Indonesia jadi Anggota, ULMWP jadi Pengamat
pada tanggal
Sunday, 28 June 2015
Hal ini diumumkan oleh Pemimpin MSG yang baru, Manasye Sogavare yang juga merupakan Perdana Menteri Kepualauan Solomon yang mengharapkan agar para pemimpin Melanesia Indonesia (Melindo) di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat dapat berperan aktif dalam persaudaraan tersebut.
"Delegasi Indonesia akan diwakili oleh para gubernur dari lima provinsi itu. Sedangkan usulan untuk keanggotaan penuh ULMWP akan dilaksanakan pada KTT berikutnya," ujar Manasye pada Jumat (26/6)
Perwakilan ULMWP melalui sekretarisnya, Oktovianus Mote menyatakan apresiasi kepada para pemimpin MSG yang telah menerima mereka sebagai bagian dari rumpun bangsa Melanesia dalam KTT yang diadakan di Heritage Park Hotel, Honiara.
Perdana Menteri Vanuatu, Sato Kilman yang sangat vokal dengan hal ini menyatakan rasa terima kasihnya karena KTT ini tuntas dengan hasil yang memuaskan.
“KTT berakhir dengan pleno yang mengumumkan tambahan anggota baru Indonesia dan pengamat baru dari United Liberation Movement for West Papua. Ini adalah komunike yang paling ditunggu oleh para pemimpin sejak Kamis lalu. Diantara keputusan-keputusan penting ini, yang paling utama adalah penambahan keanggotaan ULMWP sebagai pengamat yang mewakili orang Papua Barat yang ada di luar negaranya. Juga untuk penerimaan Indonesia sebagai anggota tetap mewakili lima provinsi Melanesia di Indonesia,” ujarnya.
Ia mengatakan dengan dua putusan ini, sejarah baru terukir untuk mengubah MSG menjadi panggung yang lebih besar lagi dalam dialog damai antara pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua
“Hal pertama yang kami lakukan adalah menghentikan pelanggaran kemanunisaan di Papua Barat. Dengan penghentian ini kita dapat membuat gerakan yang teguh untuk meningkatkan solidaritas Papua Barat, untuk semua negara Melanesia, juga semua pemerintah dari negara-negara Pasifik lainnya,” ujarnya.
Sato juga menandaskan, bahwa mayoritas pemimpin MSG sangat lega dengan keputusan ini, sehingga upaya damai untuk Papua Barat dapat terus berjalan.
“ULMWP memberikan apresiasi mereka kepada para pemipin yang mendukung keanggotaan mereka, dan atas penyatuan payung organisasi mereka yang dapat terjadi atas buah tangan pemerintah, para tua adat, pemimpin gereja dan masyarakat di Melanesia,”
Sementara delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri, A.M Fachir, menyatakan dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota maka kerja sama konkret dengan anggota MSG lainnya akan ditingkatkan. Sebab saat ini nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara MSG telah mencapai US$260 juta, dan nilai tersebut dapat ke depannya bisa ditingkatkan lagi.
"Sebagai negara anggota asosiasi, Indonesia berkomitmen untuk terus mempromosikan kerja sama yang erat dan konkrit dengan MSG untuk menggali potensi dan mengatasi tantangan pembangunan bersama," ungkap Fachir pada Sabtu (27/6).
Peningkatan status Indonesia di MSG merupakan upaya untuk mempererat kerja sama dengan negara-negara di Pasifik. Selain memiliki letak geografis strategis yang berdekatan dengan kawasan Pasifik, Indonesia merupakan rumah bagi 11 juta masyarakat Melanesia yang berada di lima provinsi Melanesia.
Fokus Indonesia ke kawasan Pasifik juga tercermin dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua Nugini di bulan Mei lalu dan kunjungan Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi ke Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Fiji sebagai kunjungan kerja pertama yang dilakukan setelah dilantik sebagai Menlu.
Indonesia dan negara-negara MSG menghadapi tantangan pembangunan yang sama seperti rawan terhadap bencana alam dan perubahan iklim yang harus dihadapi bersama. Dengan mengantongi status sebagai negara asosiasi MSG, Indonesia akan dapat bekerja sama lebih erat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan bagi negara kepulauan.
Selain menghadiri KTT, Fachir juga mengadakan pertemuan bilateral di sela-sela pertemuan tersebut antara lain dengan Perdana Menteri dan Menlu Fiji, PM dan Menlu Papua Nugini, Menlu Kepulauan Solomon, serta pejabat dari Vanuatu sebagai upaya pendekatan konkrit terkait implementasi kerja sama dalam konteks MSG ke depan.
Selain dua keputusan itu, KTT MSG ke-20 juga menghasilkan beberapa kesepakatan dan deklarasi termasuk, Persetujuan Pembentukan MSG (Revisi 2015), Deklarasi tentang Properti Seluruh Kerangka Rancangan dan Pelaksanaan MSG tahun 2038, Persetujuan Pembentukan Akademi Kepolisian Regional Melanesia (RPA), Persetujuan Kerangka Kerja Pembentukan Unit Polisi Melanesia (FPU), Memorandum of Understanding (MoU) untuk pembentukan Pusa Kerjasama Kemanusiaan dan Tanggap Darurat (HERCC), Deklarasi Pengangkutan Limbah Nuklir dan Gerakan Penanganan Limbah Berbahaya, Memorandum of Understanding (MOU) untuk Kerjasama Teknis Pesisir Pantai dan Pengembangan Budidaya Laut antara anggota MSG, Pembuatan Jalurpeta MSG untuk Manajemen Perairan Pantai dan Pembangunan Berkelanjutan, serta Dukungan Pemulihan untuk Vanuatu pasca Siklon Tropis Pam.
MSG merupakan organisasi yang dibentuk pada 1983, beranggotakan negara-negara yang berlatar belakang budaya Melanesia, yaitu Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan FLNKS dari Kaledonia Baru. MSG bertujuan untuk mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antar anggota, pertukaran budaya Melanesia, serta kerja sama teknik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, good governance dan keamanan. Sebelumnya pada KTT MSG ke-18 di Fiji pada Maret 2011, Indonesia masih menjadi pengamat.
Negara anggota MSG direncanakan berpartisipasi dalam Melanesian Cultural Festival yang akan diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Oktober 2015. [Kemenlu/DailyVanuatu]