Inggris ajak Provinsi Papua Kerja Sama Bidang Lingkungan dan Pendidikan
pada tanggal
Monday, 1 June 2015
KOTA JAYAPURA - Duta Besar Negara Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik mengunjungi Papua dalam rangka mempromosikan kerja sama berbagai sector diantaranya, bidang lingkungan dan pendidikan.
Kunjungan Dubes Moazzam Malik ke pemerintah Provinsi Papua diterima Asisten I Bidang Politik Pemerintahan Setda Papua, Doren Wakerkwa didampingi Kepala Bapppeda, DR. Muhammad Musaad, Kepala Biro Humas, Drs FX Mote, di ruang kerja Sekda, Selasa (26/5).
Selain bertemu dengan pejabat pemerintah Provinsi Papua, sedianya Dubes juga akan bertemu dengan Kapolda Papua serta beberapa pemangku kepentingan untuk mendiskusikan isu yang menjadi fokus ketertarikan Inggris – Indonesia.
Kepada wartawan usai pertemuan, Moazzam yang baru tujuh bulan menjabat sebagai Dubes mengaku, ini merupakan kunjungan pertamanya ke Papua.
Kata dia, negaranya sudah lama bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia termasuk pemerintah Papua. Sejak 2012, Negaranya fokus bekerjasama dengan pemerintah Papua di bidang lingkungan. Sebab hutan Papua adalah paru paru dunia.
“Kami berharap melalui kerja sama dengan pemerintah Papua bisa melindungi paru puru Papua, Indonesia dan dunia,” harapnya.
Moazzam mengaku membahas soal kerjasama tersebut, bagaimana hasil evaluasinya, kemajuan dari program selama tiga tahun ini. Termasuk berdiskusi soal alat yang sudah diciptakan untuk melindungi hutan, lingkungan Papua dan bagaimana kerjasamanya kedepan.
Terkait alat yang dimaksud, Moazzam menjelaskan, pemerintah Inggris sejak 2012, telah bekerjasama dengan memberikan sebuah alat untuk melindungi hutan dan mengawasi tata ruang di wilayah Papua yang dinamai SIMTARU.
“Kami sudah menciptakan satu alat untuk mengawasai tata ruang Papua namanya Simtaru. Alat ini berupa peta peta seluruh wilayah Papua. Dimana dapat diakses oleh siapa saja baik pemerintah maupun masyarakat umum. Melalui alat tersebut dapat dilihat tata ruang wilayah Papua, daerah mana yang bisa diizinkan untuk pembangunan dan mana daerah yang dilindungi atau tidak boleh dilakukan pembangunan,” paparnya
Ia menambahkan, alat ini sangat penting untuk mengimplementasikan tata ruang untuk masa depan pembangunan Papua. Sebab menurutnya, dengan alat ini bisa mengurangi kemiskinan, dan dapat mencegah kerusakan lingkungan.
“Alat ini sudah digunakan selam tiga tahun, dalam diskusi ini saya sudah menjelaskan beberapa hasil yang telah dicapai, dan langkah langkah apa yang akan diambil untuk kemajuan di masa depan,” pungkasnya. [Antara]
Kunjungan Dubes Moazzam Malik ke pemerintah Provinsi Papua diterima Asisten I Bidang Politik Pemerintahan Setda Papua, Doren Wakerkwa didampingi Kepala Bapppeda, DR. Muhammad Musaad, Kepala Biro Humas, Drs FX Mote, di ruang kerja Sekda, Selasa (26/5).
Selain bertemu dengan pejabat pemerintah Provinsi Papua, sedianya Dubes juga akan bertemu dengan Kapolda Papua serta beberapa pemangku kepentingan untuk mendiskusikan isu yang menjadi fokus ketertarikan Inggris – Indonesia.
Kepada wartawan usai pertemuan, Moazzam yang baru tujuh bulan menjabat sebagai Dubes mengaku, ini merupakan kunjungan pertamanya ke Papua.
Kata dia, negaranya sudah lama bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia termasuk pemerintah Papua. Sejak 2012, Negaranya fokus bekerjasama dengan pemerintah Papua di bidang lingkungan. Sebab hutan Papua adalah paru paru dunia.
“Kami berharap melalui kerja sama dengan pemerintah Papua bisa melindungi paru puru Papua, Indonesia dan dunia,” harapnya.
Moazzam mengaku membahas soal kerjasama tersebut, bagaimana hasil evaluasinya, kemajuan dari program selama tiga tahun ini. Termasuk berdiskusi soal alat yang sudah diciptakan untuk melindungi hutan, lingkungan Papua dan bagaimana kerjasamanya kedepan.
Terkait alat yang dimaksud, Moazzam menjelaskan, pemerintah Inggris sejak 2012, telah bekerjasama dengan memberikan sebuah alat untuk melindungi hutan dan mengawasi tata ruang di wilayah Papua yang dinamai SIMTARU.
“Kami sudah menciptakan satu alat untuk mengawasai tata ruang Papua namanya Simtaru. Alat ini berupa peta peta seluruh wilayah Papua. Dimana dapat diakses oleh siapa saja baik pemerintah maupun masyarakat umum. Melalui alat tersebut dapat dilihat tata ruang wilayah Papua, daerah mana yang bisa diizinkan untuk pembangunan dan mana daerah yang dilindungi atau tidak boleh dilakukan pembangunan,” paparnya
Ia menambahkan, alat ini sangat penting untuk mengimplementasikan tata ruang untuk masa depan pembangunan Papua. Sebab menurutnya, dengan alat ini bisa mengurangi kemiskinan, dan dapat mencegah kerusakan lingkungan.
“Alat ini sudah digunakan selam tiga tahun, dalam diskusi ini saya sudah menjelaskan beberapa hasil yang telah dicapai, dan langkah langkah apa yang akan diambil untuk kemajuan di masa depan,” pungkasnya. [Antara]