Warga BTN Organda Berdemo Damai di DPRP
pada tanggal
Friday, 12 June 2015
Kedatangan 350-an warga Papua dan non-Papua ini untuk meminta kepada para legislator dan Walikota menyelesaikan persoalan tindak pidana pembunuhan premanisme yang terjadi di Organda, pada 8 Juni 2015 lalu.
Mereka datang dengan membawa sejumlah spanduk bertuliskan ‘Hentikan Kekerasan di tanah Papua'. ‘Kami Warga Organda butuh hidup aman dan damai' dan ‘Sudah cukup 3 orang korban pembunuhan organda, Hentikan.'
Salah satu perwakilan mama-mama warga Organda, Sroyer dalam orasinya menyatakan, akibat pembunuhan terhadap Alm. Pdt Fredy Lasamahu.S.Th dan Alm Simon Sauhoka yang dilakukan oleh sekolompok masyarakat, membuat 7 orang anak jadi Yatim piatu dan istri-istri menjadi jadi janda.
“Mana tanah damai, mana zona damai. Saya minta yang tidak punya kepentingan di tanah ini dipulangkan. Kami orang Tabi orang baik. Kami tidak menerima orang-orang yang melakukan pemerkosaan, pencurian, dan pembunuhan. Kami tidak minta uang, kami minta keamanan di Negeri ini,” katanya dalam orasi disambut para pendemo dan dihadapan Ketua DPR Papua, Yunus Wonda bersama sejumlah anggota yang turun menemui para pendemo.
Ia menyatakan, pernyataan sikap masyarakat Organda, pertama, meminta kepada pihak kepolisian segera tindak tegas pelaku darikelompok pembunuhan terhadap Alm Pdt, Fredy Lasamahu dan Alm, Simon Sauhoka.
Kedua, segera membentuk pos TNI dan Polri di wilayah perumaha Organda Padang Bulan; Ketiga, keluarga dan kelompok pelaku segera kosongkan dan tinggalkan wilayah perumahan Organda; dan Keempat, segera tutup Asrama mahasiswa di wilayah Perumahan Organda yaitu, asrama mahasiswa Kabupaten Yahukimo dan asrama mahasiswa Kabupaten Mamberamo Tengah.
“Kami mau yang ada di Organda adalah orang-orang yang aman tanpa ada penindasan, premanisme, pencurian, pemerkosaan sehingga di Tanah Papua ini menjadi tanah damai,” teriak Sroyer.
Ia menyatakan, pasca pembunuhan yang terjadi sebanyak tiga kali di Perumahan Organda, kini masyarakat sudah hancur karena tidak bisa lagi bergerak untuk melakukan aktifitas.
“Kami tidak tenang lagi. Kami meminta ada pos pengamanan di Komplesk Organda dan juga di komplek-kompleks di Kota Jayapura ini. Kami juga minta mereka dikembalikan ke daerahnya,” tandasnya lagi.
Berbicara masalah pembunuhan, semua manusia bisa melakukan pembunuhan. Namun, masyarakat nusantara dan masyarakat Papua yang hidup diatas tanah Tabi, khususnya di Perumahan Organda masih memiliki Tuhan.
“Hanya Tuhan yang bisa mengambil nyawa manusia bukan manusia itu sendiri. Kami mau damai, kami mau aman saja. Yang lain no,” ucapnya lagi.
Sementara itu, dihadapan DPR Papua, salah satu dari perwakilan mama-mama warga Organda menyatakan, kepada siapa lagi masyarakat mau mengadu kalau bukan kepada DPR Papua yang sudah memberikan suara sehingga bisa di duduk di kursi legislatif itu.
“Lihat mata kami, lihat tubuh kami. Kami menciptakan anak-anak. Kami datang dengan kemauan kami karena kami ingin ada keamanan dan kedamaian kepada kami,” katanya.
Untuk itu kepada anggota DPR Papua yang saat ini terlindung di dalam Mobil dan rumah mewah harus memberikan jaminan kepada masyarakat Organda, karena rata-rata masyarakat organda hanya hidup dengan hasil tukang ojek.
“Apa jaminan terhadap kami karena kami sudah terancam terus,” tandas dia.
Ia menceritakan, bahwa pelaku pembunuhan oleh oknum masyarakat pegunungan itu dilakukan secara sadis.
