Provinsi Papua Terburuk dalam Sanitasi Kesehatan
pada tanggal
Saturday, 13 June 2015
KOTA JAYAPURA - Provinsi Papua mendapat nilai terburuk dalam hal sanitasi kesehatan dibandingkan provinsi lain di seluruh Indonesia. Penilaian yang didapatkan untuk Provinsi Papua hanya 45, jauh dari standar nilai yang ditetapkan Kementerian Kesehatan yakni 70.
Kepala Dinas Kesehatan Papua, Aloysius Giyai mengatakan dirinya baru saja mendapatkan rapor merah dari Kementrian Kesehatan. Tahun ini pihaknya akan menggenjot pencapaian sanitasi kesehatan hingga mencapai nilai 60. Menurut Aloy, diperlukan kerja semua pihak untuk mendapatkan nilai yang mendekati standar nasional tersebut.
“Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) kita terburuk, salah satu penyebab buruknya sanitasi kesehatan itu adalah tidak mencuci tangan sebelum makan, membuang air besar secara sembarang, kurangnya air bersih, membuang sampah sembarangan. Petugas dan peralatan khusus di kesehatan lingkungan kami juga terbatas. Namun yang perlu kami tegaskan di sini, sanitasi kesehatan adalah tanggung jawab semua pihak, termasuk dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, misalnya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial,” katanya kepada wartawan di Jayapura, Rabu (3/6).
Upaya yang akan dilakukan pemda untuk mendapatkan standar penilaian itu, salah satunya dengan mobile klinik dari rumah ke rumah. Petugas yang akan diturunkan adalah petugas kesehatan yang tergabung pada Satgas kaki telanjang, terapung dan terbang. Para petugas itu akan melakukan penyuluhan kesehatan ke kampung-kampung. “Petugas kami saat ini sudah memulai pekerjaannya di lapangan. Para petugas ini akan melakukan pelayanan hingga 8 bulan ke depan,” ujarnya.
Data dari Dinas Kesehatan setempat, dari 3000 kampung di Papua, baru ada 35 kampung yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), masyarakat yang mengakses air minum hanya 46 persen, akses terhadap jamban sehat 42 persen. [Liputan6]
Kepala Dinas Kesehatan Papua, Aloysius Giyai mengatakan dirinya baru saja mendapatkan rapor merah dari Kementrian Kesehatan. Tahun ini pihaknya akan menggenjot pencapaian sanitasi kesehatan hingga mencapai nilai 60. Menurut Aloy, diperlukan kerja semua pihak untuk mendapatkan nilai yang mendekati standar nasional tersebut.
“Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) kita terburuk, salah satu penyebab buruknya sanitasi kesehatan itu adalah tidak mencuci tangan sebelum makan, membuang air besar secara sembarang, kurangnya air bersih, membuang sampah sembarangan. Petugas dan peralatan khusus di kesehatan lingkungan kami juga terbatas. Namun yang perlu kami tegaskan di sini, sanitasi kesehatan adalah tanggung jawab semua pihak, termasuk dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, misalnya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial,” katanya kepada wartawan di Jayapura, Rabu (3/6).
Upaya yang akan dilakukan pemda untuk mendapatkan standar penilaian itu, salah satunya dengan mobile klinik dari rumah ke rumah. Petugas yang akan diturunkan adalah petugas kesehatan yang tergabung pada Satgas kaki telanjang, terapung dan terbang. Para petugas itu akan melakukan penyuluhan kesehatan ke kampung-kampung. “Petugas kami saat ini sudah memulai pekerjaannya di lapangan. Para petugas ini akan melakukan pelayanan hingga 8 bulan ke depan,” ujarnya.
Data dari Dinas Kesehatan setempat, dari 3000 kampung di Papua, baru ada 35 kampung yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), masyarakat yang mengakses air minum hanya 46 persen, akses terhadap jamban sehat 42 persen. [Liputan6]