Pemberitaan Insiden BTN Organda Dinilai Rugikan Masyarakat Pegunungan Tengah
pada tanggal
Saturday, 20 June 2015
Pemberitaan terkesan membesar-besarkan kasus dan menyalahkan pihak-pihak tertentu tanpa melihat sebab akibat dari terjadinya kasus tersebut.
“Kasus organda itu adalah sebab-akibat. Jadi polisi harus jelaskan akar persoalannya kepada publik supaya masyarakat tahu akar persoalannya. Media pun harus kontrol pemberitaannya supaya tidak membangun opini yang memojokan pihak-pihak tertentu,” kata ketua Dewan Adat Lapago, Engelbertus Surabut, di Jayapura, Kamis (18/6).
Menurut Surabut hal ini sangat aneh dan menjadi pertanyaan besar pihaknya. Mengapa media-media lokal terus meneruskan membangun opini publik yang memojokkan dan menyalahkan warga masyarakat tertentu, dalam hal ini masyarakat Pegunungan Tengah Papua yang juga menjadi korban dari peristiwa ini. Ia menilai ini merupakan kebijakan pemerintah yang tidak adil.
“Penembakan polisi terhadap warga tidak menjadi pembahasan media, lalu karena ini orang Papua yang buat jadi dibesar-besarkan. Stop besar-besarkan masalah!” tegasnya.
Surabut menantang jurnalis dan media menegakkan etika jurnalisme. Laporan-laporan harus idependen dan seimbang berdasarkan fakta lapangan, tanpa mau percaya kepada pernyataan polisi. Kalau pemberitaan hanya dengan pernyataan polisi, tentunya sangat tidak akurat dan masih diragukan kebenarannya.
“Polisi juga punya kepentingan kan. Pemberitaan yang benar itu data lapangan dan pernyataan korban karena itu pernyataan yang jujur,” ungkapnya.
Benny Lokobal, salah satu pemuda kabupaten Jayawijaya mengatakan pemberitaan media lokal dan nasional tentang insiden di BTN Organda memang menyudutkan masyarakat Pegunungan Tengah.
Pernyataan-pernyataan pemerintah yang dimuat sangat menyudutkan masyarakat Pegunungan Tengah secara umum, tanpa mencari tahu sebab akibat yang sebenarnya.
“Pelakunya oknum, tetapi pemberitaan yang ada sangat bias. Pemerintah pun mengabaikan kejadi yang ada. Tidak ada upaya untuk merangkul dan menyelasaikan,” kata pria yang juga ketua Pemuda Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) ini.
Sebelumnya Tokoh Pemuda Pegunungan Tengah Papua, Albertho Wanimbo menyatakan penanganan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jayapura yang dipimpin AKBP Jermias Rontini atas kasus tersebut tidak profesional.
Hal tersebut disampaikan . Sebab penanganan aparat keamanan dinilai sepihak dan tidak melindungi masyarakat secara utuh. Ia dengan tegas mengatakan, jangan menjadikan kelompok masyarakat tertentu sebagai tertuduh dibalik kasus ini.
"Polisi tidak profesional dalam penanganan kasus ini. Kalau kita menjastifikasikan masalah ini kepada satu oknum atau satu pihak, segala macam masalah ini tidak akan pernah selesai. Juga akan meluas ke mana-mana dan itu akan menjadi bumerang buat kita semua," ujar Wanimbo pada Sabtu (13/6).
Ia mengajak agar Polresta Jayapura harus melihat hal ini secara profesional. Sebab banyak masyarakat pegunungan yang juga menjadi korban diskriminasi dari tuduhan oknum provokator yang memanasi masyarakat Maluku di Jayapura paska peristiwa ini, sehingga warga pegunungan dan mahasiswa yang tidak tahu persoalan menjadi korban.
"Pihak polisi harus mengusut kasus ini, karena kami semua korban. Korban secara fisik dan psikis. Karena secara psikologi, kami mau jalan juga tidak bisa, seperti yang terjadi di lingkaran Abepura, asrama Nabire di Kamkei dan lain-lain. Itu karena polisi tidak tepat mengambil sikap, makanya teman-teman dari Maluku yang merasa dikorbankan menyerang suku yang lain. Ini bahaya," ungkap dia.
Wanimbo juga mendesak secepatnya untuk diadakan pertemuan, antara tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh Agama, baik dari Pegunungan Tengah Papua maupun dari Maluku untuk dapat duduk bersama dan menyelesaikan kasus Organda dengan baik secara kekeluargaan.
"Kami minta kepada pak Gubernur, kalau bisa Gubernur mau datang sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah ini dengan memanggil orang-orang tua dari Maluku, orang-orang tua dari Pegunungan Tengah dan Tokoh-tokoh Adat, pemuda, dan Agama dari kedua belah pihak, hingga permasalahan segera terselesaikan," ujarnya.
Ia sangat mengharapkan agar masalah ini dapat terselesaikan, sebab masyarakat Papua tidak pernah ingin ada upaya adu domba kepada sesama warga di Papua, termasuk warga Maluku.
"Kami ingin hidup dengan damai dan aman sama-sama di sini. Jangan sampai oknum-oknum tertentu adu dombakan kita. Kami tidak ingin Papua menjadi seperti Ambon kedua, atau Sampit kedua. Kami sudah hidup damai berdampingan dan aman di Papua ini, jadi jangan kita diadudomba oleh oknum-oknum tertentu," tegasnya.
Hal senada disampaikan Tokoh Pemuda Maluku di Jayapura, Sehan Hanubun. Ia meminta kepada semua pemuda Maluku untuk menahan diri, dan menyerahkan penyelesaian kasus sepenuhnya kepada pihak kepolisian.
"Seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Suku Ikatan Keluarga Maluku (Ikemal) Leo Loupaty, ia mengutuk keras perbuatan di komplek Organda, dan ketua Ikemal telah menyerahkan sepenuhnya pengungkapan kasus ini kepada kepolisian, sehingga kita jangan bertindak sendiri-sendiri, yang malah akan merugikan masyarakat luas di sini," jelas Sehan.
Sebelumnya, kasus penyerangan Perumahan BTN Organda oleh 50 an-warga pada Senin (8/6), mengakibatkan dua orang meninggal yakni Ketua RT 02/RW 04, Fredrik Lasamahu dan seorang warga bernama Simon Souhoka. Sedangkan dua warga yang dilaporkan luka-luka, adalah Christofer Maradona dan Chris Wandadaya.
Selanjutnya pada Selasa (9/6) beberapa asrama mahasiswa Pegunungan Tengah seperti asrama Nabire, Asrama Nayak dan Asrama Pegunungan Bintang menjadi sasaran teror oknum masyarakat tertentu, alhasil 2 orang terluka parah akibat ditusuk
Dua korban itu atas nama Tonny Yelipele dan Hendrikus Iyai. Saat ini kedua korban penusukan sedang dirawat di rumah sakit. [MajalahSelangkah/Jubi/Papuanesia]