Pengelolaan Kawasan Perbatasan RI-PNG Diharapkan Semakin Terarah
pada tanggal
Wednesday, 3 June 2015
KOTA JAYAPURA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berharap pengelolaan kawasan perbatasan semakin terarah dan memberi banyak manfaat bagi warga setempat, mengingat daerah itu merupakan wilayah yang paling mudah diakses negara tetangga.
Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua Rosina Upessy, di Jayapura, Kamis, mengatakan, karena mudah diakses oleh negara lain maka secara otomatis wilayah perbatasan paling rentan terhadap pengaruh dari luar.
"Pengaruh dari luar tersebut dalam bentuk ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi maupun menyangkut pertahanan dan keamanan negara," katanya.
Rosina menjelaskan, persoalan yang dihadapi di kawasan perbatasan, tentu sangat beragam, mulai dari persoalan batas wilayah negara, efektifitas pos lintas batas dan interkoneksi antar wilayah perbatasan.
"Selain itu tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih tertinggal serta penataan tata ruang wilayah sehingga dibutuhkan keseriusan berbagai pihak dalam membangun kawasan perbatasan," ujarnya.
Menurut dia, sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka koordinasi merupakan kunci utama dalam membangun perbatasan kedepan, sehingga tidak lagi ditemukan adanya program pembangunan yang saling tumpang tindih antar lembaga.
"Koordinasi ini juga diharapkan mampu mempercepat upaya pembangunan kawasan perbatasan sehingga diperlukan strategi dan koordinasi antar instansi terkait baik pusat maupun daerah," katanya lagi.
Dia menambahkan, koordinasi ini dalam rangka mewujudkan program nasional yaitu menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara. [Antara]
Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua Rosina Upessy, di Jayapura, Kamis, mengatakan, karena mudah diakses oleh negara lain maka secara otomatis wilayah perbatasan paling rentan terhadap pengaruh dari luar.
"Pengaruh dari luar tersebut dalam bentuk ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi maupun menyangkut pertahanan dan keamanan negara," katanya.
Rosina menjelaskan, persoalan yang dihadapi di kawasan perbatasan, tentu sangat beragam, mulai dari persoalan batas wilayah negara, efektifitas pos lintas batas dan interkoneksi antar wilayah perbatasan.
"Selain itu tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih tertinggal serta penataan tata ruang wilayah sehingga dibutuhkan keseriusan berbagai pihak dalam membangun kawasan perbatasan," ujarnya.
Menurut dia, sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka koordinasi merupakan kunci utama dalam membangun perbatasan kedepan, sehingga tidak lagi ditemukan adanya program pembangunan yang saling tumpang tindih antar lembaga.
"Koordinasi ini juga diharapkan mampu mempercepat upaya pembangunan kawasan perbatasan sehingga diperlukan strategi dan koordinasi antar instansi terkait baik pusat maupun daerah," katanya lagi.
Dia menambahkan, koordinasi ini dalam rangka mewujudkan program nasional yaitu menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara. [Antara]