Hak-hak Orang Papua Belum Diproteksi Sepenuhnya
pada tanggal
Monday, 29 June 2015
KOTA JAYAPURA - Anggota Komisi I DPR Papua bidang Politik, Hukum dan HAM, Emus Gwijangge menilai, meski sudah ada UU Otsus yang memproteksi hak – hak orang asli Papua, namun hingga kini orang Papua belum sepenuhya mendapatkan hak – hak politiknya.
“Misalnya saja di DPRD kabupaten/kota se Papua, kini kebanyakan anggota DPRD adalah non Papua. Bahkan pada beberapa kabupaten/kota, pimpinan dan unsur pimpinan didominasi non Papua. Ini memang jabatan politik, dan tak diatur dalam UU Otsus, tapi harusnya saling mengerti. Stop rampas hak politik orang asli Papua,” kata Emus Gwijangge akhir lalu.
Menurutnya, cukup bidang ekonomi yang dikuasi orang dari luar Papua. Jangan lagi merampas hak politik orang asli Papua. Kalau hal itu terus terjadi, orang Papua tak akan pernah mendapat kesempatan yang sama dengan masyarakat di daerah lain.
“Untuk apa UU Otsus. Hak politik orang Papua tetap dirampas. Saya yakin semua masyarakat dari luar Papua kalau Papua ini memiliki aturan khusus. Hargai itu, meski masalah jabatan politik ada yang tak diatur spesifik dalam UU Otsus,” ucapnya.
Namun Emus juga mengharapkan sesama orang asli Papua saling menghargai. Katanya Papua sudah dibagi dalam lima wilayah adat. Orang adat dari wilayah lain, harus menghargai hak adat masyarakat adat lainnya.
“Misalnya orang Saireri atau Mamta, jangan lagi pergi mencalonkan diri jadi bupati/wakil bupati di wilayah La Pago atau Mee Pago. Wilayah itu juga punya anak – anak daerah yang mampu memimpin daerahnya. Sesama orang Papua sendiri harus saling menghargai,” katanya.
Pada suatu kesempatan, Ketua Badan Legislatis DPR Papua, Yan Ayomi mengatakan, DPR Papua kini membahas pemantapan pasal 28 UU Otsus Papua. Katanya, rekrutmen politik Parpol di Papua, 70 persen harus orang asli Papua. Baik di DPRD, DPRP, dan DPR RI.
“Jangan sampai seperti sekarang, beberapa DPRD kabupaten mayoritas bukan orang asli Papua. Papua ini NKRI, tapi punya aturan khusus. Siapapun boleh masuk ke Papua, tapi harus menghormati hak politik orang Papua,” kata Yan Ayomi kala itu. [Jubi]
“Misalnya saja di DPRD kabupaten/kota se Papua, kini kebanyakan anggota DPRD adalah non Papua. Bahkan pada beberapa kabupaten/kota, pimpinan dan unsur pimpinan didominasi non Papua. Ini memang jabatan politik, dan tak diatur dalam UU Otsus, tapi harusnya saling mengerti. Stop rampas hak politik orang asli Papua,” kata Emus Gwijangge akhir lalu.
Menurutnya, cukup bidang ekonomi yang dikuasi orang dari luar Papua. Jangan lagi merampas hak politik orang asli Papua. Kalau hal itu terus terjadi, orang Papua tak akan pernah mendapat kesempatan yang sama dengan masyarakat di daerah lain.
“Untuk apa UU Otsus. Hak politik orang Papua tetap dirampas. Saya yakin semua masyarakat dari luar Papua kalau Papua ini memiliki aturan khusus. Hargai itu, meski masalah jabatan politik ada yang tak diatur spesifik dalam UU Otsus,” ucapnya.
Namun Emus juga mengharapkan sesama orang asli Papua saling menghargai. Katanya Papua sudah dibagi dalam lima wilayah adat. Orang adat dari wilayah lain, harus menghargai hak adat masyarakat adat lainnya.
“Misalnya orang Saireri atau Mamta, jangan lagi pergi mencalonkan diri jadi bupati/wakil bupati di wilayah La Pago atau Mee Pago. Wilayah itu juga punya anak – anak daerah yang mampu memimpin daerahnya. Sesama orang Papua sendiri harus saling menghargai,” katanya.
Pada suatu kesempatan, Ketua Badan Legislatis DPR Papua, Yan Ayomi mengatakan, DPR Papua kini membahas pemantapan pasal 28 UU Otsus Papua. Katanya, rekrutmen politik Parpol di Papua, 70 persen harus orang asli Papua. Baik di DPRD, DPRP, dan DPR RI.
“Jangan sampai seperti sekarang, beberapa DPRD kabupaten mayoritas bukan orang asli Papua. Papua ini NKRI, tapi punya aturan khusus. Siapapun boleh masuk ke Papua, tapi harus menghormati hak politik orang Papua,” kata Yan Ayomi kala itu. [Jubi]