Belum Berikan Dana Pengawasan Pilkada, Bawaslu Papua Peringatkan Kabupaten Supiori dan Asmat
pada tanggal
Wednesday, 29 July 2015
KOTA JAYAPURA - Pemerintah Daerah Supiori dan Asmat mendapat peringatan keras dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua karena belum memberikan dukungan dana pengawasan Pilkada.
Ketua Bawaslu Papua Pdt. Robert Horick tak segan-segan memberi deadline sampai dengan Tanggal 28 Juli 2015 kepada Pemda Supiori dan Asmat, untuk menghentikan tahapan Pilkada di dua kabupaten itu bila tak menyerahkan dana pengawasan Pilkada kepada Panwaslu.
“Jangan kita (Panwaslu) yang menderita, padahal kami kerja tanpa ada dukungan keuangan. Sekali lagi sebenarnya ini menjadi tanggung jawab Pemda. Makanya kami sangat serius sampai pada Tanggal 28 Juli 2015 Panwas di dua kabupaten ini belum salurkan dana pengawasan maka secara resmi menyurat ke Panwas Kabupaten dan Panwas menyurat ke KPU untuk meminta penundaan Pilkada. Ini sudah bukan ancaman lagi tapi ini sudah menjadi sikap resmi,” tegasnya kepada wartawan, disela-sela Focus Discussion Grup (FGD) Evaluasi Pileg dan Pilpres 2014, yang diselenggarakan di Hotel Yudisha Argapura, Senin (27/7).
Dikatakan Ketua Bawaslu, semestinya pihak Pemda lebih tanggap menghadapi masalah ini, apalagi tahapan Pilkada telah memasuki masa pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati. Sebab untuk saat ini, pihak Panwaslu di dua kabupaten itu melaksanakan kegiatan pengawasan sampai pada pembentukan Panwas Distrik, mempergunakan dana yang sangat terbatas.
“Sampai minggu lalu saya ada di Biak dalam rangka pelantikan Panwas Distrik, dimana intinya Panwas yang ada berupaya dengan apa adanya merekrut Panwas Distrik kemudian melaksanakan ujian tertulis sampai pada pelantikannya pun dengan upaya sendiri. Kita tahu dari sisi aturan bahwa pemerintah punya kewajiban untuk harus fasilitasi penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU dan Panwas”.
“Namun demikian kita masih terus tetap mendorong supaya pemda bisa konsen terhadap masalah ini. Sebab agenda ini menjadi tanggungjawab bersama,” akunya.
Ditanya penyebabnya, Robert mengaku tak tahu-menahu mengenai sikap dua Pemda tersebut. Hanya saja ia menghimbau pihak Panwas Supiori dan Asmat untuk terus melakukan pendekatan dengan Pemda agar dana pengawasan bisa segera dicairkan.
“Kita sampai saat ini tidak tahu apa penyebabnya. Apakah ada intrik politik atau apa kita belum pahami. Tapi kita mendorong Panwas tingkat Kabupaten melakukan pendekatan dengan Kepala Daerah agar dananya bisa segera dicairkan. Karena ada kabuapten yang sudah tanda tangan NPHD tapi angaran belum masuk ke rekening Panwas. Bagaimana mereka mau laksanakan kegiatan tapi kalau tanpa anggaran itu apa artinya,” ujarnya.
“Karena itu, kita sangat mengkhawatirkan terjadi deal-deal politik yang bisa mempengaruhi pelaksanaan Pilkada di daerah. Sebab bagaimana mau mengawasi sementara tidak ada dukungan anggaran padahal kita dari tingkat provinsi baik KPU dan Bawaslu mendorong supaya tahapan Pilkada bisa jalan maksimal. Tapi kalau Pemda tidak beri anggaran ya itu jadi persoalan,” tutupnya. [PasificPos]
Ketua Bawaslu Papua Pdt. Robert Horick tak segan-segan memberi deadline sampai dengan Tanggal 28 Juli 2015 kepada Pemda Supiori dan Asmat, untuk menghentikan tahapan Pilkada di dua kabupaten itu bila tak menyerahkan dana pengawasan Pilkada kepada Panwaslu.
“Jangan kita (Panwaslu) yang menderita, padahal kami kerja tanpa ada dukungan keuangan. Sekali lagi sebenarnya ini menjadi tanggung jawab Pemda. Makanya kami sangat serius sampai pada Tanggal 28 Juli 2015 Panwas di dua kabupaten ini belum salurkan dana pengawasan maka secara resmi menyurat ke Panwas Kabupaten dan Panwas menyurat ke KPU untuk meminta penundaan Pilkada. Ini sudah bukan ancaman lagi tapi ini sudah menjadi sikap resmi,” tegasnya kepada wartawan, disela-sela Focus Discussion Grup (FGD) Evaluasi Pileg dan Pilpres 2014, yang diselenggarakan di Hotel Yudisha Argapura, Senin (27/7).
Dikatakan Ketua Bawaslu, semestinya pihak Pemda lebih tanggap menghadapi masalah ini, apalagi tahapan Pilkada telah memasuki masa pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati. Sebab untuk saat ini, pihak Panwaslu di dua kabupaten itu melaksanakan kegiatan pengawasan sampai pada pembentukan Panwas Distrik, mempergunakan dana yang sangat terbatas.
“Sampai minggu lalu saya ada di Biak dalam rangka pelantikan Panwas Distrik, dimana intinya Panwas yang ada berupaya dengan apa adanya merekrut Panwas Distrik kemudian melaksanakan ujian tertulis sampai pada pelantikannya pun dengan upaya sendiri. Kita tahu dari sisi aturan bahwa pemerintah punya kewajiban untuk harus fasilitasi penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU dan Panwas”.
“Namun demikian kita masih terus tetap mendorong supaya pemda bisa konsen terhadap masalah ini. Sebab agenda ini menjadi tanggungjawab bersama,” akunya.
Ditanya penyebabnya, Robert mengaku tak tahu-menahu mengenai sikap dua Pemda tersebut. Hanya saja ia menghimbau pihak Panwas Supiori dan Asmat untuk terus melakukan pendekatan dengan Pemda agar dana pengawasan bisa segera dicairkan.
“Kita sampai saat ini tidak tahu apa penyebabnya. Apakah ada intrik politik atau apa kita belum pahami. Tapi kita mendorong Panwas tingkat Kabupaten melakukan pendekatan dengan Kepala Daerah agar dananya bisa segera dicairkan. Karena ada kabuapten yang sudah tanda tangan NPHD tapi angaran belum masuk ke rekening Panwas. Bagaimana mereka mau laksanakan kegiatan tapi kalau tanpa anggaran itu apa artinya,” ujarnya.
“Karena itu, kita sangat mengkhawatirkan terjadi deal-deal politik yang bisa mempengaruhi pelaksanaan Pilkada di daerah. Sebab bagaimana mau mengawasi sementara tidak ada dukungan anggaran padahal kita dari tingkat provinsi baik KPU dan Bawaslu mendorong supaya tahapan Pilkada bisa jalan maksimal. Tapi kalau Pemda tidak beri anggaran ya itu jadi persoalan,” tutupnya. [PasificPos]