Karena menurut mantan Lurah Prafi ini, RT/RW lembaga pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat akar rumput, mereka bisa mengetahui situasi lingkungan yang terjadi,
“Namun jika tidak tidak ditunjang dengan sumber daya manusia, kewenangan serta finansial yang memadai maka fungsinya juga tidak akan berjalan, hal ini semuanya ada pada kepala daerah setempat,” ujar Sroyer kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (15/7).
Ia memberikan salah satu contoh seperti, kasus pembunuhan Enggeline bocah 8 tahun di Kota Denpasar, Bali dimana kurang adanya fungsi pengawasan pemerintah di tingkat lurah hingga lingkungan sehingga sudah terjadi barulah mulai mencari apa akar permasalahan.
“Kelembagaannya, SDMnya, kewenangannya diberikan, begitu juga finansialnya ditunjang sesuai dengan kemampuan wilayah masing-masing, kalau hal ini sudah dilaksanakan maka pekerjaan seorang kepala daerah sudah ringan, tinggal dibuat regulasi untuk pengawasan, jika oknum aparat tingkat bawa kerjanya tidak bisa dan terjadi permasalahan maka konsewensinya diganti saja”katanya.
Lanjut Sroyer, masih ada banyak PNS lulusan IPDN yang berkaitan dengan pelayanan publik, jika pegawai ditempatkan di tugas tersebut tapi kewenangan terbatas sehingga mereka mau kerja apa, sedangkan kemampuan dan ilmu pengetahuan dimiliknya.
“Saya sebagai pemerhati terhadap masalah pemerintahan karena saya pernah merayap dari bawa jadi saya merasa bahwa kalau kita tidak memperkuat garis depan ini maka jangan harap masalah-masalah sosial yang ada di depan mata kita, nanti kalau ada masalah baru mereka ini kita jadikan pemadam kebakaran” sahut mantan kadistrik Manokwari Barat itu sembari berharap di Papua Barat harus memperkuat garis depan agar tidak terjadi masalah lingkungan seperti di Bali.
Sroyer juga mengharapkan kepada beberapa daerah yang akan melaksanakan pilkada pada bulan desember nanti, di masa pemerintahan baru dapat memperhatikan lembaga tingkat Lurah hingga RT/RW karena mereka yang mengetahui mati, hidup, susah dan senangnya masyarakat di lingkungan akar rumput, imbuhnya. [Wiyainews]