Marlon Glassy Fatem Nilai Presiden Joko Widodo Selesaikan Pelanggaran dan Kejahatan HAM
pada tanggal
Sunday, 21 June 2015
MANOKWARI - Marlon J.E. Glassy Fatem, salah seorang aktifis kemanusiaan mengharapkan Presiden Jokowi memiliki konsep yang tepat untuk menyelesaikan segala persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kejahatan Kemanusiaan yang selalu terjadi di Papua.
Menurutnya, konflik yang terjadi adalah hanya karena ideologi politik terkait orang asli Papua yang ingin Merdeka yang hingga kini belum juga tuntas.
“Sebelum dan sesudah pelantikan, 20 Oktober 2014 lalu saya sudah ingatkan, Presiden Jokowi bahwa jangan terlalu terpesona dengan retorika karena Orang Papua itu penting dan Papua perlu didengar dan diajak bicara diatas satu meja,” tulis Marlon dalam rilisnya, Jumat (19/6).
Pekerja HAM di Papua ini menilai masalah dan persoalan pelanggaran HAM di Papua tidak bisa diselesaikan dengan politik gedung atau janji-janji blusukan pembangunan yang saat ini Jokowi gunakan.
“Jokowi stop pakai cara janji-janji saat blusukan atau kampanye anti kekerasan di Indonesia, atau karena melihat keberhasilan memimpin dua kota Solo dan Jakarta yang sukses sehingga Jokowi ingin memakai konsep Solo-Jakarta di Papua. itu sebuah omong kosong besar, masalah Papua itu soal hati orang Papua untuk merdeka. Orang Papua selama tujuh presiden memimpin di republik yang bernama Indonesia tidak pernah datang, duduk, dengar, apa yang menjadi isi hati orang Papua, selama ini kan tidak pernah ada. Orang Papua seperti suku yang dilupakan selama 69 tahun Indonesia merdeka,” ujarnya.
Marlon menyatakan masalah dan persoalan yang terjadi di Papua adalah masalah ideologi, politik dan pelanggran Hak Asasi Manusia (HAM).
“Mengapa? Karena kehadiran negara di Papua selama ini hanyalah dalam bentuk kekerasan dan militeristik, sehingga terkesan Papua wilayah yang diperintah oleh senjata. Presiden Jokowi sudah harus menjelaskan kepada orang di Papua, semua orang sudah tahu bahwa ada empat proposal penyelesaian masalah Papua, orang di Papua ini sudah bosan dengan janji-janji palsu dan orang Papua sudah emosi di tingkat dewa,” tukasnya.
Atas dasar masalah Ideolagi, politik, pelanggaran HAM di Papua, Marlon mendesak agar pemerintah Indonesia khususnya presiden Indonesia Jokowi segera menyelesaikan seluruh persoalan dan masalah yang terjadi selama orang Papua dan tanah Papua berintegrasi menjadi bagian integral bangsa Indonesia sebelum terlambat karena masih ada waktu.
“Presiden Jokowi harus dan segera selesaikan kasus-kasus HAM di Tanah Papua selama 69 tahun Papua integrasi, masih ada waktu, belum terlambat,” pungkasnya. [RadarSorong]
Menurutnya, konflik yang terjadi adalah hanya karena ideologi politik terkait orang asli Papua yang ingin Merdeka yang hingga kini belum juga tuntas.
“Sebelum dan sesudah pelantikan, 20 Oktober 2014 lalu saya sudah ingatkan, Presiden Jokowi bahwa jangan terlalu terpesona dengan retorika karena Orang Papua itu penting dan Papua perlu didengar dan diajak bicara diatas satu meja,” tulis Marlon dalam rilisnya, Jumat (19/6).
Pekerja HAM di Papua ini menilai masalah dan persoalan pelanggaran HAM di Papua tidak bisa diselesaikan dengan politik gedung atau janji-janji blusukan pembangunan yang saat ini Jokowi gunakan.
“Jokowi stop pakai cara janji-janji saat blusukan atau kampanye anti kekerasan di Indonesia, atau karena melihat keberhasilan memimpin dua kota Solo dan Jakarta yang sukses sehingga Jokowi ingin memakai konsep Solo-Jakarta di Papua. itu sebuah omong kosong besar, masalah Papua itu soal hati orang Papua untuk merdeka. Orang Papua selama tujuh presiden memimpin di republik yang bernama Indonesia tidak pernah datang, duduk, dengar, apa yang menjadi isi hati orang Papua, selama ini kan tidak pernah ada. Orang Papua seperti suku yang dilupakan selama 69 tahun Indonesia merdeka,” ujarnya.
Marlon menyatakan masalah dan persoalan yang terjadi di Papua adalah masalah ideologi, politik dan pelanggran Hak Asasi Manusia (HAM).
“Mengapa? Karena kehadiran negara di Papua selama ini hanyalah dalam bentuk kekerasan dan militeristik, sehingga terkesan Papua wilayah yang diperintah oleh senjata. Presiden Jokowi sudah harus menjelaskan kepada orang di Papua, semua orang sudah tahu bahwa ada empat proposal penyelesaian masalah Papua, orang di Papua ini sudah bosan dengan janji-janji palsu dan orang Papua sudah emosi di tingkat dewa,” tukasnya.
Atas dasar masalah Ideolagi, politik, pelanggaran HAM di Papua, Marlon mendesak agar pemerintah Indonesia khususnya presiden Indonesia Jokowi segera menyelesaikan seluruh persoalan dan masalah yang terjadi selama orang Papua dan tanah Papua berintegrasi menjadi bagian integral bangsa Indonesia sebelum terlambat karena masih ada waktu.
“Presiden Jokowi harus dan segera selesaikan kasus-kasus HAM di Tanah Papua selama 69 tahun Papua integrasi, masih ada waktu, belum terlambat,” pungkasnya. [RadarSorong]