Pemprov Papua Barat Diminta Sinergiskan Program Infrastruktur
pada tanggal
Thursday, 4 June 2015
MANOKWARI – Pemprov Papua Barat diminta segera mengambil langkah untuk merespon alokasi anggaran 4 triliun rupiah lebih dari APBN Perubahan 2015, seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke provinsi ini.
Anggota Komisi C DPR Provinsi Papua Barat, H. Saharuddin, ST, mengatakan respon itu berupa langkah cepat untuk mengalokasikan anggaran agar tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas program pembangunan infrastruktur di Papua Barat.
Menurut politisi PPP ini, penting juga untuk mensinergikan program prioritas pembangunan infrastruktur dengan mencermati arah kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
“Dana 4 triliun ini harus menjadi sorotan utama. Pemerintah Provinsi Papua Barat hendaknya menyalurkan anggaran itu kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai stakeholder inti,” ungkap mantan anggota DPRD Teluk Bintuni periode 2009-2014 ini saat mengikuti acara pengucapan syukur dilantiknya Wakil Gubernur Papua Barat, Irene Manibuy di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (27/5) lalu di Jakarta.
Presiden Joko Widodo saat lawatannya ke Manokwari-Ibu Kota Provinsi Papua Barat belum lama ini, mengungkapkan anggaran infrastruktur Papua Barat tahun ini mencapai Rp 4 triliun dalam APBN-Perubahan 2015. Anggaran ini untuk sektor infrastruktur dasar seperti jembatan, jalan, hingga perumahan.
“Anggaran untuk bangun infrastruktur di Papua Barat total Rp 4 triliun lebih dikit. Itu uang gede,” kata Jokowi saat meresmikan proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung pitalebar serat optik Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) di Manokwari, Papua Barat, Minggu (10/5) lalu. [CahayaPapua]
Anggota Komisi C DPR Provinsi Papua Barat, H. Saharuddin, ST, mengatakan respon itu berupa langkah cepat untuk mengalokasikan anggaran agar tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas program pembangunan infrastruktur di Papua Barat.
Menurut politisi PPP ini, penting juga untuk mensinergikan program prioritas pembangunan infrastruktur dengan mencermati arah kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
“Dana 4 triliun ini harus menjadi sorotan utama. Pemerintah Provinsi Papua Barat hendaknya menyalurkan anggaran itu kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai stakeholder inti,” ungkap mantan anggota DPRD Teluk Bintuni periode 2009-2014 ini saat mengikuti acara pengucapan syukur dilantiknya Wakil Gubernur Papua Barat, Irene Manibuy di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (27/5) lalu di Jakarta.
Presiden Joko Widodo saat lawatannya ke Manokwari-Ibu Kota Provinsi Papua Barat belum lama ini, mengungkapkan anggaran infrastruktur Papua Barat tahun ini mencapai Rp 4 triliun dalam APBN-Perubahan 2015. Anggaran ini untuk sektor infrastruktur dasar seperti jembatan, jalan, hingga perumahan.
“Anggaran untuk bangun infrastruktur di Papua Barat total Rp 4 triliun lebih dikit. Itu uang gede,” kata Jokowi saat meresmikan proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung pitalebar serat optik Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) di Manokwari, Papua Barat, Minggu (10/5) lalu. [CahayaPapua]