Presiden Joko Widodo akan Menghentikan Program Transmigrasi ke Tanah Papua
pada tanggal
Friday, 5 June 2015
"Transmigrasi dihentikan ke Papua. Kan banyak orang luar Papua masuk ke sana. Dan biasanya pendatang itu kan lebih agresif. Mereka (orang Papua) keteteran," kata Pengamat Militer dan Politik, Salim Said seusai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (4/6).
Salim menjelaskan, penyetopan transmigrasi hanya akan berlangsung sementara. Selama itu, Jokowi sudah menyiapkan proyek rice estate di Kabupaten Merauke yang akan melibatkan warga Papua.
"Hanya sementara. Akan ada rice estate di situ yang melibatkan orang Papua. Persoalannya kan selama ini, kita ke sana membangun tapi orang Papua tidak dilibatkan," jelas dia.
Mantan Duta Besar RI untuk Ceko ini mengapresiasi langkah tersebut. Baginya, ide pemerintahan Jokowi ini menjadi langkah menggembirakan bagi warga di ujung timur Indonesia.
"Sangat menggemberikan. Ternyata beliau mempunyai konsep. Selama ini kan tidak pernah jelas apa konsep kita di Papua," imbuh dia.
Sementara itu Presiden Joko Widodo melalui anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki menyatakan penghentian program ini guna menghindari kecemburuan sosial yang semakin terjadi dan mulai memberdayakan masyarakat setempat.
"Pemerintah akan stop transmigrasi ke Papua karena sudah terlalu banyak sehingga menimbulkan kecemburuan sosial," ujar Teten di tempat yang sama.
Teten menyampaikan, hal itu sebagai respons Presiden Joko Widodo dalam diskusi dengan sejumlah tokoh senior yang tergabung dalam Kelompok Punakawan siang tadi. Meski demikian, kata Teten, Presiden Jokowi belum akan menerbitkan peraturan mengenai hal itu.
"Beliau tadi bilang sudah minta ke Gubernur Papua agar dihentikan dulu transmigrasi ke Papua," ujar Teten.
Sejak masa kampanye Pemilu Presiden 2014, Jokowi menyatakan akan lebih sering berkunjung ke Papua. Dia juga menargetkan Merauke menjadi lumbung padi dunia. Meski menuai pro dan kontra daru masyarakat Papua yang lebih senang menkonsumsi sagu dan umbi-umbian, namun Jokowi tetap meneruskan rencana tersebut. [Kompas/MetroTV]