Ketua DPC Demokrat Dilarang Keras Terima Uang Dari Kandidat

KOTA JAYAPURA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Papua memberikan peringatan keras kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) 11 kabupaten peserta Pilkada serentak agar tidak menerima uang dari kandidat.

Bila terbukti menerima, maka yang bersangkutan berpotensi akan menerima sanksi tegas berupa pemecatan karena hal itu sangat bertentangan dengan arah kebijakan visi dan misi partai berlambang Mercy tersebut.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Yunus Wonda, SH MH saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (28/5).

“Dalam rapat di Surabaya, Kami sudah ingatkan dan saat itu saya yang pimpin rapat. Dan kita minta tidak boleh Ketua DPC ambil uang dari calon. Itu kami kerasingatkan karena orang main uang dia tidak punya hati untuk membangun daerah karena dampaknya akan jadi persoalan, “ ucapnya.

Menurut politis Partai Demokrat itu, banyak kader yang punya potensi tapi dia tidak didukung dengan finansial, sehingga hal-hal seperti itu harus dihindari, untuk bagaimana calon tersebut punya panggilan hati untuk membangun daerah dan ini memang harus ada transisi.

“Ini memang jelas-jelas bertentangan dengan kebijakan partai dan Ketua DPDPartai Demokrat yang sangat keras melarang untuk tidak boleh ada hal-hal seperti itu. Sebab bila ada kader yang didengar seperti itu maka langsung diberhentikan Karena Partai Demokrat bukan tempat mencari uang untuk memperkaya diri, “ tegasnya.

Yunus Wonda yang juga sebagai Ketua DPR Papua menyatakan, untuk menghadapi Pilkada serentak 11 Kabupaten, Partai Demokrat akan membentuk Tim Semblian yang nantinya bertugas turun ke daerah-daerah guna melihat dan mendengar secara langsung dari masyarakat, figur calon kepala daerah siapa yang pantas untuk diusung. Setelah diambil data, Tiim kemudian akan kembali ke provinsi dan menyampaikan hasilnya dalam rapat untuk kemudian diputuskan secara kepartaian.

“Mekanisme ini sudah kami lakukan dan menjadi hal baku di Demokrat. Jadi tidaksekedar nama masuk langsung diusung tetapi ada tim yang turun untuk mendengar dan melihat secara langsung ke masyarakat siapa sosok figur yang cocok dan pas untuk memimpin daerah itu.

“Makanya kami tegas larang Ketua DPC terima uang karena ketika Ketua DPC mendukung calon A lalu partai putuskan calon B, maka ini akan jadi masalah. Sebab dia terima uang itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPC Partai. Ini kan nama Partai yang dibawa, “ terangnya.

Wonda menyatakan pihaknya tidak ingin terjadi hal-hal seperti itu, karena partai Demokrat mendukung aturan KPU yang baru terbit, dimana aturan baru itu juga sangat tegas sekali sebab ada sanksi untuk Parpol juga bagi calon yang memainkan politik uang (money politik).

“Saat ini Partai Demokrat Papua sudah mulai membuka pendaftaran bagi calon kepala daerah di 11 Kabupaten, maka diharapkan proses pendaftaran dapat rampung sebelum tahapan pendaftaran dari partai politik dibuka oleh KPU Provinsi Papua Papua. Jadi Partai Demokrat tidak akan melakukan money politik dalam Pilkada sebab itu sangat bertentangan dengan kebijakan partai dan Ketua DPD Partai Demokrat yang memang sangat keras melarang untuk tidak boleh ada hal-hal seperti itu. Jika kedapatan maka langsung dilakukan pemecatan,“ tandasnya. [PasifikPos]