Dinas Pendidikan Mimika Harap Penggunaan Dana BOS dan BOPDA Harus Sesuai Juknis
pada tanggal
Friday, 31 July 2015
KOTA JAYAPURA - Kepada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Mimika, Nilus Leisubun, S.Pd.M.Pd menghimbau, dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) harus sesuai petunjuk teknis (Juknis) khusus dana yang bersumber dari Pemerintah Daerah.
Selain itu pihak sekolah jika ingin menarik biaya tambahan dadri orang tua, khusus untuk sekolah negeri harus ada kesepakatan berasama, antara pihak sekolah dan orang tua murid melalui Komite Sekolah yang telah dibentuk.
“Intinya bahwa manajemen keuangan sekolah itu tanggung jawab penuh ada di sekolah. Dalam kaitannya dengan penggunaan dana bantuan. Dan itu semua sudah diatur dalam juknis khusus dana dari Pemerintah Daerah, yang anjuran dan mana larangan,” kata Nilus kepada Salam Papua, Selasa (28/7) di Pusat Pemerintahan, sembari ia mengatakan, pihaknya berharap semua sekolah, agar penggunaan dana yang diberikan tersebut tidak keluar dari juknis, sehingga tidak menyulitkan di lapangan.
Disinggung tentang pungutan yang dilakukan sekolah, Nilus mengatakan, terkait pungutan apapun di sekolah, khusunya untuk sekolah negeri, pertama-tama harus ada kesepakatoran bersama antara sekolah dan pihak orang tua dalam hal ini Komite Sekolah, sehingga semua transparan dan masuk akal.
Sementara untuk penarikan dana pembangunan di sekolah negeri, Nilus menegaskan, tidak boleh ada pembangunan, kecuali ada kegiatan ekstra kurikuler yang memang membutuhkan dukungan partisipasi siswa itu bagian dari program yang disepakati.
“Apapun bentuk pungutan yang dilakukan yang dilakukan oleh sekolah, khususnya sekolah negeri harus ada kesepakatan bersama dengan orang tua murid. Selaingunan itu, sekolah negeri tidak diperbolehkan menarik dana pembangunan dari siswa. Karena dana pembangunan dari siswa. Karena dana pembangunan barasal dari pemerintahan,” ungkapnya.
Tambanhnya, dengan adanya dana BOS dan BOPDA tersebut, maka seharusnya sudah tidak ada lagi anak-anak di daerah yang tidak sekolah karena alasan biaya. Karena dana tersebut sudah cukup untuk menyelamatkan pendidikan anak-anak lebih khusus anak Papua. [SalamPapua]
Selain itu pihak sekolah jika ingin menarik biaya tambahan dadri orang tua, khusus untuk sekolah negeri harus ada kesepakatan berasama, antara pihak sekolah dan orang tua murid melalui Komite Sekolah yang telah dibentuk.
“Intinya bahwa manajemen keuangan sekolah itu tanggung jawab penuh ada di sekolah. Dalam kaitannya dengan penggunaan dana bantuan. Dan itu semua sudah diatur dalam juknis khusus dana dari Pemerintah Daerah, yang anjuran dan mana larangan,” kata Nilus kepada Salam Papua, Selasa (28/7) di Pusat Pemerintahan, sembari ia mengatakan, pihaknya berharap semua sekolah, agar penggunaan dana yang diberikan tersebut tidak keluar dari juknis, sehingga tidak menyulitkan di lapangan.
Disinggung tentang pungutan yang dilakukan sekolah, Nilus mengatakan, terkait pungutan apapun di sekolah, khusunya untuk sekolah negeri, pertama-tama harus ada kesepakatoran bersama antara sekolah dan pihak orang tua dalam hal ini Komite Sekolah, sehingga semua transparan dan masuk akal.
Sementara untuk penarikan dana pembangunan di sekolah negeri, Nilus menegaskan, tidak boleh ada pembangunan, kecuali ada kegiatan ekstra kurikuler yang memang membutuhkan dukungan partisipasi siswa itu bagian dari program yang disepakati.
“Apapun bentuk pungutan yang dilakukan yang dilakukan oleh sekolah, khususnya sekolah negeri harus ada kesepakatan bersama dengan orang tua murid. Selaingunan itu, sekolah negeri tidak diperbolehkan menarik dana pembangunan dari siswa. Karena dana pembangunan dari siswa. Karena dana pembangunan barasal dari pemerintahan,” ungkapnya.
Tambanhnya, dengan adanya dana BOS dan BOPDA tersebut, maka seharusnya sudah tidak ada lagi anak-anak di daerah yang tidak sekolah karena alasan biaya. Karena dana tersebut sudah cukup untuk menyelamatkan pendidikan anak-anak lebih khusus anak Papua. [SalamPapua]