Karel Gwijangge Nilai Ijazah PNS di Kabupaten Mimika Harus Diperiksa
pada tanggal
Monday, 1 June 2015
TIMIKA (MIMIKA) – Maraknya pengungkapan ijazah palsu yang menjadi sorotan media massa beberapa waktu ini memaksa sejumlah pihak menyampaikan pendapatnya.
Beberapa menyatakan terkait konsekuensi penggunaan ijazah palsu tersebut agar ditelusuri dijajaran PNS dalam lingkungan Pemda Kabupaten Mimika. Konsekuensi itu harus diberikan jika didapati ada PNS yang menggunakan ijazah palsu.
Tokoh masyarakat Mimika yang juga mantan legislator Mimika, Karel Gwijangge menyatakan ijazah palsu bukan sebuah fenomena atau hal yang baru.
“Jika kita berbicara soal ijazah palsu maka sekian lama kita sendiri telah melihat hal itu banyak terjadi. Khususnya di kabupaten kita sendiri dari sisi swasta hal itu dimungkinkan ada, namun alangkah baiknya difokuskan kepada aparatur pemerintahan di Kabupaten Mimika dulu,” ujar Karel pada Jumat (29/5).
Karel setuju jika Sekretaris Daerah, Ausilius You dan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng berkomitmen untuk memastikan semua PNSnya memiliki ijazah asli. Namun pertanyaannya kategori apakah yang disebut ijazah palsu dan ijazah asli.
Alasannya, sudah ada universitas dan perguruan tinggi di Mimika yang dipertanyakan, apakah dari yang sudah dikeluarkan ijazahnya asli atau palsu. Kalau soal kuliah jarak jauh atau Universitas Terbuka (UT) menurutnya apakah itu termasuk kategori ijazah asli, atau palsu. Artinya adanya pertanyaan itu supaya ada kejelasan soal ijazah yang dikeluarkan sejumlah universitas dan perguruan tinggi yang ada.
Menurutnya jika ada ditemukan kepala SKPD yang memiliki ijazah palsu, Karel mencontohkan, apakah bupati maupun sekda berani memberikan sanksi. Dirinya sangat setuju jika mulai saat ini tempat-tempat yang membuat ijazah palsu dapat ditindak oleh aparat. Termasuk universitas atau perguruan tinggi sekalipun akan ditutup jika kedapatan membuat ijazah palsu yang tidak diakui legalitasnya.
“Saya setuju, mulai hari ini semua tempat-tempat yang orang buat ijazah palsu ini ditindak . Aparat perlu tindak orang-orang macam itu, universitas kalau ada lebih baik ditutup. Tegas toh! Dengan adanya ijazah palsu ini istilahnya dia membodohi orang Indonesia padahal soal SDM ini perlu,” jelas Karel.
Dikatakan setiap tahunnya ada anggaran dari APBN dan APBD yang digunakan untuk pendidikan guna meningkatkan kualitas SDM rakyat Indonesia menjadi lebih baik, bukannya dengan ijazah palsu, yang lebih membuat buruk SDM negara ini.
“Tapi ada juga orang yang nakal, ada juga perguruan tinggi yang nakal, dan lebih pentingkan bisnis daripada sumber dayanya. Akhrinya gampang saja dia keluarkan ijazah bahkan sampai gelar doctor sekalipun, dengan ijazah doctor yang palsu,” ujarnya. [SalamPapua]
Beberapa menyatakan terkait konsekuensi penggunaan ijazah palsu tersebut agar ditelusuri dijajaran PNS dalam lingkungan Pemda Kabupaten Mimika. Konsekuensi itu harus diberikan jika didapati ada PNS yang menggunakan ijazah palsu.
Tokoh masyarakat Mimika yang juga mantan legislator Mimika, Karel Gwijangge menyatakan ijazah palsu bukan sebuah fenomena atau hal yang baru.
“Jika kita berbicara soal ijazah palsu maka sekian lama kita sendiri telah melihat hal itu banyak terjadi. Khususnya di kabupaten kita sendiri dari sisi swasta hal itu dimungkinkan ada, namun alangkah baiknya difokuskan kepada aparatur pemerintahan di Kabupaten Mimika dulu,” ujar Karel pada Jumat (29/5).
Karel setuju jika Sekretaris Daerah, Ausilius You dan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng berkomitmen untuk memastikan semua PNSnya memiliki ijazah asli. Namun pertanyaannya kategori apakah yang disebut ijazah palsu dan ijazah asli.
Alasannya, sudah ada universitas dan perguruan tinggi di Mimika yang dipertanyakan, apakah dari yang sudah dikeluarkan ijazahnya asli atau palsu. Kalau soal kuliah jarak jauh atau Universitas Terbuka (UT) menurutnya apakah itu termasuk kategori ijazah asli, atau palsu. Artinya adanya pertanyaan itu supaya ada kejelasan soal ijazah yang dikeluarkan sejumlah universitas dan perguruan tinggi yang ada.
Menurutnya jika ada ditemukan kepala SKPD yang memiliki ijazah palsu, Karel mencontohkan, apakah bupati maupun sekda berani memberikan sanksi. Dirinya sangat setuju jika mulai saat ini tempat-tempat yang membuat ijazah palsu dapat ditindak oleh aparat. Termasuk universitas atau perguruan tinggi sekalipun akan ditutup jika kedapatan membuat ijazah palsu yang tidak diakui legalitasnya.
“Saya setuju, mulai hari ini semua tempat-tempat yang orang buat ijazah palsu ini ditindak . Aparat perlu tindak orang-orang macam itu, universitas kalau ada lebih baik ditutup. Tegas toh! Dengan adanya ijazah palsu ini istilahnya dia membodohi orang Indonesia padahal soal SDM ini perlu,” jelas Karel.
Dikatakan setiap tahunnya ada anggaran dari APBN dan APBD yang digunakan untuk pendidikan guna meningkatkan kualitas SDM rakyat Indonesia menjadi lebih baik, bukannya dengan ijazah palsu, yang lebih membuat buruk SDM negara ini.
“Tapi ada juga orang yang nakal, ada juga perguruan tinggi yang nakal, dan lebih pentingkan bisnis daripada sumber dayanya. Akhrinya gampang saja dia keluarkan ijazah bahkan sampai gelar doctor sekalipun, dengan ijazah doctor yang palsu,” ujarnya. [SalamPapua]