Pemprov Papua Siapkan Lahan Untuk Bangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw
pada tanggal
Tuesday, 30 June 2015
KOTA JAYAPURA - Staf Ahli Tata Ruang dan Wilayah Perbatasan Sekertaris Kabinet Republik Indonesia, Yuli Harsono mengatakan, pada intinya dari hasil pertemuan Pemerintah Provinsi Papua dan Kota Jayapura sudah siap dalam mendukung percepatan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.
Untuk percepatan pembangunan PLBN di Skouw, lanjut Yuli, Pemerintah Papua dan Kota Jayapura sudah sediakan lahan siap bangun dan juga siap untuk pengalihan asset barang milik Negara yang ada di kawasan perbatasan.
“Karena untuk membangun PLBN ini perlu tanah dan disitukan ada bangunan yang perlu dialihkan assetnya. Nah ini juga disampaikan Asisten Satu Pemprov Papua bahwa disini (Papua-red) sudah siap untuk membantu percepatan pembangunan PLBN terpadu,” kata Yulis Harsono kepada wartawan usai melakukan pertemuan bersama Asisten I Bidang Pemerintah Papua, Doren Wakerkwa diruang kerjanya, Kamis (25/6).
Didalam Inpres No. 6 Tahun 2015 ini, ujar Yuli, ada tujuh pos yang diminta dalam percepatan pembangunan. Salah satunya adalah PLBN di Kampung Skouw – Distrik Muara Tami - Kota Jayapura.
“Seperti kita ketahui Inpres nomor 6 tahun 2015 itu dikeluarkan tanggal 28 April lalu oleh Presiden Joko Widodo yang pada intinya dalam rangka percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu termasuk PLBN di Skuow,” jelasnya.
Dikatakannya, Inpres nomor 6 tahun 2015 ini juga memerintahkan 15 Menteri terkait untuk membantu perepatan pembangunan tujuh PLBN terpadu dalam waktu dekat karena daerah pembangunan Pos Lintas Batas Negara sudah siap termasuk sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan.
“Untuk itu dalam waktu dekat juga akan datang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera). Karena PU - Pera ini yang diminta dalam Inpres dalam hal infrastruktur untuk membuat masterplannya. Termasuk untuk perumahan bea cukai, karantina hewan, tumbuhan dan segala macam,” ungkapnya.
Untuk penanganan daerah perbatasan di Kabupaten Merauke, jelas Harsono, di dalam Inpres No.6 tahun 2015 penekanannya memang hanya di lintas darat saja yakni di Skouw dan baru 7 PLBN tahap pertama yang di kerjakan.
“Memang dalam pertemuan tadi juga sempat disinggung tentang daerah perbatasan di Kabupaten Merauke dan itu masukkan yang penting juga, bahwa kedepan ada juga PLBN yang diperhatikan. Karena Inpres No. 6 ini baru tujuh pos lintas batas negara yang dikerjakan,” ujarnya.
Dikatakannya, dari 7 pos yang di bangun, PLBN Skouw – Kota Jayapura di jadikan pilot project.
“Nanti seperti di Merauke ini akan dibahas tahap selanjutnya. Karena saat ini tujuh PLBN saja yang dianggarkan,”ungkapnya.
Untuk pembangunan tujuh PLBN ini dianggarkan sekitar Rp.16 triliun yang bersumber dari dana APBN dengan melibatkan sekitar 27 instansi, sehingga pendanaannya tersebar.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintah Provinsi Papua, Doren Wakerkwa mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura sudah siap untuk membantu pelaksanaan program Pemerintah Pusat yang dimuat dalam Inpres nomor 6 tahun 2015 tentang Percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara terutama di Papua.
“Tadi ini kami lakukan pertemuan dengan Pemerintah Pusat dalam rangka mereka melakukan pengecekan kesiapan dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura ternyata kami sudah siap lokasi di Skouw untuk di bangun Pos-pos Lintas Batas Negara antara RI-PNG kami sudah siap, sekarang kami menunggu Pemerintah pusat saja,” kata Doren Wakerkwa.
Terkait dengan masalah hak ulayat di daerah perbatasan, kata Doren, ini bukan masalah kedua negara antara RI-PNG tapi ini masalah satu adat.