“Leher digorok dan perut ditikam di depan anaknya sendiri. Apakah itu seorang manusia atau apa?," Tanyanya dengan kecewa.
Oleh karena itu, pihaknya meminta agar Pos Polisi dan TNI ditempatkan di daerah BTN Organda.
“Kami ingin pengamanan adalah dari Brimob dan batalyon agar ada perlindungan terhadpa kami dan kami bisa tidur tenang dan bisa melakukan aktifitas kepada seperti biasanya,” pinta mereka.
Tak hanya itu, masyarakat meminta suara DPR Papua yang selama ini bersuara tengan HAM dapat menuntaskan pelanggaran kemanusiaan ini. Sehingga kedamaian di tanah ini dapat tercapai dan kasus ini dapat terselesaikan.
"Kasus pembunuhan terhadap seorang pendeta, Apakah bukan pelanggaran HAM? Apakah hanya suku tertentu kasus pembunuhan dianggap HAM. Apakah kami bukan manusia juga, kami minta penjelasan dari Dewan!. Kami ini orang Papua, kenapa hidup kami terancam di Organda, Kenapa orang Papua dibunuh orang Papua, orang Papua tipu orang Papua. ” kata salah satu pria yang berorasi.
Menanggapi itu, Ketua DPRP, Yunus Wonda mengatakan, pihaknya menerima aspirasi itu, dan tentu masyarakat butuh kenyamanan.
“Kami memahami yang mereka sampaikan, kemarin DPR Papua sudah mengirim Komisi I ke lapangan. Kami akan mengundang para tokoh paguyuban untuk membicarakan masalah ini, dan membuat statemen bersama untuk disosialisasikan kepada masyarakatnya," ujar Yunus.
“Kami tidak mau ini menjadi polimik besar apalagi berkepanjangan yang tak kunjung selesai. Kami akan fokus untuk selesaikan masalah ini dan kami akan menyurat kepada Pangdam dan Kapolda agar pengamanan yang hari ini di sana untuk tidak ditarik dulu karena ada beberapa pihak yang hari ini ada di rumah sakit. Ini harus kita pastikan clear semua baru kita bicarakan,” sambung dia..
Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi tangungjawab Pemerintah Kota Jayapura. DPR Papua akan panggil Wali Kota dan pimpinan DPRD Kota untuk menbahas masalah ini karena ini sudah masuk rana mereka.
“Kami DPR Papua posisinya untuk melindungi semua orang diatas tanah ini tanpa mencampuri pemerintah yang ada di kabupaten kota. Tapi tugas kami tetap memberikan kenyamanan kepada semua serta ikut membantu Kabupaten Kota dan kami akan sampaikan kepada walikota untuk mendata kembali masyarakat yang ada. Ini hal yang sangat tidak terpuji.
Masalah ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan siapapun pelakunya harus ditindas tegas dan ganjarannya sudah pasti sesuai ketentuan dan tidak ada tolerasi,” ucapnya dengan menandskan, DPR Papua tidak mewakili satu suku namun kami di DPR papua mewakili semua rakyat yang hidup di atas tanah ini.
Sementara itu, Sekda Kota Jayapura, R.D Siahayan saat menerima massa di halaman kantor walikota mengatakan, Pemerintah sudah sudah melakukan koordinasi dengan pihak Polda Papua dan Dandim duduk bersama agar secepatnya menyelesaikan kasus pembunuhan di organda dan akan ditindaklanjuti.
Pemkot Jayapura, sudah mengintrusikan kepada,Kepala Distrik,RT/RW dan Kepala Kampung bagi warga yang berada di lingkungan masing-masing tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar segera ditertibkan dan,selain itu peran serta dan kerjasama RT/RW sangat dibutuhkan.
Siahayan menambahkan, ketika ada masyarakat yang baru tinggal harus melaporkan kepada pimpinan Distrik/Kelurahan, RT/WT agar melaporkan secepat mungkin. Oleh karena itu, mohon dukungan semua lapisan masyarakat ketika ada gerakan-gerakan yang mencurigakan tolong di laporkan kepada pihak keamanan Ia juga mengharapkan, agar warga kembali tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
"Selaku Pemerintah Kota Jayapura, turut bela sungkawa atas meninggalnya,kedua warga Organda semoga amal dan ibadannya terima di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” imbuhnya [BintangPapua]