DPRP Peduli Penuntasan Kasus Penyerangan Warga di Perumahan BTN Organda

KOTA JAYAPURA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Yunus Wonda menyatakan pihaknya sangat peduli dengan penuntasan insiden penyerangan yang berujung pada meninggalnya dua warga di BTN Organda Padang Bulan, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura yang terjadi pada Senin (8/6) lalu.

“Kemarin kami telah mengirimkan dan mengutus anggota DPRP untuk datang kesana. Kami DPRP akan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, paguyuban-paguyuban ke DPRP untuk membicarakan masalah ini, “ kata Yunus Wonda dihadapan ratusan warga Organda.

Yunus Wonda  menjelaskan, terkait dengan pembangunan Pos-pos sebenarnya adalah tanggung jawab Walikota tetapi kami DPRP akan ikut bertanggung jawab karena semua adalah warga Papua. Pihaknya akan undang Walikota dan DPRD Kota Jayapura untuk membicarakan masalah ini.

“Kami juga menentang tindakan-tindakan yang biadab karena kita sama-sama orang Papua. Semua pelaku harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami DPRP sudah bentuk tim dengan Komisi I DPRP untuk selanjutnya akan kami sampaikan kepada Gubernur, “  jelasnya yang didampingi, Ketua Komisi I, Elvis Tabuni,SE, Sekretaris Komisi I, Sekretaris Komisi I  Marthea Mameyao, S.Sos, Anggota Komisi I  H.Syamsunar Rasyid dan Tang Wie Long  serta beberapa anggota lainnya.

Terkait dengan Pos keamanan, Yunus Wonda menyatakan,  DPR Papua akan mengusulkan ke Pemerintah Propinsi agar dibangun Pos  Keamanan yang permanen baik pos TNI dan pso polisi di Komplek Organda dalam waktu dekat.

“Kami juga akan membuat suatu regulasi untuk meningkatkan keamanan di Papua ini. Nanti tinggal regulasi itu diteruskan oleh DPRD di Kabupaten/kota. Kami berjanji masalah ini akan kami selesaikan,” setuntas-tuntasnya," ujarnya.

Dikatakan,   hari ini juga kami akan menyurati Pangdam dan Kapolda  agar pengamanan yang ada di Organda untuk tidak di tarik dulu karena  ada beberapa pihak yang hari ini berada di rumah sakit.  Jadi ini harus kita pastikan klier semua  baru kita bisa bicara untuk penarikan pengamanan di perumahan Organda.

“Saya secara pribadi sangat  sedih sekali.  Ini hal yang sangat tidak terpuji,. Namun persoalan keamanan sudah diambil alih oleh pihak kepolisian dan siapa pun dia harus di hukum seadil-adilnya.  Jadi kami minta pelakunya ditindak tegas dan ganjarannya sudah pasti sesuai dengan ketentuan yag berlaku dan tidak ada toleransi bagi si pelaku, “ tandas Yunus Wonda.

Dalam kesempatan itu, Politisi Partai Demokrat itu  pun menegaskan, jangan karena para pelakunya berasal dari pegunungan sehingga pejabat dari Pegunungan Tengah Papua, harus  membelanya. Tidak ada aturan seperti itu, yang bersalah tetap di hukum seadil-adilnya sesuai dengan perbuatannya.

“Kami DPR Papua tidak  mewakili satu suku tapi  kami di DPR Papua mewakili semua rakyat Papua  yang  hidup diatas tanah ini.  Kami  juga tidak lihat dari sisi suku, kami tidak lihat dari sisi marga tapi kami melihat semua orang yang hidup diatas tanah ini, Itu  sudah menjadi tugas kami.  Sehingga  kami di parlemen ini bertanggungjawab terhadap semua masyarakat yang ada di 29 Kabupaten/Kota.  Jadi apapun kondisi keamanan itu sudah menjadi tanggungjawab kita bersama," tegasnya. [PasifikPos]