Percepatan Pembangunan Kawasan Maritim Tanah Papua Belum Terlihat
pada tanggal
Monday, 15 June 2015
JAKARTA - Percepatan pembangunan kawasan maritim di Tanah Papua belum menunjukkan perkembangan yang menonjol. Seperti yang direncanakan pemerintah pusat terkait poros maritim dan tol laut secara nasional. Padahal, potensi maritim kawasan tersebut masih menjanjikan dan bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Menurut Ocean Watch Indonesia (OWI) perhatian yang minim tersebut jauh berbeda dengan komitmen pemerintah untuk memberdayakan potensi kelautan yang pada akhir tahun lalu kuat disuarakan. Orientasi pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat dan daerah untuk Papua dan Papua Barat masih didominasi daratan.
“Padahal, potensi maritim juga sangat besar. Buktinya, biaya logistik masih sangat mahal karena infrastruktur yang minim,” kata Direktur Ocean Watch Indonesia (OWI) Herman Jaya dalam keterangan tertulis, Minggu (14/6).
Kondisi yang sama juga bisa dilihat dari minimnya perhatian pada berbagai aktivitas terkait kelautan dan perikanan yang dilakoni masyarakat, seperti budidaya dan perikanan tangkap, rumput laut, dan pelayaran rakyat.
Hal senada disampaikan perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat di Jakarta, Jakobus Jagong. Dikatakan, orientasi pembangunan masih didominasi daratan dan perlu dioptimalkan lagi untuk kelautan, perikanan, dan maritim secara umum.
“Potensi maritim sangat besar, namun alokasi anggaran pun masih sangat minim. Ini perlu menjadi perhatian semua pihak,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan pembangunan poros maritim dan kawasan industri Sorong akan mengakomodir ekonomi masyarakat Papua. Sorong sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019.
Pembangunan yang mengakomodir masyarakat Papua artinya terintegrasi dengan perekonomian yang ada di Papua. Misalnya, selama ini banyak tangkapan ikan di Sorong yang tak diolah dan langsung diperjualbelikan. [BeritaSatu]
Menurut Ocean Watch Indonesia (OWI) perhatian yang minim tersebut jauh berbeda dengan komitmen pemerintah untuk memberdayakan potensi kelautan yang pada akhir tahun lalu kuat disuarakan. Orientasi pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat dan daerah untuk Papua dan Papua Barat masih didominasi daratan.
“Padahal, potensi maritim juga sangat besar. Buktinya, biaya logistik masih sangat mahal karena infrastruktur yang minim,” kata Direktur Ocean Watch Indonesia (OWI) Herman Jaya dalam keterangan tertulis, Minggu (14/6).
Kondisi yang sama juga bisa dilihat dari minimnya perhatian pada berbagai aktivitas terkait kelautan dan perikanan yang dilakoni masyarakat, seperti budidaya dan perikanan tangkap, rumput laut, dan pelayaran rakyat.
Hal senada disampaikan perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat di Jakarta, Jakobus Jagong. Dikatakan, orientasi pembangunan masih didominasi daratan dan perlu dioptimalkan lagi untuk kelautan, perikanan, dan maritim secara umum.
“Potensi maritim sangat besar, namun alokasi anggaran pun masih sangat minim. Ini perlu menjadi perhatian semua pihak,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan pembangunan poros maritim dan kawasan industri Sorong akan mengakomodir ekonomi masyarakat Papua. Sorong sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019.
Pembangunan yang mengakomodir masyarakat Papua artinya terintegrasi dengan perekonomian yang ada di Papua. Misalnya, selama ini banyak tangkapan ikan di Sorong yang tak diolah dan langsung diperjualbelikan. [BeritaSatu]