Ikut Pilkada 2015, Pemprov Papua dan Papua Barat Kehilangan Banyak Pamong Senior

JAKARTA - Pemerintahan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terancam kehilangan puluhan hingga ratusan sumber daya terbaiknya, menyusul banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang mendaftar ikut pemilihan kepala daerah (Pilkada). Lantaran para PNS ini harus mundur saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon.

"PNS yang akan ikut Pilkada umumnya PNS senior yang telah memiliki pengalaman yang sangat panjang. Mereka umumnya adalah para pejabat eselon II di daerah," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Teluk Bintuni, Wim Fymbay di Jakarta, Minggu (14/6).

Wim menyatakan mereka yang mendaftar ikut pilkada harus mengundurkan diri sebagai PNS. Artinya bakal ada puluhan bahkan ratusan pejabat eselon II atau para PNS senior yang harus mengundurkan diri.

"Ini akan menjadi masalah bagi Papua dan Papua Barat. Kami akan kehilangan banyak pamong senior yang mumpuni. Untuk menggantikan mereka butuh waktu. Padahal pamong pamong senior amat dibutuhkan di Papua dan Papua Barat. Mereka inilah agen pembangunan di Papua dan Papua Barat," papar Wim.

Pemilihan kepala daerah secara serentak akan berlangsung pada 9 Desember 2014. Pilkada di Papua akan berlangsung di 11 kabupaten/kota, sementara di Papua Barat ada sembilan kabupaten/kota.

Dari masing-masing daerah akan muncul empat sampai lima pasang calon kepada daerah dan wakil kepala daerah. Sebagian besar calon yang akan maju adalah PNS. Ini berarti ada 160-200 PNS yang akan berlaga di Pilkada.

Sementara calon yang akan mendaftar diperkirakan lebih dari itu. Padahal saat mereka mendaftarkan diri sebagai bakal calon, PNS bersangkutan harus mengundurkan diri.

"Ini akan berdampak pada masa depan Papua dan Papua Barat," kata Wim.

Wim mendesak pemerintah agar mencari jalan keluar mengenai masalah ini. Salah satu diantaranya memberikan perlakukan khusus untuk Papua dan Papua Barat. Misalnya, untuk calon yang mendaftar tidak perlu mengundurkan diri, cukup nonaktif sementara dari PNS. [Republika]