Pemprov Papua Optimis Pertahankan Opini WDP Untuk Laporan Keuangan 2014
pada tanggal
Monday, 1 June 2015
KOTA JAYAPURA - Kepala Inspektorat Provinsi Papua, Anggiat Situmorang menegaskan, dari hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Papua untuk laporan keuangan SKPD tahun 2014, ke depan Pemprov Papua optimis akan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Kalau untuk predikat laporan keuangan tahun anggaran 2014 sendiri, ujar Situmorang, pihaknya kurang optimis Pemerintah Papua bisa meraih predikat opini WTP minimal bisa pertahankan opini WDP pada tahun 2013 lalu.
“Ya, mudah-mudahan bisa raih WTP karena membuat opini itu harus di diskusikan dengan BPK Pusat dan kita optimis minimal seperti yang tahun lalu yaitu WDP,” kata dia kepada wartawan di Jayapura, Kamis (21/5).
Dikatakannya, dalam pemberian opini terhadap laporan keuangan itu ada empat unsur, yakni, apakah sesuai dengan UU pengelolaan keuangan, Sistim Pengendalian intern ditaati, Standar Akuntasi Pemerintah dan Pengungkapan apakah cukup. Jadi itulah ukurannya, sehingga tetap berharap laporan keuangan kita bisa WDP, karena yang memberikan opini itu mereka (BPK-red).
“Harapan kita bisa pertahankan opini WDP, kalau misalnya lebih meningkat ke WTP itu lebih bagus lagi,” ungkap Situmorang didamping Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa disela-sela Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Diakuinya, masalah utama dalam laporan keuangan Papua adalah masalah aset. Jika tahun 2013 temuan sekitar Rp 400 miliar, maka tahun 2014 hanya Rp 70 miliar. Diakuinya, aset yang masih bermasalah adalah aset bergerak, dan kita harapkan tahun 2016 masalah aset Papua sudah dapat diselesaikan.
Lanjut Situmorang, untuk menata aset Papua, Pemprov sudah menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka penertiban aset daerah baik bergerak maupun tidak. tutupnya.
Dirinya berharap, laporan keuangan SKPD yang semakin baik ini, yang ujung-ujungnya akan berpengaruh pada pencapaian opini Pemerintah Provinsi Papua yang semakin baik pula.
“Kalau tahun kemarin kita WDP, ya tahun ini bisa WTP dan itu harapan kita semua,” hara Situmorang. [Dharapos]
Kalau untuk predikat laporan keuangan tahun anggaran 2014 sendiri, ujar Situmorang, pihaknya kurang optimis Pemerintah Papua bisa meraih predikat opini WTP minimal bisa pertahankan opini WDP pada tahun 2013 lalu.
“Ya, mudah-mudahan bisa raih WTP karena membuat opini itu harus di diskusikan dengan BPK Pusat dan kita optimis minimal seperti yang tahun lalu yaitu WDP,” kata dia kepada wartawan di Jayapura, Kamis (21/5).
Dikatakannya, dalam pemberian opini terhadap laporan keuangan itu ada empat unsur, yakni, apakah sesuai dengan UU pengelolaan keuangan, Sistim Pengendalian intern ditaati, Standar Akuntasi Pemerintah dan Pengungkapan apakah cukup. Jadi itulah ukurannya, sehingga tetap berharap laporan keuangan kita bisa WDP, karena yang memberikan opini itu mereka (BPK-red).
“Harapan kita bisa pertahankan opini WDP, kalau misalnya lebih meningkat ke WTP itu lebih bagus lagi,” ungkap Situmorang didamping Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa disela-sela Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Diakuinya, masalah utama dalam laporan keuangan Papua adalah masalah aset. Jika tahun 2013 temuan sekitar Rp 400 miliar, maka tahun 2014 hanya Rp 70 miliar. Diakuinya, aset yang masih bermasalah adalah aset bergerak, dan kita harapkan tahun 2016 masalah aset Papua sudah dapat diselesaikan.
Lanjut Situmorang, untuk menata aset Papua, Pemprov sudah menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka penertiban aset daerah baik bergerak maupun tidak. tutupnya.
Dirinya berharap, laporan keuangan SKPD yang semakin baik ini, yang ujung-ujungnya akan berpengaruh pada pencapaian opini Pemerintah Provinsi Papua yang semakin baik pula.
“Kalau tahun kemarin kita WDP, ya tahun ini bisa WTP dan itu harapan kita semua,” hara Situmorang. [Dharapos]