DPRD Kota Jayapura gelar Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban APBD 2015
pada tanggal
Sunday, 12 July 2015
KOTA JAYAPURA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura menggelar rapat paripurna Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Jayapura tahun anggaran 2015.
Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Dra. Leavelin Ansanai, S.Pd. Turut hadir, Walikota Dr. Benhur Tomi mano, MM, wakil ketua dan anggota DPRD kota, Kapolresta Jayapura kota, Dandim 1701 Jayapura,Komandan Lantamal X, dan seluruh pimpinan SKPD kota Jayapura.
Walikota saat pidato pengantar mengatakan penyampaian rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 merupakan tanggung jawabnya selaku kepala daerah bersama wakilnya, Dr. H. Nuralam, SE, M.Si dalam mempimpin penyelenggaraan Pemda kota Jayapura.
Dikatakan, kepemimpinanya selama ini dilandaskan pada Visi : “Terwujudnya Kota Jayapura yang Beriman, Bersatu, Sejahtera, Mandiri dan Modern Berbasis Kearifan Lokal” dan visi ini juga di balut dengan moto pembangunan kota Jayapura “Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan“.
“Perubahan yang menunjukkan keberhasilan pembangunan dapat dicapai bersama di tahun anggaran 2014 dan 2015, seperti pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur, program kebersihan yang telah memberikan dampak kebersihan secara nyata, sehingga keberhasilan ini akan selalu di tingkatkan,” urainya.
Pemkot Jayapura bersama masyarakat juga melakukan berbagai langkah rehabilitasi hutan melalui penghijauan dan penanaman kembali guna menjaga kesinambungan ekosistem.
Selain itu juga, program kependudukan melalui kegiatan kota Wajib E-KTP maupun penyelenggaraan nikah massal telah dilakukan sehingga dapat meraih rekor Muri sebagai peserta pasutri terbanyak.
Walikota juga menghimbau kepada masyarakat kota Jayapura, untuk ikut mendukung program kota wajib,E-KTP.
Lebih lanjut jelas dia, bahwa empat pilar penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan di kota Jayapura yakni tertib aturan, tertib administrasi, menuju WTP dan bebas korupsi telah dilakukan sehingga upaya untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari BPK-RI terkait pemeriksaan laporan keuangan Pemkot Jayapura (LKPD) telah diraih tahun 2013 dan 2014.
“Dengan demikian pemerintah kota telah mempertahankan opini wajar dengan pengecualian (WDP) selama lima tahun berturut-turut,” tandasnya seraya menambahkan meski demikian, terkait aset tetap akan dibenahi pengelolaannya, serta piutang daerah dan persediaan di masing-masing SKPD secara lebih tertib lagi.
Kepada peserta Paripurna, Walikota menyampaikan prestasi pendapatan PAD dari target awal tahun 2014, Rp 1.087.448.884.760,- naik di capaian Rp.1.141.134.283.111,- atau naik 104,94 persen dimana jumlah ini juga naik dari tahun 2013.
Selaku pimpinan daerah, Walikota mengajak dan menghimbau kepada jajaran eksekutif untuk tetap menjaga citra sebagai pengabdi, pengayom dan pelayanan masyarakat dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel. [Dharapos]
Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Dra. Leavelin Ansanai, S.Pd. Turut hadir, Walikota Dr. Benhur Tomi mano, MM, wakil ketua dan anggota DPRD kota, Kapolresta Jayapura kota, Dandim 1701 Jayapura,Komandan Lantamal X, dan seluruh pimpinan SKPD kota Jayapura.
Walikota saat pidato pengantar mengatakan penyampaian rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 merupakan tanggung jawabnya selaku kepala daerah bersama wakilnya, Dr. H. Nuralam, SE, M.Si dalam mempimpin penyelenggaraan Pemda kota Jayapura.
Dikatakan, kepemimpinanya selama ini dilandaskan pada Visi : “Terwujudnya Kota Jayapura yang Beriman, Bersatu, Sejahtera, Mandiri dan Modern Berbasis Kearifan Lokal” dan visi ini juga di balut dengan moto pembangunan kota Jayapura “Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan“.
“Perubahan yang menunjukkan keberhasilan pembangunan dapat dicapai bersama di tahun anggaran 2014 dan 2015, seperti pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur, program kebersihan yang telah memberikan dampak kebersihan secara nyata, sehingga keberhasilan ini akan selalu di tingkatkan,” urainya.
Pemkot Jayapura bersama masyarakat juga melakukan berbagai langkah rehabilitasi hutan melalui penghijauan dan penanaman kembali guna menjaga kesinambungan ekosistem.
Selain itu juga, program kependudukan melalui kegiatan kota Wajib E-KTP maupun penyelenggaraan nikah massal telah dilakukan sehingga dapat meraih rekor Muri sebagai peserta pasutri terbanyak.
Walikota juga menghimbau kepada masyarakat kota Jayapura, untuk ikut mendukung program kota wajib,E-KTP.
Lebih lanjut jelas dia, bahwa empat pilar penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan di kota Jayapura yakni tertib aturan, tertib administrasi, menuju WTP dan bebas korupsi telah dilakukan sehingga upaya untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari BPK-RI terkait pemeriksaan laporan keuangan Pemkot Jayapura (LKPD) telah diraih tahun 2013 dan 2014.
“Dengan demikian pemerintah kota telah mempertahankan opini wajar dengan pengecualian (WDP) selama lima tahun berturut-turut,” tandasnya seraya menambahkan meski demikian, terkait aset tetap akan dibenahi pengelolaannya, serta piutang daerah dan persediaan di masing-masing SKPD secara lebih tertib lagi.
Kepada peserta Paripurna, Walikota menyampaikan prestasi pendapatan PAD dari target awal tahun 2014, Rp 1.087.448.884.760,- naik di capaian Rp.1.141.134.283.111,- atau naik 104,94 persen dimana jumlah ini juga naik dari tahun 2013.
Selaku pimpinan daerah, Walikota mengajak dan menghimbau kepada jajaran eksekutif untuk tetap menjaga citra sebagai pengabdi, pengayom dan pelayanan masyarakat dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel. [Dharapos]