Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nilai Dana CSR PT Freeport Indonesia Tidak Mampu Bangun Papua
pada tanggal
Sunday, 5 July 2015
Presiden Joko Widodo meminta agar perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu berperan dalam mempercepat pembangunan di Papua salah satunya adalah melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Maluku, John Pieris mengatakan jika hanya mengandalkan CSR Freeport untuk pembangunan di Papua, tidak akan mencukupi.
“Kalau hanya mengharapkan CSR maka sedikit sekali. Membangun sekolah, politeknisk, puskesmas maka tidak akan cukup. CSR dimana-mana kecil. Itu kewajiban perusahaan yang longgar dan soft,” kata John Pieris di Jakarta, Kamis (2/7).
Oleh karena itu, paradigma bagi hasil dengan PT Freeport harus jelas dan menguntungkan Pemerintah Provinsi Papua.
Menurutnya, yang paling penting, adalah keterlibatan putra dan putri terbaik bangsa. Terutama putra daerah harus dilibatkan dalam pengelolaan tambang di PT Freeport.
“Yang paling penting adalah putra/putri bangsa harus menguasai PT Freeport. Katakanlah Amerika Serikat 50 persen, pemerintah pusat 25 persen dan Papua 25 persen. Kontrak karya harus jelas, jangan didekte oleh Amerika. Membangun smelter, lalu kompensasinya perpanjangan kontrak karya,” tuturnya.
Ditempat terpisah, Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Syamsudin mengatakan, selama beroperasi di Tanah Papua, peranan PT Freeport signifikan.
“CSR Freeport US$ 100 juta pertahun,” ujar Maroef. [RRI]