Pembangunan BTS Dorong Percepatan Pembangunan di Papua
pada tanggal
Tuesday, 2 June 2015
KOTA JAYAPURA - Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah Tanah Papua akan mendorong peningkatan dan percepatan pembangunan guna mengatasi kesenjangan informasi di wilayah terpencil dan perbatasan.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Elia Loupatty, di Jayapura, Jumat, mengatakan hal ini sesuai komitmen pemerintah dalam program Nawacita yang bertujuan untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia berdaulat secara politik.
"Dengan adanya kebijakan dari pemerintah yang menerapkan otonomi daerah, maka tentunya masing-masing daerah memiliki kebijakan tersendiri untuk mengatur kehiduan daerahnya di segala bidang, termasuk untuk bidang telekomunikasi," katanya.
Elia menjelaskan, di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan kondisi alam geografisnya yang masih mengalami kendala untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil serta merupakan daerah perbatasan dengan negara luar.
"Infrastruktur yang belum memadai dan mahal membuat masyarakat di sebagian distrik ataupun di kampung-kampung dalam mengakses informasi hanya pada saat turun ke kota," ujarnya.
Menurut dia, hal ini menuntut pemerintah untuk dapat mengembangkan telekomunikasi dan melancarkan informasi sampai ke daerah terpencil, sehingga dapat mengatasi kesenjangan informasi, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan serta mempererat persatuan bangsa di wilayah tersebut.
"Rencana pembangunan infrastruktur telekomunikasi oleh Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) di lima wilayah adat suku Papua di antaranya Animha, Lapago, Mamta, Saireri, Meepago dan dua wilayah di Papua Barat yaitu Bomberai dan Domberai ditunggu," katanya lagi.
Dia menambahkan, hal ini suatu harapan yang sangat ditunggu untuk segera direalisasikan, sehingga nantinya akan dapat membuka akses informasi bagi pemerintah dan tentunya bagi masyarakat di Papua dan Papua Barat. [Antara]
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Elia Loupatty, di Jayapura, Jumat, mengatakan hal ini sesuai komitmen pemerintah dalam program Nawacita yang bertujuan untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia berdaulat secara politik.
"Dengan adanya kebijakan dari pemerintah yang menerapkan otonomi daerah, maka tentunya masing-masing daerah memiliki kebijakan tersendiri untuk mengatur kehiduan daerahnya di segala bidang, termasuk untuk bidang telekomunikasi," katanya.
Elia menjelaskan, di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan kondisi alam geografisnya yang masih mengalami kendala untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil serta merupakan daerah perbatasan dengan negara luar.
"Infrastruktur yang belum memadai dan mahal membuat masyarakat di sebagian distrik ataupun di kampung-kampung dalam mengakses informasi hanya pada saat turun ke kota," ujarnya.
Menurut dia, hal ini menuntut pemerintah untuk dapat mengembangkan telekomunikasi dan melancarkan informasi sampai ke daerah terpencil, sehingga dapat mengatasi kesenjangan informasi, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan serta mempererat persatuan bangsa di wilayah tersebut.
"Rencana pembangunan infrastruktur telekomunikasi oleh Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) di lima wilayah adat suku Papua di antaranya Animha, Lapago, Mamta, Saireri, Meepago dan dua wilayah di Papua Barat yaitu Bomberai dan Domberai ditunggu," katanya lagi.
Dia menambahkan, hal ini suatu harapan yang sangat ditunggu untuk segera direalisasikan, sehingga nantinya akan dapat membuka akses informasi bagi pemerintah dan tentunya bagi masyarakat di Papua dan Papua Barat. [Antara]