Laporan Keuangan SKPD 2014 Sudah Mulai Baik
pada tanggal
Monday, 1 June 2015
KOTA JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua terus menekan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk lebih serius dan jelih dalam membuat laporan keuangan untuk menjadi lebih baik, karena laporan keuangan setiap SKPD di tahun anggaran 2014 sudah mulai membaik.
Kepala Inspektorat Provinsi Papua, Anggiat Situmorang mengatakan, dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Papua, terjadi penurunan temuan atau kesalahan dan temuan tersebut tidak ada yang fiktif, hanya masalah Surat pertanggung jawaban (SPJ).
“Jadi, laporan keuangan SKDP di tahun 2014 masih lebih baik dari tahun sebelumnya, karena temuan yang bernilai makin sedikit dan hanya masalah-masalah SPJ sebenarnya tidak ada fiktif, masalah kesalahan-kesalahan penganggaran sehingga dianggap tidak benar harus di kembalikan ke Kas Daerah dan target dalam waktu dekat semua sudah setor,” ungkap kepada wartawan Jayapura.
Situmorang juga menjelaskan, salah satu ukuran keberhasilan laporan keuangan tahun 2014 yaitu komitmen dari setiap pimpinan SKPD untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih.
“Iya, itu juga ada hubungannya, jadi teman-teman di SKPD sudah komitmen tapi namanya manusia pasti ada kesalahan-kesalahan dan melihat ini tidak ada unsur kesengajaan, hanya kekurang pahaman dari pimpinan SKPD tentang anggaran itu,”jelasnya.
Dikatakan Situmorang, selama 40 hari pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Papua, kesalahan itu hanya pada penempatan anggaran saja, namun pihaknya bersama BPK sudah panggil SKPD terkait untuk memberikan tanggapan.
“Iya, laporan keuangan SKPD dilingkungan Provinsi Papua makin meningkat dan mudah-mudahan makin tipis saya lihat kekurangan yang ada,”ungkapnya.
Lebih lanjut, terang Situmorang, menjadi kendala atau hambatan yang membuat laporan keuangan Provinsi Papua mendapat opini disclaimer itu adalah aset daerah yang tidak tertata dengan baik.
“Itu aset Pemerintah, jadi dulukan 400 miliar yang ditelusuri yaitu aset namun sekarang sisa 70 miliar,”tambahnya.
Dijelas Situmorang, pada umumnya aset Pemerintah yang belum di tata dengan baik itu aset bergerak seperti kendaraan yang dulunya tidak tercatat dengan baik itu siapa pemiliknya dan dimana kendaraan berada.
“Harapan kami di tahun 2016, semua aset sudah tuntas dan itu betul-betul kami bekerja secara maksimal karena sasaran utama kita adalah WTP,”tegasnya. [Dharapos]
Kepala Inspektorat Provinsi Papua, Anggiat Situmorang mengatakan, dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Papua, terjadi penurunan temuan atau kesalahan dan temuan tersebut tidak ada yang fiktif, hanya masalah Surat pertanggung jawaban (SPJ).
“Jadi, laporan keuangan SKDP di tahun 2014 masih lebih baik dari tahun sebelumnya, karena temuan yang bernilai makin sedikit dan hanya masalah-masalah SPJ sebenarnya tidak ada fiktif, masalah kesalahan-kesalahan penganggaran sehingga dianggap tidak benar harus di kembalikan ke Kas Daerah dan target dalam waktu dekat semua sudah setor,” ungkap kepada wartawan Jayapura.
Situmorang juga menjelaskan, salah satu ukuran keberhasilan laporan keuangan tahun 2014 yaitu komitmen dari setiap pimpinan SKPD untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih.
“Iya, itu juga ada hubungannya, jadi teman-teman di SKPD sudah komitmen tapi namanya manusia pasti ada kesalahan-kesalahan dan melihat ini tidak ada unsur kesengajaan, hanya kekurang pahaman dari pimpinan SKPD tentang anggaran itu,”jelasnya.
Dikatakan Situmorang, selama 40 hari pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Papua, kesalahan itu hanya pada penempatan anggaran saja, namun pihaknya bersama BPK sudah panggil SKPD terkait untuk memberikan tanggapan.
“Iya, laporan keuangan SKPD dilingkungan Provinsi Papua makin meningkat dan mudah-mudahan makin tipis saya lihat kekurangan yang ada,”ungkapnya.
Lebih lanjut, terang Situmorang, menjadi kendala atau hambatan yang membuat laporan keuangan Provinsi Papua mendapat opini disclaimer itu adalah aset daerah yang tidak tertata dengan baik.
“Itu aset Pemerintah, jadi dulukan 400 miliar yang ditelusuri yaitu aset namun sekarang sisa 70 miliar,”tambahnya.
Dijelas Situmorang, pada umumnya aset Pemerintah yang belum di tata dengan baik itu aset bergerak seperti kendaraan yang dulunya tidak tercatat dengan baik itu siapa pemiliknya dan dimana kendaraan berada.
“Harapan kami di tahun 2016, semua aset sudah tuntas dan itu betul-betul kami bekerja secara maksimal karena sasaran utama kita adalah WTP,”tegasnya. [Dharapos]