“Yang kita bicara tegas sekarang adalah bangun masalah batas negara. Pemerintah RI harus membangun PLBN ini sebagai batas kedua negara. Harus kita pertegaskan sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tegasnya. [Dharapos]
Untuk percepatan pembangunan PLBN di Skouw, lanjut Yuli, Pemerintah Papua dan Kota Jayapura sudah sediakan lahan siap bangun dan juga siap untuk pengalihan asset barang milik Negara yang ada di kawasan perbatasan.
“Karena untuk membangun PLBN ini perlu tanah dan disitukan ada bangunan yang perlu dialihkan assetnya. Nah ini juga disampaikan Asisten Satu Pemprov Papua bahwa disini (Papua-red) sudah siap untuk membantu percepatan pembangunan PLBN terpadu,” kata Yulis Harsono kepada wartawan usai melakukan pertemuan bersama Asisten I Bidang Pemerintah Papua, Doren Wakerkwa diruang kerjanya, Kamis (25/6).
Didalam Inpres No. 6 Tahun 2015 ini, ujar Yuli, ada tujuh pos yang diminta dalam percepatan pembangunan. Salah satunya adalah PLBN di Kampung Skouw – Distrik Muara Tami - Kota Jayapura.
“Seperti kita ketahui Inpres nomor 6 tahun 2015 itu dikeluarkan tanggal 28 April lalu oleh Presiden Joko Widodo yang pada intinya dalam rangka percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu termasuk PLBN di Skuow,” jelasnya.
Dikatakannya, Inpres nomor 6 tahun 2015 ini juga memerintahkan 15 Menteri terkait untuk membantu perepatan pembangunan tujuh PLBN terpadu dalam waktu dekat karena daerah pembangunan Pos Lintas Batas Negara sudah siap termasuk sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan.
“Untuk itu dalam waktu dekat juga akan datang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera). Karena PU - Pera ini yang diminta dalam Inpres dalam hal infrastruktur untuk membuat masterplannya. Termasuk untuk perumahan bea cukai, karantina hewan, tumbuhan dan segala macam,” ungkapnya.
Untuk penanganan daerah perbatasan di Kabupaten Merauke, jelas Harsono, di dalam Inpres No.6 tahun 2015 penekanannya memang hanya di lintas darat saja yakni di Skouw dan baru 7 PLBN tahap pertama yang di kerjakan.
“Memang dalam pertemuan tadi juga sempat disinggung tentang daerah perbatasan di Kabupaten Merauke dan itu masukkan yang penting juga, bahwa kedepan ada juga PLBN yang diperhatikan. Karena Inpres No. 6 ini baru tujuh pos lintas batas negara yang dikerjakan,” ujarnya.
Dikatakannya, dari 7 pos yang di bangun, PLBN Skouw – Kota Jayapura di jadikan pilot project.
“Nanti seperti di Merauke ini akan dibahas tahap selanjutnya. Karena saat ini tujuh PLBN saja yang dianggarkan,”ungkapnya.
Untuk pembangunan tujuh PLBN ini dianggarkan sekitar Rp.16 triliun yang bersumber dari dana APBN dengan melibatkan sekitar 27 instansi, sehingga pendanaannya tersebar.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintah Provinsi Papua, Doren Wakerkwa mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura sudah siap untuk membantu pelaksanaan program Pemerintah Pusat yang dimuat dalam Inpres nomor 6 tahun 2015 tentang Percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara terutama di Papua.
“Tadi ini kami lakukan pertemuan dengan Pemerintah Pusat dalam rangka mereka melakukan pengecekan kesiapan dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura ternyata kami sudah siap lokasi di Skouw untuk di bangun Pos-pos Lintas Batas Negara antara RI-PNG kami sudah siap, sekarang kami menunggu Pemerintah pusat saja,” kata Doren Wakerkwa.
Terkait dengan masalah hak ulayat di daerah perbatasan, kata Doren, ini bukan masalah kedua negara antara RI-PNG tapi ini masalah satu adat.
“Yang kita bicara tegas sekarang adalah bangun masalah batas negara. Pemerintah RI harus membangun PLBN ini sebagai batas kedua negara. Harus kita pertegaskan sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tegasnya. [Dharapos]