Honorer Siluman dalam CPNS K2 DPRP Menuai Protes
pada tanggal
Sunday, 7 June 2015
KOTA JAYAPURA - Dugaan adanya honorer siluman dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tenaga honorer Kategori Dua (K2) di kantor DPR Papua yang di sisipkan dalam data base DPR Papua, lalu diajukan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua menuai protes.
Salah satu tenaga honorer K2 DPR Papua, Martinus Kegiye mengatakan, dugaan itu muncul setelah ia mengecek kembali dokumen yang diserahkan ke Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM. Sebab jumlah nama yang dimasukkan dalam daftar hanya 51 orang. Namun, dalam dokumen yang diajukan terdapat sekitar 10-15 orang bukan tenaga honorer K2 di DPR Papua itu sendiri. Padahal, pihaknya bersama teman-teman lainnya yang sudah bekerja di DPR Papua selama 7 tahun tidak semua terakomodir.
“Kami sangat menyesalkan adanya honorer K2 siluman di DPR Papua ini. Kami yang sudah bekerja di DPRP kurang lebih tujuh tahun, tapi tidak diakomodiri, sedangkan honorer yang disisipkan terakomodir. Kami minta agar BKD merevisi ulang nama-nama itu dan mengakomodir para honorer yang kini belum terakomodir,” kata Martinus, Kamis (4/6).
Kata dia, jikalau belum direvisi oleh Kepala BKD Papua maka, diminta jangan memproses data itu.
“Saya temukan dalam dokumen, ada kelahiran 1991 disebutkan sudah sembilan tahun honor di DPRP. Berarti dia kelas III SMA sudah honor. Ada juga kelahiran 1993 disebutkan sudah honor tujuh tahun. Ini jelas manipulasi. Kami akan cari tahu siapa yang mengusulkan nama – nama honorer K2 itu,” katanya kecewa.
Martinus mengemukakan, temuan itu telah disampaikan kepada Ketua Komisi I DPR Papua Elvis Tabuni dan anggota Komisi I, Ruben Magay.
“Baru mereka ketahui setelah menerima laporan itu,” kata Martinus yang sehari-hari berada di ruang Komisi I DPR Papua.
Usai melaporkan itu, kata Martinus, bahwa Ketua Komisi I menyatakan, ini harus dirapatkan kembali dan pihak Komisi I mendukung hal terebut. “Ini bukan aspirasi saya sendiri, tapi mewakili teman-teman honorer lainnya di DPRP,” katanya.
Mencuatnya honorer siluman ini, tidak hanya mencuat di lingkungan DPRP, namun juga mencuat di sejumlah tempat dan kota. Hingga berita ini diturunkan Ketua Komisi 1 DPR Papua belum memberikan konfirmasi. [BintangPapua]
Salah satu tenaga honorer K2 DPR Papua, Martinus Kegiye mengatakan, dugaan itu muncul setelah ia mengecek kembali dokumen yang diserahkan ke Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM. Sebab jumlah nama yang dimasukkan dalam daftar hanya 51 orang. Namun, dalam dokumen yang diajukan terdapat sekitar 10-15 orang bukan tenaga honorer K2 di DPR Papua itu sendiri. Padahal, pihaknya bersama teman-teman lainnya yang sudah bekerja di DPR Papua selama 7 tahun tidak semua terakomodir.
“Kami sangat menyesalkan adanya honorer K2 siluman di DPR Papua ini. Kami yang sudah bekerja di DPRP kurang lebih tujuh tahun, tapi tidak diakomodiri, sedangkan honorer yang disisipkan terakomodir. Kami minta agar BKD merevisi ulang nama-nama itu dan mengakomodir para honorer yang kini belum terakomodir,” kata Martinus, Kamis (4/6).
Kata dia, jikalau belum direvisi oleh Kepala BKD Papua maka, diminta jangan memproses data itu.
“Saya temukan dalam dokumen, ada kelahiran 1991 disebutkan sudah sembilan tahun honor di DPRP. Berarti dia kelas III SMA sudah honor. Ada juga kelahiran 1993 disebutkan sudah honor tujuh tahun. Ini jelas manipulasi. Kami akan cari tahu siapa yang mengusulkan nama – nama honorer K2 itu,” katanya kecewa.
Martinus mengemukakan, temuan itu telah disampaikan kepada Ketua Komisi I DPR Papua Elvis Tabuni dan anggota Komisi I, Ruben Magay.
“Baru mereka ketahui setelah menerima laporan itu,” kata Martinus yang sehari-hari berada di ruang Komisi I DPR Papua.
Usai melaporkan itu, kata Martinus, bahwa Ketua Komisi I menyatakan, ini harus dirapatkan kembali dan pihak Komisi I mendukung hal terebut. “Ini bukan aspirasi saya sendiri, tapi mewakili teman-teman honorer lainnya di DPRP,” katanya.
Mencuatnya honorer siluman ini, tidak hanya mencuat di lingkungan DPRP, namun juga mencuat di sejumlah tempat dan kota. Hingga berita ini diturunkan Ketua Komisi 1 DPR Papua belum memberikan konfirmasi. [BintangPapua]