Ketua Dewan Adat Paniai Sampaikan Kasus Perusahaan Sawit ke Irwasda Polda Papua
pada tanggal
Monday, 1 June 2015
KOTA JAYAPURA – Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, John Gobay yang juga anggota Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire mengatakan pihaknya telah menyampaikan kasus perusahaan kelapa sawit ke Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Papua.
“Kesempatan ini kami ingin sampaikan hari ini, 29 Mei 2015 pukul 09.12 bertempat di ruangan Irwasda Polda Papua, Koalisi peduli korban sawit Nabire telah menyampaikan dokumen masalah yang terdiri dari hasil pemantauan PUSAKA, Koalisi dan KOMNAS HAM Papua kepada Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Petrus Waine,” jelas John Gobay, melalui surat elektronik yang diterima Jubi, Jumat (29/5).
Kata Gobay, Kombes Pol Piet Waine berjanji akan menidaklanjuti laporan ini dan akan menugaskan Direskrimsus untuk mengecek dokumen Amdal dari Bapedalda, dan kapan waktu pembersihan lahan.
“Artinya untuk membuktikan bahwa sebenarnya proses apakah sudah berjalan sesuai prosedur yang bisa di lihat kembali sebagai suatu pelanggaran. Tentang belum ada Amdal, atau kajian lingkungan, tidak boleh melakukan land Clearing atau pembabatan/ pembersihan lahan. Setelah proses Amdal barulah keluar Hak Guna Usaha (HGU). Setelah ada HGU dari dinas Perkebunan barulah bisa melakukan yang namanya pembabatan atau pembersihan lahan dan ini butuh proses yang cukup,” urainya.
Sebelumnya, kepala suku besar Yerisiam, Daniel Yarawob, saat dihubungi Jubi mengatakan, untuk advokasi korban kelapa sawit, seluruh masyarakat adat suku besar Yerisiam memberikan mandat sepenuhnya kepada Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire.
“Kami masyarakat menjadi korban. Karena hutan kami rusak dan tempat-tempat keramat yang ada di Distrik Yaur sudah tiada karena kelapa sawit,” katanya dari Nabire.
Untuk diketahui, Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire dibentuk untuk mengadvokasi masalah kelapa sawit di Nabire. Koalisi ini terdiri dari Dewan Adat Paniai, Greenpeace, LSM Pusaka, Jasoil, dan JPIC GKI. [Jubi]
“Kesempatan ini kami ingin sampaikan hari ini, 29 Mei 2015 pukul 09.12 bertempat di ruangan Irwasda Polda Papua, Koalisi peduli korban sawit Nabire telah menyampaikan dokumen masalah yang terdiri dari hasil pemantauan PUSAKA, Koalisi dan KOMNAS HAM Papua kepada Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Petrus Waine,” jelas John Gobay, melalui surat elektronik yang diterima Jubi, Jumat (29/5).
Kata Gobay, Kombes Pol Piet Waine berjanji akan menidaklanjuti laporan ini dan akan menugaskan Direskrimsus untuk mengecek dokumen Amdal dari Bapedalda, dan kapan waktu pembersihan lahan.
“Artinya untuk membuktikan bahwa sebenarnya proses apakah sudah berjalan sesuai prosedur yang bisa di lihat kembali sebagai suatu pelanggaran. Tentang belum ada Amdal, atau kajian lingkungan, tidak boleh melakukan land Clearing atau pembabatan/ pembersihan lahan. Setelah proses Amdal barulah keluar Hak Guna Usaha (HGU). Setelah ada HGU dari dinas Perkebunan barulah bisa melakukan yang namanya pembabatan atau pembersihan lahan dan ini butuh proses yang cukup,” urainya.
Sebelumnya, kepala suku besar Yerisiam, Daniel Yarawob, saat dihubungi Jubi mengatakan, untuk advokasi korban kelapa sawit, seluruh masyarakat adat suku besar Yerisiam memberikan mandat sepenuhnya kepada Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire.
“Kami masyarakat menjadi korban. Karena hutan kami rusak dan tempat-tempat keramat yang ada di Distrik Yaur sudah tiada karena kelapa sawit,” katanya dari Nabire.
Untuk diketahui, Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire dibentuk untuk mengadvokasi masalah kelapa sawit di Nabire. Koalisi ini terdiri dari Dewan Adat Paniai, Greenpeace, LSM Pusaka, Jasoil, dan JPIC GKI. [Jubi]