Diskriminasi dan Kekerasan Makin Suburkan Isu Papua Merdeka di Luar Negeri

KOTA JAYAPURA - Berbagai kakerasan terhadap warga sipil yang terjadi di Papua selama ini terus menjadi sorotan Pansus HAM DPR Papua. Katanya, hingga kini kasus kekerasan itu tak jelas muara penyelesaiannya. Namun hal seperti itu justru akan menyuburkan issu Papua merdeka di luar negeri.

Ketua Pansus HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, jika kekerasan terus terjadi di Papua, akan terus menjadi sorotan dunia internasional. Padahal, orang asli Papua bukan orang asing yang harus dibasmi. Mereka adalah warga negara yang harus dilindungi dan dihargai negara termasuk dalam kebebasan hak politik dan hak hukum.

“Penembakan, pemukulan, dan menstigma terhadap orang Papua, justru itu yang menyuburkan issu gerakan Papua merdeka di luar negeri. Dunia sedang memantau kondisi yang terjadi di Papua setiap saat,” kata Kadepa kepada tablooidjubi.com Rabu (29/7).

Menurutnya, sejak Jokowi dilantik menjadi Presiden RI terjadi berbagai rentetan kekerasan di Papua. Mulai dari kasus penembakan yang menewaskan empat siswa di Paniai dan melukai belasan warga sipil.

“Menyusul kasus Yahukimo dimana satu orang meninggal dunia. Tak lama berselang, terjadi penembakan delapan warga sipil di Dogiyai, dan kini insiden Tolikara. Dari pengalaman itu, saya ragu polisi bisa mengungkap pelaku Tolikara. Kenapa ketika manusia dibunuh, tak ada hasil kinerja mereka,” ucapnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR Papua bidang Politik, Pemerintahan, Hubungan Luar Negeri, Hukum dan HAM, Orwan Tolli Wone menduga ada unsur politik dalam insiden di Karuba, Tolikara, dua pekan lalu.

Perwakilan dari Dapil Tolikara dan sekitarnya itu mengatakan, kedua pihak perlu menseriusi penyelesaian masalah.

Katanya, kejadian itu bukan atas agama tertentu, namun dilakukan oknum yang tak bertanggungjawab. [Jubi]