Panglima TNI Jenderal Moeldoko Sarankan Pendampingan untuk Wartawan Asing
pada tanggal
Wednesday, 24 June 2015
JAKARTA - Presiden Joko Widodo pada pertengahan Mei 2015 lalu mencabut larangan bagi pers asing meliput di Papua. Setelah memberi warning, Panglima TNI Jenderal Moeldoko kini memberi saran agar wartawan asing mendapat pendampingan jika ingin masuk ke wilayah Bumi Cenderawasih tersebut.
"Saya mempertimbangkan teman-teman pers asing perlu didampingi," ungkap Moeldoko di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6).
Pertimbangan tersebut, kata panglima TNI, bukan berarti untuk memberikan pembatasan kepada media asing. Pendampingan dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
"Jadi kalau terjadi sesuatu kita bisa memberikan saran, pendampingan dan lain-lain. Dari kami seperti itu," kata Moeldoko.
Jenderal bintang 4 itu menjamin TNI tidak memiliki kepentingan apapun dengan saran yang ia ajukan. Terutama karena Presiden Jokowi sudah memberikan kepastian bagi media asing untuk meliput di salah satu wilayah konflik yang ada di Indonesia itu.
"Kita tidak ada kepentingan apa-apa, kepentingannya agar teman-teman (pers asing) terjaga," tukas mantan Pangdam Siliwangi itu.
Hal senada diungkapkan oleh Menlu Retno LP Marsudi. Sebelum Jokowi memberikan pengumuman mengenai dibebaskannya media asing untuk datang ke Papua, pemerintah juga telah membuka akses mengenai hal tersebut.
"Kita ada datanya. Tahun 2014 itu ada 22 kunjungan yang disetujui. Penolakan atau Papua daerah tertutup itu tidak ada. Pemerintah tidak pernah melarang kunjungan pers asing atau kunjungan orang asing ke Papua. Tidak pernah ada larangan itu," tegas Retno di lokasi yang sama.
Jikapun memang ada wartawan asing yang tidak diizinkan masuk ke Papua, itu menurut Retno karena ada kekurangan yang administratif. Serta jika kondisi di Papua yang sedang kurang kondusif sehingga dapat mengancam keselamatan.
"Praktis memang tidak ada penolakan. Kecuali memang syarat administratif yang kurang, dan mungkin bila kondisi keamanannya tidak memungkinkan atau kurang kondusif," tuturnya.
"Setelah ada arahan baru dari Presiden, disambut baik oleh dunia internasional," imbuh Retno.
Sebelumnya, Jenderal Moeldoko sudah memberikan peringatan kepada media asing jika datang ke Papua dengan maksud yang tidak baik. Meski sudah mendapat kemudahan masuk Papua dari Presiden Jokowi, TNI disebutnya tak akan segan-segan mengusir wartawan asing jika membuat berita tak sesuai fakta.
"Wartawan-wartawan itu kalau tugasnya hanya jelekin pemerintah, jelekin negara, memfitnah kanan-kiri, tidak sesuai kenyataan, harus diusir. Tidak ada cerita itu. Kita harus tegas. Kita kan negara berdaulat, tidak boleh dipakai main-main orang luar. Tidak boleh seenaknya masuk, selonong boy saja," warning panglima TNI di Surabaya, Jumat (29/6) lalu. [Detik]
"Saya mempertimbangkan teman-teman pers asing perlu didampingi," ungkap Moeldoko di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6).
Pertimbangan tersebut, kata panglima TNI, bukan berarti untuk memberikan pembatasan kepada media asing. Pendampingan dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
"Jadi kalau terjadi sesuatu kita bisa memberikan saran, pendampingan dan lain-lain. Dari kami seperti itu," kata Moeldoko.
Jenderal bintang 4 itu menjamin TNI tidak memiliki kepentingan apapun dengan saran yang ia ajukan. Terutama karena Presiden Jokowi sudah memberikan kepastian bagi media asing untuk meliput di salah satu wilayah konflik yang ada di Indonesia itu.
"Kita tidak ada kepentingan apa-apa, kepentingannya agar teman-teman (pers asing) terjaga," tukas mantan Pangdam Siliwangi itu.
Hal senada diungkapkan oleh Menlu Retno LP Marsudi. Sebelum Jokowi memberikan pengumuman mengenai dibebaskannya media asing untuk datang ke Papua, pemerintah juga telah membuka akses mengenai hal tersebut.
"Kita ada datanya. Tahun 2014 itu ada 22 kunjungan yang disetujui. Penolakan atau Papua daerah tertutup itu tidak ada. Pemerintah tidak pernah melarang kunjungan pers asing atau kunjungan orang asing ke Papua. Tidak pernah ada larangan itu," tegas Retno di lokasi yang sama.
Jikapun memang ada wartawan asing yang tidak diizinkan masuk ke Papua, itu menurut Retno karena ada kekurangan yang administratif. Serta jika kondisi di Papua yang sedang kurang kondusif sehingga dapat mengancam keselamatan.
"Praktis memang tidak ada penolakan. Kecuali memang syarat administratif yang kurang, dan mungkin bila kondisi keamanannya tidak memungkinkan atau kurang kondusif," tuturnya.
"Setelah ada arahan baru dari Presiden, disambut baik oleh dunia internasional," imbuh Retno.
Sebelumnya, Jenderal Moeldoko sudah memberikan peringatan kepada media asing jika datang ke Papua dengan maksud yang tidak baik. Meski sudah mendapat kemudahan masuk Papua dari Presiden Jokowi, TNI disebutnya tak akan segan-segan mengusir wartawan asing jika membuat berita tak sesuai fakta.
"Wartawan-wartawan itu kalau tugasnya hanya jelekin pemerintah, jelekin negara, memfitnah kanan-kiri, tidak sesuai kenyataan, harus diusir. Tidak ada cerita itu. Kita harus tegas. Kita kan negara berdaulat, tidak boleh dipakai main-main orang luar. Tidak boleh seenaknya masuk, selonong boy saja," warning panglima TNI di Surabaya, Jumat (29/6) lalu. [Detik]